Bandung — Dalam rangka memperluas akses layanan publik dan memberikan kemudahan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Layanan Sosialisasi dan Konsultasi Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui program Pelayanan Sakiceup BOS (Sarana Kemudahan Izin Cepat Beraksi On The Spot). Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu, 12 April 2025, di Halaman Gedung Pakuan, Jl. Cicendo No. 1 Kota Bandung.
Kegiatan yang dilaksanakan menindaklanjuti arahan Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Barat Asep Sutandar ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati BR Pandia serta dilaksanakan oleh Ery Kurniawan selaku Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual bersama tim, yaitu Dona Prawisuda, Yosep Sopiyan, dan Rizki Zulkarnaen. Melalui kegiatan ini, masyarakat khususnya pelaku UMKM diberi kesempatan untuk berkonsultasi langsung mengenai pendaftaran kekayaan intelektual, serta memahami pentingnya perlindungan hukum atas produk dan karya mereka.
Layanan Sakiceup BOS merupakan inovasi DPMPTSP Jawa Barat dalam rangka mendekatkan layanan publik ke masyarakat. Tujuan utama program ini adalah mempermudah pelaku UMKM dalam mengurus perizinan usaha dan perlindungan kekayaan intelektual secara langsung di tempat (on the spot), tanpa proses birokrasi yang berbelit. Sinergi antara Kanwil Kemenkum Jabar dan DPMPTSP menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis inovasi dan perlindungan hukum.
Dalam kegiatan ini, booth layanan Kekayaan Intelektual dari Kanwil Kemenkum Jabar menarik antusiasme pengunjung dengan total 45 orang pelaku usaha yang berkonsultasi maupun mengajukan pendaftaran. Para pengunjung diberikan edukasi mengenai manfaat hukum, ekonomi, dan branding dari perlindungan kekayaan intelektual, termasuk merek dagang, hak cipta, dan paten. Diharapkan, dengan meningkatnya kesadaran ini, produk UMKM Jawa Barat memiliki identitas yang kuat dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global.
Selain layanan KI, kegiatan juga diramaikan oleh berbagai pelayanan terpadu lainnya seperti penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh DPMPTSP Jawa Barat, layanan Sertifikasi Produk Halal dari Kementerian Agama, serta surat rekomendasi UMKM dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini juga menjadi sarana pengukuran kualitas layanan melalui pengisian Survei Kepuasan Masyarakat oleh para pelaku usaha, sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkum Jawa Barat.

Dengan penyelenggaraan kegiatan ini, diharapkan kehadiran negara terasa nyata di tengah masyarakat, khususnya dalam mendukung pertumbuhan dan perlindungan UMKM. Pelayanan langsung yang cepat, mudah, dan terpadu menjadi bentuk nyata reformasi birokrasi menuju layanan publik yang prima dan inklusif.

Bandung - Dalam rangka Persiapan Pelantikan serta Pembekalan dan Penguatan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris di Wilayah Jawa Barat dan Notaris yang akan dilantik, Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kakanwil Kemenkum Jabar) Asep Sutandar bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati BR Pandia, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Ave Maria Sihombing, beserta JFT Analis Hukum Ahli Muda Zaki Fauzi Ridwan melaksanakan kegiatan Rapat Persiapan Kegiatan Pelantikan dan Pembekalan Penguatan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris di Wilayah Jawa Barat dan Notaris yang baru dilantik yang bertempat di Bellamie Boulangerie, Bandung (Jumat, 11/04/2025).

Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dhody AR. Widjajaatmadja, Sekretaris Pengurus Wilayah Jawa Barat INI Dwi Sapta Ningrum, Bendahara Umum Pengurus Wilayah Jawa Barat INI Wiwin Widiyaningsih, Ketua Pelaksana Pengwil Noviyanti Absyari, serta jajaran perwakilan notaris yang akan dilantik.

Kegiatan rapat dibuka oleh Kadiv Hemawati yang dalam pembukaannya melaporkan bahwa jumlah notaris yang akan dilantik Tahun 2025 berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal AHU yaitu sebanyak 527 notaris, yang terdiri dari 513 notaris yang baru dan 14 notaris pindah wilayah dari provinsi lain ke provinsi jawa barat. Hemawati juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pelantikan serta pembekalan terhadap notaris yang dilantik ini akan diikuti juga dengan pembekalan terhadap perwakilan 25 MPD serta 25 Pengda yang akan hadir sebagai undangan. Sebelumnya telah dikoordinasikan dengan Pengurus Wilayah Jabar INI dalam perencanaan kegiatan dimaksud.

Selanjutnya Ketua Pengurus Wilayah Dhody menyampaikan bahwa Pengurus Wilayah Jabar INI mengapresiasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dalam upayanya memenuhi kebutuhan para calon notaris dalam hal pelantikan, karena sebelum dilakukan pelantikan notaris yang telah mendapatkan SK dari Menteri Hukum R.I. belum dapat seutuhnya menjalankan profesi sebagai notaris sebelum dilakukan pengambilan sumpah oleh Kepala Kantor Wilayah. Selain itu notaris yang baru dilantik sangat membutuhkan arahan serta bimbingan untuk selanjutnya melakukan langkah-langkah pertama sebagai notaris. Oleh karena itu kegiatan pembekalan serta penguatan menjadi substansi yang sangat penting bagi para notaris yang baru dilantik. Rapat persiapan ini menjadi hal yang urgent juga, karena kami dari Pengwil sebagai panitia pelaksanaan pembekalan sangat membutuhkan arahan serta petunjuk dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat terutama dalam hal keprotokolan, serta hal-hal teknis lainnya sehingga dapat diperoleh pandangan bersama.

Selanjutnya Kakanwil Asep Sutandar menyampaikan bahwa kegiatan yang sedang dipersiapkan ini bukan hanya sekedar formalitas pelantikan saja, tetapi merupakan langkah penting dalam membentuk profesionalisme dan integritas para notaris yang akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat. "Sebagaimana kita ketahui, notaris memiliki peran yang sangat vital dalam sistem hukum dan administrasi di negara kita. Mereka adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, yang menjadi dasar hukum bagi berbagai transaksi dan perjanjian. Oleh karena itu, pelantikan dan pembekalan notaris ini sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta etika profesi yang harus dijunjung tinggi" terang Kakanwil.

"Kami memiliki kewenangan dalam pembinaan serta pengawasan notaris di wilayah Jawa Barat, oleh karena itu kami sangat mengetahui dinamika permasalahan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan jabatan notaris di Provinsi Jawa Barat ini. Pembinaan dan pengawasan oleh Kantor Wilayah sendiri akan sulit dilakukan secara optimal apabila dilaksanakan tanpa adanya kolaborasi, sinergi dengan pihak lain yaitu Organisasi Ikatan Notaris Indonesia serta Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris. Dari sisi etika dan profesi notaris tentunya menjadi peran utama Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dalam melakukan pembinaan secara terus menerus" tambah Asep dalam pertemuan ini.

Melalui momen ini beliau juga mengajak seluruh stakeholder khususnya Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat untuk bersama-sama membina notaris secara kontinyu yang ditujukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat serta kepentingan notaris sendiri sehingga dapat mengurangi angka permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan jabatan notaris.

Selanjutnya tim panitia dari Kanwil Jabar bersama panitia Pengurus Wilayah INI Jabar serta perwakilan dari notaris yang akan dilantik melakukan diskusi mengenai teknis pelaksanaan acara, mulai dari penyusunan jadwal acara, kesiapan dari sisi perlengkapan, akomodasi, hotel, tempat pelaksanaan kegiatan, serta hal-hal lainnya. Hasil output dari kegiatan rapat persiapan ini akan dirangkum dalam bentuk buku panduan yang akan disampaikan kepada Direktur Jenderal AHU di Jakarta pada hari Senin, tanggal 14 April mendatang.

(Red/foto: Bidang AHU)

JAKARTA - Kanwil Kemenkum Jabar, Kadivyankum Jabar, Hemawati BR Pandia, dan Staf Bidang Yan AHU, hari ini, Jum'at, 11 April 2025, hadiri Undangan Klarifikasi Sehubungan dengan dugaan pelangaran ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan yang dilakukan oleh Notaris Kabupaten Tasikmalaya.

Dari ruang rapat lantai 3 Ditjen AHU, Klarifikasi di pimpin oleh Tim Kerja Perseorangan dan Pemilik Manfaat, Adi Kurniawan, Adapun telah dilaksanakan Klarifikasi terkait Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan. Sehubungan dengan dugaan pelanggaran tersebut, disampaikan beberapa klarifikasi bahwa nama PT Gov Republic Indonesia diajukan berdasarkan permintaan klien yang bersangkutan.

Bahwa pemilihan nama tersebut Notaris sudah menyatakan bahwa sudah memberitaukan kepada Klien terkait Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tersebut yang menyatakan pemakaian nama Perseroan tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkuta.

Notaris memberitaukan kepada Kami bahwa Notaris tidak mengetahui maksud Klien tersebut untuk memakai Nama PT Gove Republic Indonesia dan menimbulkan kesan seolah-olah terkait langsung dengan lembaga negara atau pemerintah Republik Indonesia, melainkan murni sebagai nama badan usaha yang diusulkan oleh pendiri.

Bahwa Notaris dalam hal ini bertindak semata-mata sebagai fasilitator dalam pendaftaran nama perseroan dan tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap nama yang diajukan. Notaris Menyatakan bahwa dalam pembuatan Akta dihadiri semua pihak dan ditandatangain di Sentul Bogor dan dibacakan kepada parapihak, dalam Klarifikasi pada hari ini Notaris sudah melakukan Perubahan Nama PT Gov Republik Indonesia tersebut menjadi Quantumtime Investment Internasional dengan singatan QTII.

Bahwa dalam pengakuan Notaris terkait Menjalankan Jabatannya sebagai Notaris di Kabupaten Tasikmalaya hanya dalam 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan Berkantor dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat(1) Huruf b “Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Direktorat Perdata Menayakan Kepada Notaris apakah sudah menerapkan PMPJ saat Klien datang mengahadap, Notaris menyatakan Bawah Notaris Tidak mengetahui tata cara PMPJ, sehingga Klien tidak mengisi Formulir CDD ( CUSTOMER DUE DILIGENCE).

(red/foto: AHU Jabar, editor: Toh)

JAKARTA - Sesuai Arahan Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, yang kemudian diimplementasikan oleh KadivP3H Jabar, Funna Maulia Massaile, hari ini, Kamis, 10 April 2025, Dengan BSK bersama Analis Hukum Muda, Dani Kusmawan, dan staf melaksanakan kegiatan koordinasi dan Konsultasi ke Badan strategi Kebijakan.

Kegiatan ini melibatkan Penanggung Jawab Implementasi Kebijakan (PIC) perihal Evaluasi Kebijakan, rekomendasi kebijakan menggunakan aplikasi SIPKUMHAM, Persepsi Kualitas Pelayanan, Survei Persepsi Anti Korupsi, serta Indeks Integritas Organisasi (SPKP-SPAK dan Integritas), Indeks Kualitas Kebijakan, dan Indeks Reformasi Hukum.

Badan Strategi Kebijakan menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan, mereka telah membentuk tim Penanggung Jawab Implementasi Kebijakan (PIC) untuk setiap wilayah, termasuk Kanwil Jawa Barat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap laporan yang dihasilkan dapat melalui tahap verifikasi yang cermat sebelum menjadi laporan final.

Tim SPAK SPKP BSK menyampaikan bahwa untuk pembuatan laporan disesuaikan dengan pedoman yang sudah diberikan oleh BSK. Untuk Program IRH, Tim menyampaikan kendala yang dikeluhkan oleh Kabupaten Kota kepada PIC, terutama untuk variabel penilaian yang berhubungan dengan adanya JFT Penyusun perancang pada Bagian hukum kab kota dirasa sulit untuk dipenuhi dikarenakan formasi jft tersebut kosong di beberapa kab kota, bukan tidak mengusulkan namun kurangnya info pembukaan jft dan persetujuan BKD menjadi kendala.

Selain itu Tim PIC BSK menyampaikan poin poin yang menjadi penilaian bagi Kantor wilayah dan Propinsi. Sehingga diharapkan dapat dipersiapkan data dukung dari sekarang dan semaksimal mungkin dapat meraih predikat B pada penilaian IRH untuk seluruh kab kota di Jawa barat.

(red/foto: Ankum Jabar, editor: Toh)

BANDUNG- Kanwil Kemenkum Jabar melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dalam hal ini Kabid Yan KI, Ery Kurniawan, lakukan koordinasi dan Inventarisasi Industri Kecil Menengah (IKM) ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan potensi Desain Industri, hari ini, Kamis, 10 April 2025.

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual disambut baik oleh Disperindag Jabar yang diwakili Daryana Mulya sebagai JF Pembina Industri Ahli Muda, dalam kesempatan pertama Ery menyampaikan maksud dan tujuan kedatanganya untuk melakukan Koordinasi dan inventarisasi IKM berkaitan dengan Binaan IKM yang berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sehubungan dengan potensi Desain Industri.

Dalam kesempatan tersebut Endy mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat diharapkan para pelaku IKM agar segera didaftarkan Desain Industrinya untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum serta manfaat ekonomi yang dirasakan bagi para pelaku IKM.

Adapun hasil koordinasi sekaligus inventarisasi Data Para Pelaku IKM, Daryana Mulya menyampaikan, bahwa setiap tahunnya Disperindag Jabar ada program fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual sebanyak 100 (seratus) Pelaku IKM, dan sampai saat ini telah memfasilitasi sebanyak 50 (lima puluh) orang pelaku IKM melakukan pendaftaran tahun 2025 sampai bulan Maret ini.

Rencananya akan ada 30 (tiga puluh) orang pelaku IKM yang ada akan difasilitasi kembali dalam pendaftaran KI, untuk data keseluruhan Binaan IKM sebanyak 100 (seratus). Secara teknis di pilah menjadi 2 (dua) kategori 70 (tujuh puluh) untuk IKM dan 30 (tiga puluh) untuk regenerasi petani. Kemudian disampaikan juga bahwa Tahun 2025 ada fasilitasi merek IKM centra unggulan di 27 Kabupaten/Kota, sedangkan untuk fasilitasi permohonan desain industri memang belum dianggarkan.

Atas hal tersebut baik Kepala Bidang Pelayanan KI Ery Kurniawan dan Endy Sepkendarsyah menyampaikan, langkah awal yang bisa ditempuh adalah melakukan pengolahan data dari database binaan sehingga dapat diidentifikasi potensi desain industri sehingga langkah pembinaan dan edukasinya lebih tepat dan efisien. Menanggapi hal tersebut Daryana Mulya sebagai JF Pembina Industri Ahli Muda setuju dan akan segera menyampaikan pada pimpinan seiring dengan surat permintaan data binaan dari Bidang KI Divisi pelayanan hukum Kementerian Hukum Kanwil Jabar.

Diakhir kesempatan tersebut Kepala Bidang Pelayanan KI Ery Kurniawan berharap kerjasama yang telah terjalin antara Kementerian Hukum Kanwil Jabar dan Dinas Indag Provinsi Jabar dapat memperkuat pelindungan dan pemanfaatan KI dan khususnya Desain Industri di Jawa Barat.

(red/foto: KI Jabar, editor: Toh)