BANDUNG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) melalui Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) menerima kunjungan oleh tim DPRD Kabupaten Majalengkadalam rangka konsultasi terkait Percepatan Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan Modal PT. BPR Majalengka sesuai PP 12 Tahun 2019 (Kamis, 12/03/2026).

Bertempat di ruang rapat Ismail Saleh, Kanwil Jabar, Perancang Peraturan Perundang - undangan (PP) Harun Surya dan para Perancang PP Kanwil Jabar menerima langsung kehadiran Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka beserta jajaran timnya dalam forum diskusi dan penguatan pemahaman mengenai topik yang akan dibahas.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa konsultasi dilakukan terkait penyertaan modal pada BPR Majalengka yang saat ini telah mengalami perubahan bentuk dan nomenklatur sebagaimana diamanatkan dalam UU PPSK. Meskipun perubahan tersebut telah dilakukan, masih terdapat kendala terkait penyertaan modal daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka menyampaikan bahwa dalam Perda Nomor 6 Tahun 2025 terdapat ketentuan mengenai modal, khususnya pada Pasal 8 dan Pasal 9. Namun demikian, merujuk pada ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa penyertaan modal harus ditetapkan dengan peraturan daerah, muncul perbedaan penafsiran apakah penyertaan modal harus diatur dalam perda tersendiri atau dapat dimuat dalam Perda APBD. Oleh karena itu DPRD saat ini menyusun Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah dan meminta masukan dari Kanwil Kemenkum Jawa Barat terkait tahapan dan mekanisme pembentukannya, mengingat raperda tersebut ditargetkan menjadi dasar penyertaan modal pada saat perubahan APBD.

Menanggapi hal tersebut, Perancang PP Kanwil Jabar menjelaskan bahwa apabila Raperda Penyertaan Modal belum tercantum dalam Propemperda, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimungkinkan untuk mengusulkan raperda di luar Propemperda melalui kesepakatan antara Bapemperda dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah, atau melalui perubahan Propemperda.

Selain itu disampaikan bahwa pada prinsipnya penganggaran penyertaan modal dapat dimuat dalam APBD sepanjang memiliki dasar yang jelas. Dalam Pasal 78 PP Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa penyertaan modal daerah dapat dilakukan apabila telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal sebelum persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD atas rancangan perda tentang APBD, meskipun ketentuan tersebut masih menimbulkan penafsiran terkait apakah yang dimaksud terbatas pada APBD murni atau juga termasuk APBD perubahan.

Dalam diskusi juga disampaikan bahwa tanpa adanya penyertaan modal dari pemerintah daerah, BPR Majalengka berpotensi dilakukan merger dan izin operasionalnya dicabut oleh OJK. Oleh karena itu DPRD mempertanyakan kemungkinan percepatan pembentukan raperda tersebut. Menanggapi hal tersebut, Kanwil Kemenkum Jawa Barat menyampaikan bahwa yang terpenting adalah adanya kesepakatan antara Bapemperda dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah serta penentuan pihak yang mengusulkan raperda sebagai raperda inisiatif.

Kegiatan konsultasi ini memberikan pemahaman kepada DPRD Kabupaten Majalengka mengenai mekanisme percepatan pembentukan Raperda Penyertaan Modal Daerah, baik melalui pengusulan di luar Propemperda maupun melalui perubahan Propemperda. Hasil diskusi ini selanjutnya akan dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk menentukan langkah lanjutan dalam proses pembentukan Raperda Penyertaan Modal PT BPR Majalengka.

(Red/foto: Tim Perancang PP/Aul)

BANDUNG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) melalui Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) dan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU Ave Maria Sihombing menghadiri undangan rapat koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Ormas yang bertempat di Bakesbangpol Jabar (Jumat, 13/03/2026)

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, aktivitas masyarakat di wilayah Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dalam kegiatan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Peningkatan aktivitas tersebut juga diikuti oleh berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) di tengah masyarakat, oleh karena itu rapat ini agar sinergitas antar instansi pemerintah, aparat keamanan, serta lembaga terkait menjadi hal yang penting untuk dilakukan secara terkoordinasi dan satu persepsi.

Pengawasan terhadap aktivitas ormas dilakukan melalui sinergitas dan koordinasi antar instansi dan lembaga terkait, antara lain oleh Kanwil Kemenkum, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, TNI, Kementerian Agama dan Badan Intelejen Negara

Sinergitas antar instansi dan lembaga dalam pengawasan aktivitas ormas di wilayah Jawa Barat ini menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dengan mengedepankan pendekatan persuasif, komunikasi yang intensif, serta upaya peredaman terhadap potensi konflik, diharapkan tercipta situasi wilayah tetap kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dan merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan aman dan nyaman.

(Red/foto: Bidang AHU)

JAWA BARAT - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kemenkum Jabar) menunjukkan komitmen masif dalam memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat di tingkat akar rumput melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) secara serentak di lima wilayah pada Kamis, 12 Maret 2026. Kegiatan maraton ini merupakan implementasi langsung dari arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, yang menegaskan bahwa kehadiran negara melalui layanan hukum harus dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat desa. Di bawah koordinasi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C, tim Penyuluh Hukum diterjunkan ke lima kabupaten untuk memastikan kualitas layanan, akurasi pelaporan, dan penguatan kapasitas paralegal agar akses terhadap keadilan semakin terbuka lebar di wilayah Jawa Barat.

Di Kabupaten Karawang, tim melaksanakan monev di Gedung Anumwirasuta dengan fokus utama pada digitalisasi layanan dan tertib administrasi. Para paralegal dan aparatur desa diberikan pendampingan teknis dalam pengisian data pada tautan Penggerak Posbankum BPHN, melakukan penandaan lokasi Posbankum pada Google Maps, serta penginputan laporan kegiatan mediasi dan penyuluhan hukum pada platform nasional. Langkah ini diambil untuk memastikan keberadaan Posbankum di Karawang mudah ditemukan oleh masyarakat secara digital dan seluruh aktivitasnya terdokumentasi secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu di Kabupaten Majalengka, kegiatan dilaksanakan secara intensif di Kecamatan Panyingkiran dengan melibatkan 31 paralegal desa. Fokus utama tim adalah memberikan simulasi pelaporan layanan secara langsung untuk mengejar target input data yang masih berada di bawah angka seratus laporan. Melalui materi penjelasan sekaligus praktik pengisian laporan real-time, Kemenkum Jabar memastikan para paralegal di Majalengka memiliki kemahiran teknis dalam mendokumentasikan setiap layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat sehingga performa layanan dapat terpantau dengan akurat.

Bergeser ke Kabupaten Sumedang, Kemenkum Jabar memberikan apresiasi tinggi atas capaian pembentukan Posbankum di Kecamatan Pamulihan yang telah mencapai 100 persen. Penyuluh Hukum Ahli Madya, Lina Kurniasari, bersama tim memberikan pembekalan mendalam mengenai tata cara penyusunan laporan sistematis serta pendampingan awal bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Evaluasi ini juga mencakup rencana perbaikan Surat Keputusan (SK) Posbankum menyusul adanya perubahan personil paralegal, guna menjamin keberlanjutan layanan hukum bagi warga di pelosok Sumedang tetap berjalan tanpa hambatan.

Di Kabupaten Cianjur, monitoring dilaksanakan di Kecamatan Cilaku dengan menyasar 20 paralegal desa untuk mengukur dampak pelaksanaan bantuan hukum pasca-pelatihan. Mengingat jumlah laporan di Cianjur masih berada di bawah 100 layanan, tim memberikan materi teknis dan simulasi pengisian laporan secara langsung. Melalui pendampingan ini, Kemenkum Jabar berharap para paralegal di Cianjur memiliki kemampuan teknis yang mumpuni dalam mendokumentasikan setiap bantuan hukum, sehingga program bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat terdata dengan lengkap dan akurat dalam sistem nasional.

Terakhir di Kabupaten Tasikmalaya, tim Penyuluh Hukum melaksanakan evaluasi serupa dengan menekankan pada aspek kualitas layanan informasi dan konsultasi hukum bagi warga desa. Tim melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan kegiatan yang telah dilaksanakan serta memberikan solusi atas kendala teknis yang dihadapi paralegal dalam mengoperasikan platform pelaporan nasional. Melalui pengawasan berkala ini, Kemenkum Jabar memastikan bahwa layanan bantuan hukum di Tasikmalaya tetap terjaga kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, demi mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang cerdas hukum secara merata.

BANDUNG – Kanwil Kemenkum Jabar kembali menunjukkan komitmennya dalam memastikan pelayanan urusan keperdataan bagi masyarakat berjalan optimal. Bertempat di Ruang Rapat Sahardjo, Kota Bandung, pada Jumat (13/3/2026), Kemenkum Jawa Barat menggelar upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan bagi empat orang Notaris Pengganti.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan dan instruksi Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, dalam rangka menjaga kepastian dan ketertiban hukum di wilayahnya. Kehadiran Kakanwil diwakilkan oleh Kadivyankum Kemenkum Jabar, Hemawati BR Pandia, yang secara langsung melantik para pejabat baru tersebut didampingi oleh Kabid Yan AHU, Ave Maria Sihombing, beserta jajarannya.

Prosesi pelantikan ini dilaksanakan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Regulasi tersebut mewajibkan seorang Notaris Pengganti untuk dilantik terlebih dahulu oleh pejabat berwenang sebelum dapat melaksanakan jabatannya.

Mewakili Kakanwil Asep Sutandar, Hemawati BR Pandia dalam sambutannya menegaskan bahwa Notaris Pengganti memikul tanggung jawab serta marwah yang sama krusialnya dengan Notaris definitif. Sebagai pejabat umum, mereka dituntut untuk senantiasa mengedepankan integritas, kejujuran, serta menjadikan kepastian hukum sebagai prinsip landasan dalam bertugas.

Lebih lanjut, Kemenkum Jawa Barat memberikan peringatan tegas kepada para Notaris Pengganti terlantik agar senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian melalui empat pedoman utama. Pertama, akta wajib dibacakan dan ditandatangani oleh para pihak secara langsung di hadapan Notaris sesuai wilayah kedudukannya. Kedua, penandatanganan akta oleh Notaris dan saksi harus dilakukan seketika guna menjaga kekuatan akta sebagai alat bukti otentik.

Ketiga, Notaris Pengganti dituntut memahami betul substansi perjanjian dalam proses waarmerking dan legalisasi agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun kausa yang halal. Terakhir, mereka diwajibkan tertib dan tidak menunda pelaporan data Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) korporasi sesuai aturan yang berlaku. Melalui pelantikan ini, diharapkan para Notaris Pengganti dapat langsung bekerja secara profesional, menjunjung etika jabatan, dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

(red/foto: Toh/Gies)

BANDUNG - Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) terus menunjukkan komitmennya dalam mendampingi pemerintah daerah untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Pada 13 Maret 2026, Kemenkum Jabar melalui Tim Kerja 2 Zonasi Kota Depok menggelar Rapat Penyusunan bersama Pemerintah Daerah Kota Depok yang dilangsungkan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Rapat ini dihadiri oleh jajaran Bagian Organisasi Setda Kota Depok, Bagian Hukum Kota Depok, serta sejumlah perwakilan dari Perangkat Daerah terkait guna menelaah rancangan peraturan yang akan diberlakukan di kota tersebut.

Langkah pengawalan ini merupakan implementasi langsung dari arahan Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, yang selalu menekankan pentingnya sinergi antara Kemenkum Jabar dan pemerintah daerah. Asep Sutandar menginstruksikan jajarannya untuk memastikan setiap rancangan produk hukum daerah tidak hanya harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif demi kepentingan masyarakat luas. Melalui pengawasan KadivP3H Kemenkum Jabar, Ferry Gunawan, Kemenkum Jabar memberikan atensi khusus pada tahapan awal pengharmonisasian ini agar substansi dan sistematika hukum daerah benar-benar matang sebelum melangkah ke rapat harmonisasi secara formal.

Fokus utama dalam pertemuan daring tersebut adalah pembahasan dan penyusunan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting bagi masa depan Kota Depok. Ketiga Raperda tersebut mencakup Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Depok (RPIK) Tahun 2026–2046, serta Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Tim Kerja Kemenkum Jabar memberikan berbagai masukan konstruktif dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan agar beleid yang dirancang benar-benar aplikatif.

Dalam catatan Kemenkum Jabar, Raperda Penyelenggaraan Perhubungan perlu diperkuat dengan ketentuan yang lebih teknis dan sesuai dengan karakteristik transportasi Depok, bukan sekadar mengadopsi norma dari aturan yang lebih tinggi. Sementara itu, untuk Raperda RPIK yang akan menjadi pedoman industri daerah selama 20 tahun ke depan, diharap mampu menjadi pijakan kuat untuk mendongkrak investasi dan penyerapan tenaga kerja. Adapun terkait revisi Perda Susunan Perangkat Daerah, Kemenkum Jabar menyoroti pentingnya efisiensi dan transparansi dalam restrukturisasi organisasi, termasuk penggabungan urusan pemerintahan dan penambahan nomenklatur badan baru agar tetap berpijak pada prinsip perumpunan urusan.

Secara umum, Rapat Penyusunan tersebut berjalan lancar dan produktif. Berbagai catatan strategis yang diberikan oleh Kemenkum Jabar diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Depok sebagai bahan penyempurnaan draft Raperda. Dengan demikian, ketika ketiga rancangan tersebut dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya, seluruh aturannya sudah selaras, tidak tumpang tindih, dan sepenuhnya memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan berpihak pada kesejahteraan warga Depok.

(red/foto: Alan, editor: Toh)