Bandung - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIPC) Tahun 2025 yang merupakan bagian dari rangkaian acara Hari Kekayaan Intelektual Se-Dunia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Bidang Ekonomi Kreatif untuk melakukan Pendampingan Pendaftaran Permohonan Merek yang bertempat di Bandung Creative Hub (Jumat, 02/05/2025).

Kegiatan MIPC kali ini berlangsung dari tanggal 25 april s/d 2 Mei 2025, yang mana pada hari terakhir pendampingan di Bandung Creative Hub ini dihadiri dan dilaksanakan langsung oleh Kepala bidang Pelayanan KI Ery Kurniawan, para Analis KI Kanwil Jabar dan jajaran pegawai Bidang KI Kanwil Jabar.

Dalam kegiatan hari ini terlayani sebanyak 175 pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi oleh Disbudpar Kota Bandung dan 50 pelaku ekonomi kreatif yang mendapat revisi dikarenakan gagal penelusuran. Pelaku ekonomi kreatif yang mendapat gagal penelusuran dalam pelayanan kali ini akan mendapat pelayanan dan pendampingan lanjutan yang bertempat di loket pelayanan Kanwil Kemenkum Jabar.

Subkor Bidang Ekonomi Kreatif Disbudpar Kota Bandung, Yetty, mengapresiasi terlaksananya rangkaian kegiatan MIPC di Bandung Creative Hub ini. Mewakili Disbudpar Kota Bandung beliau juga berharap agar kolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Jabar bisa terus terjalin kedepannya sepanjang tahun 2025 ini.

(Red/foto: Bidang KI)

BANDUNG – Kanwil Kemenkum Jabar melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan kegiatan Rapat Inventarisasi Data Permasalahan Hukum, hari ini, Jumat, 2 Mei 2025. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini dibuka secara resmi langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Funna Maulia Massaile.

Adapun kegiagan ini melibatkan beberapa unsur Instansi Terkait di Jawa Barat yang diantaranya, BNN Kota Bandung, UPTD DPA Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Daerah Kota Cimahi, Pengadilan Agama Bandung, Bidkum Polda Jabar, DP3AKB Provinsi Jabar, BP2MI, Kepolisian Resor Cimahi, Kepolisian Resor Garut dan Bag Hukum Kab Garut.

Dalam sambutannya, Funna menyampaikan ucapan terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan hadir dalam rapat dimaksud, rapat dimaksud juga selain sebagai perkenalan juga sebagai langkah selanjutnya dalam kegiatan inventarisasi data permasalahan hukum yang akan dilaksanakan 2 pekan ke depan, memohon kerjasama dan partisipasinya kepada seluruh peserta agar penyusunan peta penyuluhan hukum hukum dapat dibuat dengan optimal yang mana kedepannya bisa dibuat rekomendasi program penyuluhan hukum di Jawa Barat.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Materi oleh Bapak Budiman Muhammad (Penyuluh Hukum Ahli Madya) pada kanwil kemenkum Jabar, pemateri memaparkan dasar hukum, tujuan, manfaat, ruang lingkup serta menyampaikan nama2 dari tim inventarisasi yang terdiri dari penyuluh hukum Pada kanwil kemenkum Jabar.

(red/foto: Luhkum Jabar, editor: Toh)

BANDUNG - Kanwil Kemenkum Jabar yang tergabung dalan Tim asistensi daerah penyelesaian aset barang milik asing/tionghoa tahun 2025, hari ini, Rabu, 30 April 2025, melalui Kabid Pelayanan AHU, Ave Maria, hadiri Kegiata Rapat Tindak Lanjut Pembahasan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak Jawa Barat I.

Kegiatan ini juga turut dihadiri Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Barat, Kasubid Sosbud Dit IK Polda Jabar, Asisten Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kauriven Tanah dan Bangunan Sifasjasa Zidam III/Siliwangi dan Penata Kelola Intelejen Ahli Muda BINDA Unit Intelejen Wilayah Jawa Barat.

Rapat ini merupakan rapat lanjutan setelah adanya perubahan peraturan menkeu (PMK) no.62/PMK.06/2020 sebagaimana terakhir dirubah dengan PMK no.129 th 2024 dan keputusan Menkeu no.7/KM.6/2025 tentang perpanjangan masa kerja dan perubahan susunan keanggotaan Tim asistensi daerah penyelesaian aset barang milik asing/tionghoa thn 2025.

Rapat ini melanjutkan pembahasan atas 3 objek ABMA yang sudah selesai diproses dan di BAP dan hanya tinggal menunggu rekomendasi dari BIN yaitu objek milik Yayasan Kesatuan, Yayasan Budi Dharma dan Yayasan Pendidikan Gitakirti. Kemudian untuk selanjutnya Tim masih akan melakukan penyelesaian terhadap 53 ABMA yang masih tersisa di Wilayah Jawa Barat.

(red/foto: AHU Jabar, editor: Toh)

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kemenkum Jabar) menyelenggarakan audiensi strategis dengan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, bertempat di Gedung Utama Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum. Audiensi ini menjadi momentum penting dalam menjalin sinergi dan kolaborasi antara instansi pemerintah dan institusi pendidikan tinggi khususnya Universitas Padjadjaran, dalam rangka menguatkan pelaksanaan kegiatan studium generale serta proses pemberian sertifikat karya cipta untuk mendukung perlindungan kekayaan intelektual.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Asep Sutandar, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Ery Kurniawan, serta perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yaitu Nella Sumika Putri dan Sherly Ayuna Putri, termasuk juga perwakilan dari Ikano UNPAD (Ikatan Keluarga Alumni Notariat Universitas Padjadjaran), Ranti Fauza Mayana. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan antusiasme dan komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan kekayaan intelektual sebagai salah satu pilar utama pengembangan bangsa.

Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas secara mendalam tentang pentingnya memperkuat sinergi antara Kementerian Hukum dengan universitas dalam menyelenggarakan studium generale yang bertujuan memberikan wawasan dan pemahaman mendalam kepada sivitas akademika Universitas Padjadjaran mengenai aspek hukum hak cipta dan kekayaan intelektual. Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai forum akademik, tetapi juga sebagai upaya edukasi yang strategis untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dinamika transformasi digital yang semakin kompleks dan kompetitif.

Lebih jauh, audiensi ini menekankan pentingnya perlindungan hak cipta sebagai upaya nyata dalam meningkatkan daya saing nasional, memfasilitasi inovasi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pencipta karya. Ikano UNPAD mengambil peran aktif dengan menginisiasi undangan kepada Menteri Hukum untuk hadir sekaligus menjadi narasumber utama dalam studium generale tersebut. Partisipasi aktif civitas akademika Universitas Padjadjaran diharapkan dapat menjadi motor penggerak yang memperkuat budaya hukum dan kreativitas di kalangan mahasiswa dan dosen.

Sebagai bagian dari akuntabilitas dan koordinasi berjenjang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat beserta jajaran secara resmi melaporkan hasil audiensi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa program strategis yang telah dirancang berjalan selaras dengan kebijakan nasional serta dapat terus berkelanjutan dan berkembang secara optimal.

Melalui kolaborasi ini, Kemenkum Jabar berkomitmen untuk terus memperkuat layanan publik serta edukasi mengenai kekayaan intelektual di masyarakat. Hal ini menjadi bagian dari upaya sistematis dalam menciptakan ekosistem hukum yang kondusif dan progresif sebagai fondasi kemajuan bangsa di era digital. Kegiatan studium generale dan pemberian sertifikat karya cipta di Universitas Padjadjaran tidak hanya diharapkan dapat menginspirasi dan memberdayakan civitas akademika, tetapi juga membuka peluang inovasi dan kreativitas yang lebih luas demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Bandung — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Barat yang diwakili oleh JF Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Harun, menghadiri Rapat Harmonisasi pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bandung, Rabu, 30 April 2025. Rapat diselenggarakan di Ruang Rapat Ismail Saleh dan turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bandung, serta Kabag Hukum Setda Kota Bandung atau yang mewakili.


Dalam rapat tersebut, dibahas secara mendalam tiga Raperda strategis, yaitu tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan; Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; serta Keberagamaan Kehidupan Bermasyarakat di Kota Bandung. Raperda pertama merupakan pembaruan dari Perda Nomor 5 Tahun 2019 yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi saat ini. Pemerintah daerah memiliki kewenangan atas urusan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Adapun beberapa poin krusial yang mengemuka dalam pembahasan Raperda PSU di antaranya adalah perlunya konsistensi penggunaan istilah, perubahan proporsi penyediaan lahan untuk PSU, serta pengaturan peralihan terkait penyerahan PSU oleh pengembang yang belum sesuai praktik lapangan. Raperda ini diharapkan mampu memperkuat regulasi lokal dalam menjamin ketersediaan fasilitas umum yang layak bagi masyarakat.
Sementara itu, Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren disusun sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021. Meskipun tidak secara eksplisit memberikan mandat pembentukan Perda, regulasi tersebut membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan dukungan pendanaan bagi pesantren melalui mekanisme APBD, sebagai bentuk afirmasi terhadap pendidikan berbasis keagamaan.
Raperda ketiga yang dibahas berkaitan dengan Keberagamaan Kehidupan Bermasyarakat di Kota Bandung. Meskipun belum dijelaskan secara rinci, Raperda ini diarahkan untuk memperkuat semangat toleransi, harmoni sosial, dan kehidupan beragama yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Kota Bandung. Seluruh rancangan peraturan ini akan terus dikaji secara komprehensif guna memastikan keselarasan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.