BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap 4 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting (Selasa, 09/12/2025).

Dari ruang rapat Ismail Saleh, Kanwil Jabar, dan ruang kerja, Kepala Divisi P3H Funna Maulia Masaille bersama para Perancang PUU Kanwil Jabar melaksanakan rapat harmonisasi bersama perwakilan Perangkat Daerah Pemkot Tasikmalaya.

Adapun Raperkada yang dibahas dalam pertemuan virtual kali ini yaitu Raperwal tentang Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan, Raperwal tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemkot Tasikmalaya, Raperwal tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pertunjukan dan Pameran di Kota Tasikmalaya, serta Raperwal tentang Perubahan Penyelenggaraan Parkir di Luar Badan Jalan.

Dalam sambutan dan analisis konsepsi oleh Kadiv P3H dan Perancang Kanwil Jabar, disampaikan terkait Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan, Raperwal tersebut didasari UU No. 1 Tahun 2022. Selain itu disampaikan juga penjelasan mengenai Opsen Pajak dan subjek pajak.

Sementara itu terkait Raperwal Analisis Standar Belanja disampaikan bahwa mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 12 Tahun 2019 Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan Belanja Daerah dan Analisis Standar Belanja di lingkungan mereka sesuai pedoman yang berlaku.

Selanjutnya mengenai Raperwal yang mengatur Parkir di Luar Badan Jalan disamapaikan bahwa Kota Tasikmalaya sudah memiliki Perwal No. 43 Tahun 2016 yang mengatur pengecualian tarif parkir pada kendaraan yang tidak melakukan parkir. Pada perkembangannya perlu penyesuaian untuk mengakomodir pengemudi dan penumpang angkutan berbasis aplikasi dalam melakukan penjemputan penumpang dan mengambil pesanan di tempat parkir luar badan jalan.

Terkait dengan Raperwal Petunjuk Teknis Pertunjukan dan Pameran di sini disampaikan bahwa sesuai PP No. 60 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan Pertunjukan dan Pameran harus memperoleh surat izin dari kepolisian. Lebih lanjut juga dijelaskan mengenai syarat permohonan izin dan ketentuan – ketentuan lainnya.

Pemkot Tasikmalaya selaku pemrakarsa Raperwal ini dalam kesempatannya menjelaskan bahwa Raperwal ini disusun dengan tujuan menjadi petunjuk teknis berupa SoP atau pedoman bagi penyelenggara pertunjukan di wilayah Tasikmalaya. Pemkot Tasik juga menjelaskan bahwa Raperwal ini juga disusun sesuai usulan dari Dispora Kota Tasikmalaya dan dilatarbelakangi aspirasi masyarakat Tasikmalaya yang menolak penyelenggaraan pertunjukan musik band di wilayah mereka karena alasan tertentu.

(Red/foto: Aul)

BANDUNG – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat, Asep Sutandar, melakukan kunjungan media ke Kantor Tribun Jabar di Bandung, Selasa (9/12/2025). Dalam diskusi hangat yang dipandu oleh Host Daniel Damanik tersebut, Asep Sutandar memaparkan peran krusial Kemenkum Jabar sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam melindungi dan meningkatkan potensi ekonomi masyarakat melalui perlindungan Kekayaan Intelektual (KI). Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum sosialisasi masif mengenai pentingnya legalitas karya di tengah gempuran inovasi digital.

Dalam pemaparannya, Asep Sutandar menegaskan bahwa Jawa Barat merupakan gudangnya orang kreatif dengan potensi karya, inovasi, dan budaya yang luar biasa besar. Namun, ia mengingatkan bahwa potensi besar ini bisa hilang begitu saja atau dimanfaatkan pihak lain jika tidak dibarengi dengan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, Kemenkum Jabar hadir membawa misi "Langkah Awal Membangun Masyarakat Sadar Kekayaan Intelektual" agar setiap karya mendapatkan pengakuan dan nilai ekonomi yang layak. Hal ini sejalan dengan komitmen Kanwil Kemenkum Jabar untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa KI bukan hanya soal surat pencatatan, melainkan aset ekonomi masa depan.

Prestasi membanggakan pun diungkap dalam diskusi tersebut. Asep Sutandar membeberkan bahwa strategi jemput bola dan sosialisasi yang gencar telah membuahkan hasil manis. Saat ini, Kanwil Kemenkum Jabar mencatatkan rekor sebagai kantor wilayah dengan permohonan Kekayaan Intelektual terbanyak di Indonesia. Tak hanya itu, Jawa Barat juga telah mendaftarkan 15 Indikasi Geografis, meraih predikat Pioneer Brand Ambassador pada Kanwil, serta mencatatkan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbanyak. Capaian ini menjadi indikator nyata keberhasilan Bidang KI dalam membangun ekosistem kreatif berbasis hukum di tanah Pasundan.

Lebih lanjut, Asep Sutandar menjelaskan bahwa tingginya angka permohonan ini dipicu oleh semakin sadarnya pemilik usaha dan kreator akan manfaat ekonomi jangka panjang. Kemenkum Jabar juga berhasil menorehkan prestasi dalam penyelesaian sengketa terbaik dan aransemen tradisional capaian kinerja terbaik II nasional. Semua pencapaian ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan bukan sekadar formalitas, melainkan gerakan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat.

Menutup diskusi, Asep Sutandar menyampaikan harapannya di penghujung tahun 2025 ini. Ia menargetkan Jawa Barat tidak hanya menjadi provinsi dengan pendaftar terbanyak, tetapi juga menjadi percontohan "Gerakan Masyarakat Sadar KI" yang berkelanjutan. Tujuannya adalah mewujudkan ekosistem kreatif yang adaptif terhadap isu KI terkini, di mana masyarakat makin paham, peduli, dan merasakan peningkatan ekonomi yang signifikan dari karya-karya yang terlindungi secara hukum. Sinergi dengan media seperti Tribun Jabar diharapkan dapat mempercepat penyebaran informasi ini hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

BANDUNG – Kanwil Kemenkum Jabar tunjukkan komitmen penuh dalam mendukung pembaruan regulasi nasional dengan menghadiri Konsinyasi Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kegiatan strategis ini diselenggarakan Ditjen AHU pada Selasa, 9 Desember 2025, bertempat di Crowne Plaza Bandung, Jalan Lembong. Kehadiran jajaran Kemenkum Jabar dalam forum ini menjadi langkah krusial untuk memastikan perspektif pelaksana layanan di daerah dapat terakomodasi dalam proses penyusunan kebijakan nasional yang fundamental.

Dalam agenda tersebut, Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, hadir secara langsung untuk mengawal jalannya diskusi. Kakanwil Asep Sutandar didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati Br. Pandia, serta Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Ave Maria Sihombing, beserta jajaran. Partisipasi aktif Kakanwil beserta para pimpinan tinggi pratama ini menegaskan dukungan Kemenkum Jabar terhadap arahan pusat untuk menciptakan regulasi kewarganegaraan yang lebih komprehensif. Asep Sutandar menilai bahwa keterlibatan daerah sangat vital mengingat dinamika masalah kewarganegaraan sering kali ditemukan langsung di lapangan oleh kantor wilayah sebagai ujung tombak pelayanan.

Acara dibuka dengan laporan dari Direktur Tata Negara, Dulyono, S.H., M.H., yang memaparkan latar belakang konsinyasi ini sebagai upaya mengonsolidasikan rencana penyusunan RUU serta memetakan isu-isu krusial yang perlu diselaraskan. Forum ini dirancang sebagai tahap awal untuk menyatukan persepsi para pemangku kepentingan sebelum memasuki pembahasan pasal yang lebih teknis. Momentum ini kemudian dilanjutkan dengan arahan sekaligus pembukaan resmi oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Dr. Widodo, S.H., M.H., yang dihadiri pula oleh jajaran direktur di lingkungan Ditjen AHU.

Dalam sambutannya, Dirjen AHU Dr. Widodo menekankan urgensi penyusunan regulasi kewarganegaraan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia menyoroti peningkatan mobilitas penduduk lintas negara dan perubahan sosial global yang menuntut adanya perlindungan status kewarganegaraan yang lebih baik. Menurutnya, konsinyasi di Bandung ini berfungsi sebagai fondasi kerangka berpikir awal agar RUU yang dihasilkan nantinya tidak hanya responsif terhadap kebutuhan warga negara saat ini, tetapi juga aplikatif di masa depan. Kegiatan hari pertama ini menjadi pembuka bagi pembahasan materi substantif yang akan digulirkan pada sesi berikutnya, di mana Kemenkum Jabar siap memberikan masukan konstruktif demi terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.

(red/foto: AHU Jabar, editor: Toh)

Bandung - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat terus menunjukkan komitmennya dalam merangkul berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk memperkuat penegakan dan penyebarluasan informasi hukum. Bertempat di Ruang Lounge Kanwil Kemenkum Jawa Barat pada Selasa, 9 Desember 2025, Kemenkum Jabar menerima audiensi dari Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Barat (PKC PMII Jabar) dan Koordinator Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri). Kegiatan ini dilaksanakan atas arahan langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara pemerintah dan mahasiswa dalam menciptakan iklim hukum yang kondusif.

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Asep Sutandar diwakili oleh Kepala Divisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Funna Maulia massaile yang didampingi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan. Mengawali diskusi, Ketua PKC PMII Jawa Barat, Rusli, menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari pihak Kemenkum Jabar. Rusli menegaskan bahwa tujuan utama audiensi ini adalah untuk mendiskusikan berbagai permasalahan hukum yang sedang berkembang serta membangun kolaborasi konkret dalam penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat luas.

Menanggapi hal tersebut, Funna Maulia massaile menyambut baik inisiatif PKC PMII Jabar dan Kopri. Dalam pemaparannya, dijelaskan mengenai core business Kemenkum Jawa Barat, khususnya tugas dan fungsi yang diampu oleh Divisi P3H serta Divisi Pelayanan Hukum. Pihak Kemenkum Jabar juga memaparkan berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan harmonisasi peraturan daerah serta sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang menjadi perhatian publik. Diskusi berjalan dinamis ketika perwakilan mahasiswa menyoroti beberapa isu krusial, mulai dari materi muatan KUHAP yang dianggap minim partisipasi publik hingga kendala dalam pelayanan publik berbasis digital.

Merespons aspirasi mahasiswa, Kemenkum Jabar memberikan tanggapan konstruktif terkait kebutuhan informasi masyarakat. Dijelaskan bahwa akses layanan informasi kini telah terbuka lebar melalui berbagai kanal, baik media sosial, YouTube, maupun situs web resmi kementerian. Terkait keluhan layanan publik digital, Kemenkum Jabar mengakui perlunya sosialisasi yang lebih masif kepada pengguna layanan agar informasi tersampaikan secara menyeluruh. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang solid untuk membuka jalan kolaborasi berkelanjutan antara Kemenkum Jabar dengan PKC PMII dan Kopri dalam mengawal isu-isu hukum di Jawa Barat.

BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) melalui Divisi P3H pada siang ini melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Cimahi serta Harmonisasi pencabutan 4 Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi secara virtual melalui Zoom Meeting (Selasa, 09/12/2025).

Dari ruang rapat Ismail Saleh, Kanwil Jabar, Perancang PUU Shendy dan para Perancang PUU Kanwil Jabar melaksanakan rapat harmonisasi bersama Perwakilan Pemkot Cimahi membahas Raperda mengenai Pemakaman dan Raperda tentang Keolahragaan.

Sementara itu pencabutan Perda yang dibahas kali ini antara lain Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima, Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Perda terkait No. 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Perda No. 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Konsumen.

Terkait Raperda pemakaman ini Perancang Kanwil Jabar menyampaikan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2012 telah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum yang salah satunya untuk tempat pemakaman. Selain itu disampaikan juga bahwa pasal dalam PP Nomor 9 Tahun 1987 penetapan lokasi tanah untuk Pemakaman Umum dilakukan oleh Kepala Daerah dan di bawah koordinasi Gubernur.

Selanjutnya terkait Raperda Keolahragaan disampaikan bahwa UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Pemda Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan. Lebih lanjut lagi disampaikan bahwa Pemda berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

(Red/foto: Aul)