Bandung - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui kolaborasi strategis bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat. Bertempat di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, pada Kamis, 13 November 2025, Kemenkum Jabar hadir menyemarakkan kegiatan Konsumen Cerdas Festival Tahun 2025 (Koncer Fest) yang dirangkaikan dengan Pasamoan dan Promosi Bersama (Probes). Kehadiran Kemenkum Jabar dalam acara yang mengusung tema “Gerakan Komitmen Bersama Wujudkan Konsumen Berdaya” ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan legalitas usaha dan perlindungan karya intelektual secara langsung di ruang publik.

Dalam kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Plt. Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan RI, Ronald Jenri Silalahi, Kemenkum Jabar menurunkan tim terbaik dari Divisi Pelayanan Hukum. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Ery Kurniawan, beserta jajaran memimpin langsung jalannya pelayanan di stan yang telah disediakan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Nining Yuliastiani, yang turut hadir memberikan sambutan mengenai pentingnya kemandirian konsumen, menyempatkan diri meninjau langsung stan layanan Kemenkum Jabar. Dalam kesempatan tersebut, Hemawati BR Pandia memberikan paparan komprehensif kepada Nining mengenai ragam layanan yang tersedia, mulai dari pendaftaran hak cipta, merek, paten, desain industri, hingga layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) seperti pembuatan badan hukum perseroan perorangan dan legalisasi dokumen Apostille.

Antusiasme masyarakat terhadap kehadiran stan Kemenkum Jabar terbilang sangat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Tercatat, Bidang Kekayaan Intelektual melayani sekitar 45 orang pengunjung yang melakukan konsultasi mendalam terkait perlindungan merek, di mana dua pelaku usaha kuliner berhasil melakukan pendaftaran merek secara langsung di lokasi. Sementara itu, layanan AHU juga menarik minat signifikan dengan melayani delapan pemohon. Prestasi membanggakan tercatat dengan suksesnya pendaftaran tiga Perseroan Perorangan baru secara langsung di tempat, yakni PT Prameswari Cipta Mandiri, PT Lentera Muhasabah Indonesia, dan PT Cahaya Kuliner Nusantara. Hal ini membuktikan bahwa proses legalisasi usaha kini semakin mudah, cepat, dan terjangkau bagi pelaku UMKM.

Menanggapi partisipasi aktif jajarannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, di tempat terpisah memberikan apresiasi dan penegasan terkait arah kebijakan instansi. Asep Sutandar menekankan bahwa kehadiran Kemenkum Jabar di tengah festival publik seperti Koncer Fest adalah implementasi nyata dari instruksi pimpinan untuk jemput bola dan menghapus jarak antara birokrasi dengan masyarakat. Asep Sutandar berharap layanan jemput bola ini dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal dengan mencetak lebih banyak pelaku usaha yang sadar hukum dan terlindungi aset intelektualnya, sejalan dengan tagline "Jabar Ka Bisa". Kemenkum Jabar berkomitmen untuk terus mengawal dan memberikan pelayanan prima hingga rangkaian kegiatan Koncer Fest berakhir pada Jumat, 14 November 2025.

BANDUNG – Kanwil Kemenkum JAbar kembali tunjukkan peran strategisnya dalam pembinaan hukum nasional dengan memberikan pendampingan intensif kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Bertempat di Hotel Grand Dafam Bandung, Kamis, 13 November 2025, Kemenkum Jabar hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Fungsi Layanan Hukum dan Kerja Sama.

Kehadiran tim Kemenkum Jabar dalam kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga untuk memastikan kepastian hukum dan tata kelola regulasi yang berkualitas di seluruh instansi pemerintahan. Asep Sutandar mendorong jajarannya untuk proaktif memberikan asistensi, khususnya terkait pengukuran Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang menjadi indikator vital reformasi birokrasi.

Dalam forum tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kemenkum Jabar, Funna Maulia Massaile, yang hadir mewakili Kakanwil, memaparkan secara rinci mengenai ketentuan, variabel, dan metode pengukuran IRH untuk tahun 2026. Di hadapan para pejabat tinggi Kemenko Pangan, termasuk Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Erwana Firdaous serta Inspektur Reni Sutaryo, Funna menjelaskan bahwa IRH bukan sekadar angka, melainkan instrumen krusial untuk mengukur perbaikan sistem hukum.

Semakin efektif reformasi hukum suatu instansi, semakin tinggi pula transparansi, perlindungan hak ekonomi, dan daya tarik investasi yang dihasilkan. Ia menekankan empat variabel utama IRH, mulai dari harmonisasi regulasi, kompetensi legal drafter, kualitas re-regulasi, hingga pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Diskusi berjalan dinamis ketika pihak Kemenko Pangan menyampaikan kendala yang dihadapi sebagai kementerian yang baru dibentuk. Mereka mengkhawatirkan minimnya jumlah peraturan yang dihasilkan yang dapat memengaruhi objek penilaian, serta keterbatasan kuota diklat perancang peraturan yang disediakan oleh Kementerian Hukum.

Menjawab kegelisahan tersebut, Tim Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Jabar, Asih Wahyuningsih, memberikan solusi taktis. Ia menegaskan bahwa dalam penilaian IRH, kualitas data dukung jauh lebih penting daripada kuantitas peraturan. Satu peraturan yang memiliki data dukung lengkap dapat menghasilkan nilai tinggi.

Terkait kompetensi SDM, Kemenkum Jabar menyarankan agar pengembangan kompetensi tidak hanya bergantung pada diklat formal, melainkan bisa dipenuhi melalui inisiatif workshop atau training internal yang substansial.

Kegiatan ini diakhiri dengan kesepahaman bahwa persiapan data dukung harus dimulai sejak dini. Melalui asistensi ini, Kemenkum Jabar berhasil memberikan panduan yang jelas (guidance) bagi Kemenko Pangan untuk menata regulasi mereka meskipun masih dalam tahap awal pembentukan struktur kementerian.

Sosialisasi lebih lanjut mengenai indikator teknis dijadwalkan akan dilakukan oleh Kementerian Hukum pada awal tahun mendatang, namun fondasi pemahaman yang dibangun dalam FGD ini diharapkan mampu memacu Kemenko Pangan dalam menciptakan produk hukum yang berkualitas demi mendukung ketahanan pangan nasional.

(red/foto: P3H Jabar, editor: Toh)

BANDUNG – Kanwil Kemenkum Jabar terus memperkuat komitmennya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha di daerah. Hal ini tercermin dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Ruang Rapat Romli, Kanwil Kemenkum Jabar, pada Kamis, 13 November 2025.

Kadivyankum Jabar, Hemawati BR Pandia, beserta jajaran Bidang Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU), menerima kunjungan konsultasi dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon. Pertemuan ini membahas persiapan matang terkait agenda besar sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) serta Perseroan Perorangan yang akan digelar di Cirebon pada akhir November mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, DKUKMPP Kota Cirebon yang diwakili oleh Kepala Bidang Perindustrian, Herry Rinaldi Tristianto, memaparkan rencana kegiatan yang menyasar ratusan pelaku usaha. Agenda tersebut mencakup sosialisasi Perseroan Perorangan (PTP) untuk 100 pelaku usaha pada 24 November 2025, serta pendampingan pendaftaran merek bagi 100 peserta lainnya pada 25–27 November 2025.

Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kemudahan pembentukan badan hukum sekaligus memperkuat perlindungan identitas usaha agar memiliki daya saing yang lebih tinggi. Pihak DKUKMPP secara khusus meminta dukungan penuh dari Kemenkum Jabar, mulai dari penyediaan narasumber ahli hingga pendamping teknis yang akan membantu proses pendaftaran merek secara langsung di lokasi.

Menanggapi permohonan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, memberikan apresiasi tinggi dan menyatakan dukungan penuhnya. Asep Sutandar dalam berbagai kesempatan selalu menekankan bahwa legalitas usaha dan perlindungan merek adalah pondasi utama bagi UMKM untuk berkembang dan mengakses pasar yang lebih luas.

Selaras dengan arahan Kakanwil tersebut, Kemenkum Jabar berkomitmen mengerahkan tim terbaiknya untuk hadir sebagai narasumber dan pendamping teknis. Hal ini dilakukan untuk memastikan para peserta tidak hanya sekadar hadir, tetapi benar-benar memahami langkah praktis pendaftaran sehingga target peningkatan jumlah UMKM yang berbadan hukum dan memiliki merek terdaftar di Kota Cirebon dapat tercapai secara terukur.

Sebagai penutup diskusi, disepakati bahwa kolaborasi antara Kemenkum Jabar dan DKUKMPP Kota Cirebon akan terus diperkuat hingga hari pelaksanaan. Hemawati BR Pandia juga memberikan masukan substantif terkait pentingnya inventarisasi karya cipta UMKM serta konsultasi penentuan nama dan logo sebelum pendaftaran. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat di Kota Cirebon, di mana para pelaku usaha memiliki payung hukum yang kuat melalui Perseroan Perorangan serta aset tak benda mereka terlindungi melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual.

(red/foto: Toh)

BANDUNG – Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum  Jawa Barat (Divyankum Kanwil Kemenkum Jabar) pada siang ini mengikuti jalannya Rapat Koordinasi terkait Satuan Tugas Pengawasan PNBP Layanan Jaminan Fidusia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) secara daring melalui Zoom Meeting (Kamis, 13/11/2025).

Dari masing – masing tempat kerja, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati BR Pandia, Kepala Bidang Pelayanan AHU Ave Maria Sihombing dan pegawai Bidang AHU Kanwil Jabar mengikuti jalannya sosialisasi terkait Pedoman Pelaksanaan Satuan Tugas PNBP Layanan Jaminan Fidusia yang disampaikan oleh Pegawai Ditjen AHU Sihar Roni Sirait.

Dalam paparannya Sirait menjelaskan mengenai pedoman Layanan Jaminan Fidusia yang bertujuan untuk mengoptimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara efisien untuk mendukung pembangunan nasional serta untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat serta terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Dalam penyampaian ini juga dijabarkan beberapa hal seperti mulai dari struktur & keanggotaan Satgas pengawas PNBP Pusat, tugas & fungsi Satgas Pengawas, mekanisme kerja seluruh pihak yang terkait, monitoring & evaluasi yang dilakukan, hingga jadwal rencana aksi tim Satgas Pengawas sepanjang tahun 2026 mendatang.

Dengan terlibatnya Kanwil Kemenkum dalam tim pengawasan layanan jaminan Fidusia ini diharapkan bisa  menjadikan Kantor Wilayah tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan, serta sebagai pengawal kepatuhan hukum dalam ekosistem layanan fidusia.

(Red/foto: Aul)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat kembali menunjukkan peran strategisnya dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan taat asas. Pada hari Kamis, 13 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Ismail Saleh. Perancang Perundang-undangan Kelompok Kerja (Pokja) 3 (Hari H., Nevrina H., Agus M., Bekti C., Phiyatida dan sejumlah CPNS) menerima kunjungan konsultasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) serta Bagian Hukum Pemerintah Kota Cirebon. Fokus utama pertemuan ini adalah menyoroti penyusunan dua Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwal) Cirebon, yakni perubahan atas Perwal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta Rancangan Perwal tentang Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam konsultasi tersebut, terungkap isu krusial terkait rencana Pemerintah Kota Cirebon yang hendak menyederhanakan struktur tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari delapan tarif menjadi satu tarif (single tarif) melalui perubahan Perwal. Menanggapi hal ini, jajaran Kemenkum Jabar memberikan catatan tegas namun konstruktif. Tim Harmonisasi menemukan bahwa rencana penerapan tarif tunggal tersebut berpotensi bertentangan dengan aturan induknya, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024, yang masih memandatkan penggunaan delapan jenjang tarif. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, melalui arahan yang didelegasikan kepada Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Funna Maulia Massaile, menekankan bahwa sinkronisasi adalah harga mati dalam pembentukan regulasi. Asep Sutandar senantiasa mengingatkan jajarannya untuk memastikan bahwa setiap produk hukum daerah di Jawa Barat harus memenuhi asas legalitas dan tidak boleh tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi demi terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Kemenkum Jabar menyarankan agar Pemkot Cirebon melakukan revisi terlebih dahulu terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 sebelum melanjutkan perubahan Perwal. Selain aspek legalitas, Kemenkum Jabar juga mendorong dilakukannya kajian komprehensif yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat serta uji publik untuk mencegah resistensi sosial. Diskusi juga membahas mekanisme pelaporan target kinerja pajak dan retribusi, di mana disepakati perlunya penyempurnaan agar sesuai dengan regulasi di atasnya. Konsultasi ini diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk memprioritaskan revisi Perda induk dan melakukan kajian mendalam, menegaskan komitmen Kemenkum Jabar dan Pemkot Cirebon dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib hukum dan berdampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).