Sumedang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat melaksanakan kegiatan Penilaian Desa Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2025 di Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang pada Rabu, 28 Mei 2025. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat Nomor: 3175/KPG.11.01/HUKHAM tanggal 5 Mei 2025 perihal permohonan Tim Penilai, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan pembinaan dan evaluasi program Desa/Kelurahan Sadar Hukum di wilayah Jawa Barat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Asep Sutandar, hadir langsung memimpin Tim Penilai dari Kanwil Kemenkum Jabar bersama perwakilan dari Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat dan Bagian Hukum Kabupaten Sumedang. Kegiatan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Camat Rancakalong, Kapolsek Rancakalong, Kepala Desa Sukamaju, serta Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Sukamaju. Acara diawali dengan penyambutan melalui tarian tradisional khas Jawa Barat dan penayangan video profil Desa Sukamaju.
Dalam sambutannya, Asep Sutandar menyampaikan bahwa penilaian ini merupakan tahapan penting dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat desa. Ia menegaskan bahwa pembentukan Desa Sadar Hukum bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi proses nyata dalam membangun masyarakat yang patuh hukum, partisipatif, dan kritis terhadap hak dan kewajibannya. Ditambahkan pula bahwa mulai tahun 2025, keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa akan menjadi salah satu indikator tambahan dalam proses penilaian sebagai bentuk penguatan akses keadilan.
Setelah rangkaian penilaian, Kepala Kanwil bersama rombongan melakukan peninjauan langsung ke beberapa stan UMKM milik warga Desa Sukamaju. Peninjauan ini menjadi wujud dukungan Kanwil terhadap penguatan ekonomi masyarakat berbasis kesadaran hukum. Melalui kegiatan ini, Desa Sukamaju diharapkan menjadi role model bagi desa lain di Jawa Barat dalam membangun budaya hukum yang inklusif dan berkelanjutan.

BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) melalui Divisi Peraturan Perundang - Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) pada siang hari ini melaksanakan Rapat Harmonisasi secara daring melalui Zoom Meeting terhadap 2 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbub) Kabupaten Indramayu (Rabu, 28/05/2025).

 Dari ruang rapat Suhendro Hendarsih, Kanwil Jabar, Kepala Divisi P3H Funna Maulia Masaille bersama Perancang PUU Madya Harun Surya dan para Perancang PUU Kanwil Jabar melaksanakan Harmonisasi bersama Perangkat Daerah Pemkab Indramayu membahas Raperbup tentang Manajemen Talenta ASN Pemkab Indramayu dan Raperbup tentang Pola Karier PNS Pemkab Indramayu.

Dalam konsepsi oleh Perancang Kanwil Jabar terkait raperbup mengenai Manajemen Talenta ASN disampaikan bahwa manajemen talenta tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi No. 90 tahun 2022, namun dalam Raperbup yang tengah dibahas ini Peraturan Bekasi tersebut tidak dijelaskan secara rinci alasan dan hasil evaluasinya. Selain itu Rraeprbup ini juga belum menyesuaikan pengaturan Jabatan ASN dengan UU No. 20 Tahun 2023.

Sementara itu terkait Raperbup Pola Karier PNS disampaikan bahwa Raperbup ini juga didasarkan pada UU No. 20 Tahun 2023 dan PP no. 11 Tahun 2017. Pola Karier PNS juga diatur dalam PermenPANRB No. 22 Tahun 2021 yang mana Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan/perpindahan PNS pada posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.

Berdasarkan hasil analisis konsepsi bahwa secara umum materi muatan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini pada prinsipnya mengadopsi materi muatan yang diatur dalam Permenpan 22/2021 tentang Pola Karier PNS. Namun terdapat beberapa pengaturan yang perlu didiskusikan dengan pemrakarsa untuk mencapai kesepakatan substansi.

(Red/foto: Aul)

Bandung — Dalam upaya mendekatkan layanan hukum dan mendorong pertumbuhan usaha kecil, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati Br. Pandia, bersama tim, hadir langsung memberikan pelayanan dan edukasi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di kegiatan bertajuk Sosialisasi dan Pelayanan Legalitas Bagi Pelaku UMK Untuk Meningkatkan Kepercayaan, Kualitas, serta Daya Saing Usaha. Acara ini berlangsung pada Rabu, 28 Mei 2025 di Aula Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, Jalan Windu No.26, Bandung.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dan Mitra P2TP ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMK mengenai pentingnya legalitas usaha dan pelindungan kekayaan intelektual (KI). Dalam paparannya, Hemawati Br. Pandia menekankan bahwa negara hadir tidak hanya dengan menunggu masyarakat datang ke kantor, melainkan dengan turun langsung ke lapangan untuk memberikan layanan dan edukasi hukum. Ini menjadi bentuk nyata peran Kemenkum dalam mendampingi UMK agar mampu bersaing secara sehat dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas PMPTSP Jabar Dr. H. Dedi Taufik, M.Si yang memberikan dukungan penuh atas kolaborasi pemerintah dalam melayani pelaku usaha secara langsung. Hadir pula Kepala KLT BSN, Hardiles, ST, MT yang menyampaikan materi tentang SNI Bina UMK serta Kepala Satgas Halal Jabar, Imam Mutawakkil, S.Ag, M.Si yang memaparkan pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan nilai tambah produk.
Dalam sesi pemaparan lanjutan, Hemawati Br. Pandia menjelaskan bahwa pelindungan hukum terhadap kekayaan intelektual menjadi kunci keberhasilan UMK di era kompetitif saat ini. Hak atas merek dan ciptaan memberi jaminan kepastian hukum, mencegah pembajakan, serta meningkatkan nilai jual produk UMKM. Selain itu, ia juga memaparkan mengenai kemudahan dan manfaat dari pendirian perseroan perorangan, yang merupakan inovasi hukum baru pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Perseroan perorangan memungkinkan pelaku UMK memiliki badan hukum tanpa harus menggunakan akta notaris, cukup dengan pernyataan pendirian melalui media elektronik. Hal ini memberikan kepastian hukum, kemudahan akses pembiayaan, dan mendukung percepatan kemudahan berusaha sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan konsultasi langsung mengenai pendaftaran merek dan pendirian perseroan perorangan.

Melalui kegiatan ini, Kemenkum Jabar menunjukkan komitmen dalam mendukung pemberdayaan UMK melalui pendekatan hukum yang solutif dan aksesibel, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan ekonomi daerah yang tangguh dan inklusif.

BANDUNG - Kanwil Kementerian Hukum Jabar melalui Kadivyankum Jabar, Hemawati BR Pandia, bersama jajaran Bidang AHU yang tergabung dalam Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat, hari ini, Rabu, 28 Mei 2025, laksanakan Sidang bertempat di ruang rapat Romli Atmasasmita.

Dari ruang rapat, Sidang Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Kepala Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hemawati BR Pandia, Wakil Ketua MPWN Jabar Prof. Nandang Sambas serta anggota MPWN Jabar. Adapun telah dilaksanakan 1 wawancara perpanjangan masa jabatan, 2 Sidang Perkara. Banyaknya pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa ini merupakan upaya pemenuhan akses keadilan terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh notaris.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang berjumlah 9 orang dibentuk dari 3 unsur yaitu pemerintah, notaris, dan akademisi dengan maksud untuk menjaga integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik dari masyarakat.

Sidang Pemeriksaan MPWN ini dilaksanakan dari mulai pagi Pukul 10.00 WIB dan berakhir pada Pukul 13.00 WIB. MPWN berupaya untuk mengoptimalkan ketersediaan waktu yang ada untuk berupaya menyelesaikan usulan rekomendasi dari MPD sehingga kebutuhan akses keadilan bagi pelapor dapat terpenuhi.

Sidang MPWN sendiri merupakan sidang rutin yang dilakukan terhadap Notaris atas hasil rekomendasi Majelis Pengawas Daerah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Notaris.

(red/foto: AHU Jabar, editor: Toh)

BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) pada pagi ini mengikuti kegiatan Webinar Indikasi Geografis (Indigeo) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum RI secara daring melalui Zoom Meeting (Rabu, 28/05/2025).

Seminar daring dengan tema "Sinergi Riset, Inovasi, dan Pelindungan Indikasi Geografis dalam Optimalisasi Peran BRIDA Guna Mendorong Permohonan Indikasi Geografis di Daerah" ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu Direktur Merek dan Indigeo DJKI Hermansyah Siregar, Sekretaris Deputi Riset & Inovasi Daerah BRIN Wiwiek Joeljani dan Kepala BRIDA Bali Ketut Wica.

Dalam pemaparannya, Direktur Hermansyah menjelaskan mengenai apa itu Kekayaan Intelektual (KI) dan ragamnya seperti KI komunal dan Indikasi Geografis, lebih lajut Hermansyah juga menerangkan secara detil mengenai apa itu Indikasi Geografis serta ragam produk yang termasuk dalam kategori Indikasi Geografis.

Dalam paparannya, Hermansyah menerangkan beberapa produk yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis di Indonesia seperti Kopi Gayo Aceh dan produk lainnya. Beliau juga menjelaskan bahwa produk – produk yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis tersebut mendapat nilai lebih di mata konsumen dan semakin dicari oleh banyak pembeli.

Menurut Hermansyah, Indikasi Geografis merupakan salah satu kunci yang penting dalam menjaga kualitas dan nilai lebih suatu produk di wilayah tertentu sehingga bisa meningkatkan perekonomian di daerah tersebut.

Dalam materi yang dibawakan oleh Hermansyah disampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan mega biodiversity terbesar di dunia, yang mana varian kopi dan kain tenun menjadi produk indikasi geografis dengan varian terbanyak di Indonesia.

Dalam webinar ini juga Direktur Hermansyah mengajak para peserta kegiatan untuk mendaftarkan potensi Indikasi Geografis di daerah mereka ke DJKI melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dan Balitbang.

“Kita memerlukan concern yang tinggi terhadap Indigeo kita agar produk – produk tersebut bisa bersaing dengan produk negara lain, kami di DJKI juga siap untuk menerima konsultasi serta membantu dengan bapak – ibu semua untuk memeriksa potensi Indigeo yang ada melalui tenaga ahli kami di daerah” terang Hermansyah dalam pemaparannya.

Webinar kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber dari BRIN dan BRIDA Bali tentang Sinergi Hilirisasi Riset dan Perlindungan Indikasi Geografis.

(Red/foto: Aul)