Bandung - Dalam upaya nyata mendorong peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah Jawa Barat, Kemenkum Jabar melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual melaksanakan koordinasi strategis dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Provinsi Jawa Barat pada Jumat, 23 Januari 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Jabar ini difokuskan pada pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) melalui pendaftaran merek kolektif. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan koperasi tersebut di seluruh Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati Br. Pandia, menegaskan bahwa jajarannya berkomitmen penuh untuk tegak lurus menjalankan arahan Menteri Hukum dalam membina UMKM dan koperasi. Hemawati menekankan bahwa koperasi desa tidak boleh hanya sekadar menjalankan aktivitas perniagaan tanpa kejelasan kualitas dan legalitas produk. Dengan mendaftarkan merek kolektif, koperasi akan memiliki instrumen perlindungan hukum yang kuat serta peningkatan nilai ekonomi dan daya saing yang lebih tinggi di pasar luas.

Data saat ini menunjukkan potensi yang sangat besar dengan adanya 5.957 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang telah terinventarisasi oleh Dinas Koperasi Jawa Barat. Salah satu contoh sukses yang menjadi acuan adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Arjuna Kecamatan Cicendo, Kota Bandung yang telah memiliki merek terdaftar "ARJ". Keberhasilan serupa juga tercermin dari program "Gelegar" pendaftaran merek sebelumnya yang mencapai target 1.000 permohonan secara sempurna. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, Widyaningsih, menyatakan bahwa sinergi dengan Kemenkum Jabar akan terus ditingkatkan, di mana pada tahun berjalan ini ditargetkan sebanyak 500 peserta baru akan difasilitasi dalam proses pendaftaran merek kolektif melalui prosedur yang lebih terstruktur.

Melalui koordinasi ini, Kemenkum Jabar bersama Dinas Koperasi sepakat untuk menggencarkan sosialisasi berkelanjutan guna menanamkan kesadaran bagi para pengelola koperasi bahwa merek adalah aset Kekayaan Intelektual yang krusial. Program ini juga didukung landasan hukum yang kuat, termasuk Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-AH.10.02-142 Tahun 2025 tentang fasilitasi kemudahan pendaftaran merek kolektif. Dengan kolaborasi yang solid ini, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat menjadi pionir dan percontohan nasional dalam optimalisasi perlindungan Kekayaan Intelektual bagi sektor koperasi.

Jakarta - Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (AHU Kanwil Kemenkum Jabar) bersama dengan Direktorat Jenderal AHU Kemenkum RI melaksanakan Koordinasi bersama Kementerian Sekretariat Negara terkait permasalahan Pewarganegaraan (Kamis, 22/01/2026).

Bertempat di gedung Kementerian Sekretariat Negara kegiatan dilaksanakan oleh Kepala Bidang AHU Ave Maria Sihombing dan pegawai Bidang AHU Kanwil Jabar bersama pegawai Sekretariat Negara Republik Indonesia. Adapun permasalahan yang dibahas dalam pertemuan ini yaitu terkait permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia, yang mana Kanwil Kemenkum Jabar memastikan kelancaran proses administrasi, mempercepat penyelesaian permohonan, serta memberikan kepastian hukum bagi para pemohon layanan pewarganegaraan di wilayah Jawa Barat.

Koordinasi kali ini berfokus pada penelusuran dan klarifikasi permohonan pewarganegaraan tengah diproses, termasuk identifikasi kendala yang berpotensi menghambat permohonan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, tim Kanwil Jabar juga menerima salinan dan petikan Keputusan Presiden Tentang Pengabulan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan Kewarganegaraan pada Wilayah Jawa Barat.

Melalui koordinasi ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Kanwil Kemenkum Jabar dan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pewarganegaraan, mempercepat proses pelayanan, serta mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga tim Kanwil Kemenkum Jabar berharap bahwa melalui koordinasi yang lebih intensif dan sinergi lintas sektor, penyelesaian permohonan pewarganegaraan dapat dipercepat dan memberikan kepastian hukum bagi para pemohon.

(Red/foto: Bidang AHU)

BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelindungan kekayaan intelektual di wilayah Jawa Barat, khususnya pada sektor perkebunan. Pada Jumat, 23 Januari 2026, jajaran Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jabar melaksanakan audiensi strategis dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang menekankan pentingnya sinergi lintas instansi untuk memberikan kepastian hukum bagi produk-produk unggulan daerah melalui skema Indikasi Geografis (IG). Asep Sutandar dalam berbagai kesempatan selalu mendukung penuh langkah-langkah proaktif untuk memetakan potensi daerah guna meningkatkan nilai ekonomi masyarakat Jawa Barat.

​Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Ery Kurniawan, diterima langsung oleh Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Perkebunan Disbun Jabar, Priyadi Nugroho. Hemawati memaparkan bahwa Jawa Barat memiliki potensi luar biasa pada komoditas perkebunan seperti kopi Arabika dan Robusta, teh, kakao, hingga gula aren yang sangat layak mendapatkan pelindungan IG. Langkah ini dinilai krusial mengingat masih adanya tantangan di lapangan, mulai dari belum optimalnya lembaga Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) hingga keterbatasan dokumen teknis sebagai syarat pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

​Melalui dukungan penuh dari Kemenkum Jabar, pada tahun 2026 ini telah teridentifikasi enam potensi Indikasi Geografis baru yang siap didorong pendaftarannya. Salah satu potensi yang menjadi perhatian khusus adalah Kopi Java Buana Ciremai yang akan segera ditindaklanjuti proses administrasinya. Hemawati menegaskan bahwa Kemenkum Jabar siap memberikan pendampingan intensif dalam penyusunan dokumen deskripsi agar target pendaftaran IG di Jawa Barat pada tahun ini dapat melampaui capaian provinsi lainnya di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan sinkronisasi program pembinaan petani perkebunan dan pelindungan hukum dapat berjalan selaras demi kesejahteraan petani di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

​Pihak Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh upaya Kemenkum Jabar dalam hal penyediaan data teknis dan penguatan kelembagaan MPIG. Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan inventarisasi bersama terhadap seluruh potensi kekayaan intelektual komunal sektor perkebunan di Jawa Barat. Sinergi ini diharapkan menjadi tonggak kuat bagi perlindungan kekayaan lokal Jawa Barat agar memiliki daya saing yang tinggi di pasar nasional maupun internasional.

JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat terus bergerak cepat dalam memastikan peningkatan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Sebagai langkah strategis menyongsong tahun anggaran baru, jajaran Kemenkum Jabar melakukan kunjungan koordinasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di Jakarta, pada Kamis, 22 Januari 2026. Kunjungan ini dilaksanakan guna melaporkan capaian kinerja tahun 2025 sekaligus menyelaraskan program rencana kerja untuk tahun 2026 agar lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Langkah proaktif ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar. Dalam berbagai kesempatan, Asep Sutandar senantiasa menekankan pentingnya sinergi antara wilayah dan pusat untuk memastikan setiap kebijakan dapat terimplementasi dengan baik di lapangan. Menjalankan instruksi tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR. Pandia, memimpin langsung delegasi Kemenkum Jabar didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Ave Maria Sihombing, serta jajaran terkait untuk bertemu dengan Sekretaris Ditjen AHU.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Sekretaris Ditjen AHU tersebut, Kemenkum Jabar memaparkan sejumlah isu krusial yang memerlukan atensi khusus. Hemawati menyampaikan perlunya optimalisasi pengelolaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang sejalan dengan penerapan Self Risk Assessment (SRA). Selain itu, Kemenkum Jabar juga mendorong adanya penguatan dukungan sumber daya manusia (SDM) dalam layanan Apostille di tingkat wilayah. Hal ini dinilai vital guna meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan yang kian diminati masyarakat. Isu lain yang turut disorot adalah urgensi dukungan anggaran bagi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk menjamin kelancaran tugas pengawasan dan pembinaan notaris.

Diskusi semakin mendalam ketika delegasi Kemenkum Jabar membahas aspek regulasi. Pihak wilayah mengusulkan penyempurnaan aturan terkait mekanisme perpanjangan cuti Notaris dan pengelolaan protokol bagi Notaris yang diberhentikan. Tak hanya itu, peran Satuan Tugas Fidusia juga diminta untuk dipertegas dalam dokumen Rencana Kerja (Tarja) agar selaras dengan Perjanjian Kinerja. Yang tak kalah penting, Kemenkum Jabar mengingatkan perlunya penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan teknis sehubungan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang diprediksi akan membawa implikasi signifikan terhadap praktik kenotariatan di Indonesia.

Menanggapi berbagai masukan strategis tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyambut baik inisiatif Kemenkum Jabar. Pihak Ditjen AHU menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan kelembagaan Majelis Pengawas akan terus menjadi prioritas, termasuk penataan aspek administratif yang mendukung profesi kenotariatan. Melalui koordinasi yang intensif ini, diharapkan tercipta keselarasan kebijakan yang solid antara pusat dan daerah, sehingga pelayanan Administrasi Hukum Umum di Jawa Barat dapat berjalan semakin profesional, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum yang nyata bagi masyarakat.

(red/foto: Toh/Raihan)

Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Jawa Barat. Pada Kamis, 22 Januari 2026, Kemenkum Jabar menyelenggarakan kegiatan Layanan Konsultasi dan Pendaftaran Kekayaan Intelektual yang bertempat di Kantor Kepala Desa Rancah, Kabupaten Ciamis. Kegiatan ini merupakan langkah nyata Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang diimplementasikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, melalui koordinasi teknis Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Ery Kurniawan, beserta jajarannya. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan setiap inovasi dan merek dagang milik masyarakat memiliki payung hukum yang kuat sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

​Pelaksanaan layanan ini dilakukan melalui kolaborasi strategis bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat dalam program unggulan Sakiceup Bos (Sarana Kemudahan Izin Cepat Untuk Pelaku Usaha Beraksi On The Spot). Melalui kehadiran jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkum Jabar, para pelaku usaha di Desa Rancah dan sekitarnya mendapatkan kemudahan akses untuk berkonsultasi langsung mengenai prosedur pendaftaran hak cipta, merek, hingga paten. Hal ini selaras dengan arahan Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, yang selalu menekankan pentingnya kehadiran negara secara langsung di tengah masyarakat guna memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah.

​Irwansyah, selaku penyelenggara kegiatan dari DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, memberikan apresiasi tinggi terhadap partisipasi aktif Kemenkum Jabar dalam rangkaian pelayanan terpadu ini. Selain layanan kekayaan intelektual, para pelaku usaha juga difasilitasi dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi halal dari Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Jawa Barat. Integrasi layanan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan pelaku UMKM bahwa legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual adalah fondasi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya pendampingan intensif dari Kemenkum Jabar, diharapkan produk-produk unggulan dari Kabupaten Ciamis dapat terlindungi dari potensi klaim pihak lain serta memiliki nilai tambah secara komersial.