Tim Kerja II Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat melaksanakan kegiatan analisis konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbub) Kabupaten Bandung Barat mengenai Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Tahun 2026-2031. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya sinkronisasi regulasi daerah agar selaras dengan aturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Ferry G. C. dan tim kerja terkait memberikan dukungan penuh terhadap penyusunan regulasi ini untuk memastikan bahwa setiap norma yang dibentuk memiliki landasan yuridis yang kuat dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di wilayah Bandung Barat. Analisis ini sangat krusial mengingat sanitasi merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan kelestarian lingkungan.

Dalam pembahasan yang berlangsung secara virtual, bertempat di Lounge Kemenkum Jabar, tim analis menekankan pentingnya integrasi antara penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan sistem sanitasi untuk mencegah pencemaran air baku. Fokus utama analisis mencakup pelindungan sumber air permukaan dan bawah tanah, pengelolaan limbah domestik, serta manajemen persampahan yang sistematis. Melalui arahan Kemenkum Jabar, dokumen SSK yang sedang disusun diarahkan agar tidak hanya menjadi dokumen perencanaan formal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan pembangunan jangka menengah yang memiliki indikasi pendanaan jelas dalam APBD. Hal ini sejalan dengan komitmen Kemenkum Jabar dalam mengawal produk hukum daerah yang berkualitas dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Analisis konsepsi ini juga menyoroti aspek kelembagaan melalui pembentukan kelompok kerja yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi hingga masyarakat umum, guna mempercepat penyediaan infrastruktur sanitasi. Kemenkum Jabar merekomendasikan penambahan norma khusus terkait ruang lingkup air limbah domestik, jangka waktu pemutakhiran data sesuai RPJMD, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat. Dengan penetapan Raperbub ini nantinya, diharapkan Kabupaten Bandung Barat memiliki arah kebijakan yang lebih tegas dan komprehensif dalam mewujudkan pembangunan sanitasi yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan hingga tahun 2031.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat menyelenggarakan Konsultasi dan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Sukabumi pada Rabu, 4 Maret 2026, bertempat di Ruang Ismail Saleh. Kegiatan ini fokus membahas draf regulasi tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sukabumi.

Agenda ini dihadiri secara hybrid oleh jajaran penting, di antaranya Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi. Dalam pelaksanaannya, proses analisis konsepsi dilakukan oleh Tim Kerja Harmonisasi 3 Kabupaten Sukabumi dari Kanwil Kemenkum Jabar.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Ferry G. C., menekankan bahwa rapat harmonisasi ini merupakan amanat Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beliau menyampaikan beberapa catatan krusial terkait draf Raperbup tersebut, termasuk salah satu contoh seperti ketidaktepatan penggunaan kata "pemanfaatan" pada judul karena substansi pasal tidak mengatur hal tersebut.

Selain itu, Kemenkum Jabar mengingatkan agar perumusan konsiderans dan norma pasal tidak kontradiktif untuk menghindari pemahaman yang ambigu atau multitafsir di masyarakat. Asep Sutandar juga menegaskan pentingnya penyesuaian teknik penulisan materi muatan agar selaras dengan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, guna memastikan produk hukum daerah yang dihasilkan berkualitas dan aplikatif.

BANDUNG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembentukan regulasi daerah yang berkualitas melalui pelaksanaan Rapat Konsultasi terkait mekanisme harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro pada Selasa, 3 Maret 2026. Bertempat di Ruang Rapat Ismail Saleh, kegiatan ini mempertemukan Tim Kerja 4 Zonasi Kota Cirebon dengan pimpinan serta anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cirebon. Langkah strategis ini sejalan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang selalu menekankan pentingnya peran Kemenkum Jabar sebagai garda terdepan dalam memastikan setiap produk hukum daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta bebas dari potensi disharmonisasi.

Dalam pertemuan tersebut, Kemenkum Jabar memperkenalkan inovasi mekanisme pra-harmonisasi sebagai ruang awal untuk melakukan penajaman substansi sebelum memasuki tahap rapat harmonisasi resmi. Melalui forum ini, tim perancang peraturan perundang-undangan dapat memberikan masukan dini terkait aspek kewenangan, keselarasan norma, hingga ketepatan teknik penyusunan, sehingga draf Raperda yang diajukan benar-benar dalam kondisi siap bahas. Asep Sutandar dalam berbagai kesempatan senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap efisiensi proses legislasi ini, guna meminimalisir revisi berulang dan memastikan setiap regulasi yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan demi kepentingan masyarakat luas, khususnya bagi para pelaku koperasi dan usaha mikro di Kota Cirebon.

Selain membahas mekanisme teknis, diskusi juga berkembang hangat mengenai komposisi Tim Penyusun Raperda. Menanggapi pertanyaan dari pihak DPRD Kota Cirebon, Tim Kerja 4 Kemenkum Jabar menegaskan bahwa keanggotaan tim penyusun bersifat fleksibel dan tidak terbatas pada anggota Bapemperda saja, melainkan dapat melibatkan anggota komisi terkait yang memiliki kompetensi sesuai materi muatan Raperda. Penjelasan ini memberikan kepastian hukum sekaligus apresiasi bagi DPRD Kota Cirebon yang ingin memperkaya perspektif substansi dalam penyusunan draf. Sinergi antara legislatif daerah dan Kemenkum Jabar ini diharapkan mampu melahirkan Perda yang tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga responsif dan solutif terhadap dinamika pengembangan ekonomi kerakyatan di wilayah Jawa Barat.

Kab. Karawang - Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kadiv P3H Kanwil Kemenkum Jabar) Ferry Gunawan C. bersama Tim Kerja 1 Perancang Peraturan Perundang-undangan (PP) sesuai arahan Kakanwil Asep Sutandar melaksanakan Rapat Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yang bertempat di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang (Selasa, 03/03/2026).

Rapat ini merupakan kelanjutan dari pembahasan dalam rapat penyusunan finalisasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, di mana dalam pertemuan kali ini pembahasan difokuskan pada tahap penyempurnaan akhir Raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.

Agenda utama rapat adalah membahas sejumlah substansi perubahan terhadap draft yang telah disampaikan oleh Tim Kerja 1 Zonasi Kabupaten Karawang, dengan tujuan memperoleh kesepahaman serta melakukan penyempurnaan materi sebelum memasuki tahapan pengharmonisasian.

Secara kewenangan, pengaturan ketertiban umum merupakan urusan wajib daerah, sehingga materi Raperda harus selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020.

Ditekankan agar tidak terjadi duplikasi pengaturan maupun sanksi dengan peraturan sektoral atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta agar perumusan norma dan sanksi dilakukan secara tegas, sistematis, dan sesuai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, rapat menegaskan pentingnya penyelarasan substansi Raperda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penghindaran disharmoni dan duplikasi norma, serta ketepatan teknik perumusan agar Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, tidak menimbulkan multitafsir dan dapat dilaksanakan secara efektif di daerah.

(Red/foto: Perancang PP)

Bandung - Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Jawa Barat kembali menyelenggarakan sidang pemeriksaan rutin terhadap notaris pada Selasa, 3 Maret 2026. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid melalui media telekonferensi ini dilakukan sebagai respons atas permohonan yang diajukan oleh aparat penegak hukum, baik dari unsur penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Langkah ini merupakan bentuk implementasi nyata dari komitmen Kantor Wilayah Kemenkum Jabar di bawah kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah, Asep Sutandar, dalam memastikan bahwa setiap proses hukum yang melibatkan notaris berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan minuta akta.

Dalam pelaksanaannya, sidang ini dipimpin oleh tim Majelis Kehormatan yang terdiri dari Hemawati Br Pandia, Erny Kencanawati, dan Vini Suhastini. Berdasarkan arahan Asep Sutandar, Kemenkum Jabar terus berupaya memberikan perlindungan hukum sekaligus melakukan pembinaan guna menjaga martabat dan kehormatan profesi notaris. Sidang pemeriksaan ini menjadi filter krusial sesuai amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021, di mana MKNW memiliki kewenangan penuh untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan pengambilan fotokopi minuta akta serta pemanggilan notaris untuk hadir dalam proses peradilan.

Agenda sidang kali ini difokuskan pada pemeriksaan terhadap satu orang notaris terperiksa yang hadir memenuhi pemanggilan pertama. Proses pemeriksaan berlangsung secara komunikatif dan lancar, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam membedah keterkaitan keterangan notaris dengan perkara yang sedang ditangani oleh pihak berwajib. Melalui kegiatan rutin ini, Kemenkum Jabar berharap sinergi antara notaris dan aparat penegak hukum dapat terus terjaga dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan kode etik profesi di wilayah Jawa Barat.