Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, Asep Sutandar, melalui Tim Kerja Harmonisasi Kabupaten Sukabumi, memimpin pelaksanaan Rapat Mediasi dan Konsultasi bersama DPRD Kabupaten Sukabumi pada Rabu, 28 Januari 2026 di Ruang Ismail Saleh. Kegiatan yang dihadiri oleh Sekretaris serta Kepala Bagian Hukum dan Persidangan DPRD Kabupaten Sukabumi ini difokuskan pada pembahasan dampak berlakunya paket regulasi pidana nasional terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana pada Peraturan Daerah. Dalam arahannya, Asep Sutandar menekankan bahwa langkah ini sangat krusial untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana dan terpadu demi menjamin kepastian hukum sesuai amanat konstitusi.

Dalam pertemuan tersebut, Kemenkum Jabar menggarisbawahi beberapa poin perubahan signifikan yang harus segera diakomodasi oleh pemerintah daerah, terutama terkait penyesuaian ancaman pidana. Peraturan Daerah (Perda) ke depan tidak lagi diperbolehkan memuat sanksi kurungan dan harus beralih pada pola pemidanaan yang lebih menekankan pada denda, sesuai dengan standar KUHP nasional yang baru. Selain itu, terdapat perubahan nomenklatur dari istilah "kejahatan" dan "pelanggaran" menjadi satu kesatuan istilah "tindak pidana". Kemenkum Jabar juga menyoroti peluang bagi Perda untuk mengakomodasi hukum yang hidup di masyarakat atau hukum adat, sepanjang tetap menghormati asas legalitas dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar Asep Sutandar yang diwakilkan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Ferry Gunawan C., menekankan bahwa Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) menuntut penyesuaian paradigma pemidanaan di tingkat daerah, di mana regulasi pusat melalui undang-undang penyesuaian hadir sebagai solusi hukum untuk menyelaraskan parameter pidana, seperti konversi pidana kurungan menjadi kategori denda tertentu. Mengingat perubahan Perda secara menyeluruh membutuhkan proses panjang dan biaya besar, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis melalui inventarisasi permasalahan untuk memastikan norma hukum di daerah tetap relevan dan implementatif. Dengan demikian, adaptasi terhadap protokol hukum terbaru ini menjadi krusial guna menjamin kepastian hukum di wilayah tanpa harus membebani proses perencanaan legislasi daerah secara berlebihan.

Rapat ini menjadi momentum penting bagi Tim Kerja Kemenkum Jabar untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai tata cara penyesuaian ketentuan pidana secara lengkap kepada jajaran DPRD Kabupaten Sukabumi. Asep Sutandar berharap melalui koordinasi yang erat ini, setiap produk hukum daerah yang dihasilkan di Jawa Barat mampu beradaptasi dengan dinamika hukum pusat secara cepat dan tepat. Sinergi antara Kemenkum Jabar dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat memperbaiki mekanisme pembentukan peraturan dari tahap perencanaan hingga pengundangan guna menciptakan regulasi daerah yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) pada pagi ini melaksanakan sosialisasi Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 kepada Pemerintah Daerah wilayah Jawa Barat secara daring melalui Zoom Meeting (Rabu, 28/01/2026). Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan program penilaian IRH yahun 2026 yang digagas oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Pada ruang rapat Sahardjo, Kanwil Jabar, Kepala Divisi P3H Ferry Gunawan Christy bersama para anggota tim Sekretariat Wilayah Penilaian IRH Jawa Barat melaksanakan sosialisasi bersama dengan para perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.

Dalam sosialisasi ini tim Seretariat wilayah menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan Penilaian IRH 2026 kepada Pemda, mulai dari capaian IRH Pemda wilayah Jabar sepanjang tahun 2023 hingga 2025, serta pihak – pihak yang terlibat dalam proses penilaian IRH tahun ini.

Selain itu disampaikan juga tahap alur penilaian yang berlangsung mulai bulan Januari hingga November tahun ini, serta apa saja yang harus dilakukan oleh Kanwil dan Pemda dalam proses penilaian IRH ini. Terkait dengan pengunggahan data dukung melalui aplikasi digital, tim Kanwil Jabar menjelaskan adanya fitur sanggah untuk mempermudah dan mempercepat proses sanggah melalui aplikasi penilaian IRH.

Lebih lanjut lagi tim Seretariat Wilayah juga menjabarkan kepada berbagai indikator dan data dukung dari tiap - tiap variabel yang digunakan dalam penilaian IRH tahun 2026 ini. Selain itu tim Kanwil Jabar juga menyampaikan kepada Pemda yang hadir secara virtual mengenai narahubung untuk masing – masing wilayah mereka.

Kadiv Ferry dalam sambutannya membuka sosialisasi ini menyampaikan bahwa penilaian IRH ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan Reformasi Hukum dengan fokus mewujudkan regulasi berkualitas. Kadiv Ferry juga menyampaikan bahwa penilaian IRH ini bukan sekedar menilai pelaksanaan birokrasi tetapi juga menilai dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Lebih lanjut itu Ferry mengapresiasi beberapa Pemda yang telah menjadikan IRH sebagai salah satu target kinerja mereka dan berharap agar penilaian IRH ini tidak sekedar menjadi rutinitas semata tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan regulasi berkualitas. Kakanwil Asep Sutandar juga mengapresiasi sosialisasi ini dan berharap agar pelaksanaan IRH 2026 ke depan bisa berjalan dengan baik dan lancar.

(Red/foto: Aul)

BANDUNG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dan profesionalisme jabatan Notaris di wilayah Jawa Barat melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Unsur Pemerintah yang bertempat di Aula Soepomo, Rabu, 28 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi atensi khusus dari Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, yang dalam pelaksanaannya diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankum) Jawa Barat, Hemawati BR Pandia.

Dalam forum strategis tersebut, Kemenkum Jabar menekankan urgensi penyamaan pemahaman antara anggota MPDN, khususnya unsur perwakilan pemerintah, terkait pelaksanaan tugas, fungsi, serta penegasan kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan. Hal ini dinilai krusial mengingat MPDN memiliki peran vital sebagai ujung tombak pengawasan untuk memastikan para Notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Dalam arahannya, Kadivyankum Jabar, Hemawati BR Pandia, menyampaikan pesan Kakanwil Asep Sutandar mengenai pentingnya sinergi dalam menghadapi peningkatan dinamika transaksi hukum yang memunculkan tantangan baru dengan tingkat kompleksitas tinggi. Beliau memaparkan data yang menjadi sorotan bahwa di Jawa Barat terdapat ribuan Notaris yang tercatat belum mengisi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan terblokir pada tahun 2025.

Fakta ini menjadi indikator perlunya pengawasan yang lebih efektif, terukur, dan akuntabel guna mencegah permasalahan yang lebih luas. Oleh karena itu, Kemenkum Jabar mendorong MPDN untuk lebih cermat dalam mengklasifikasikan jenis pelanggaran, mulai dari problematika administratif seperti ketidaktertiban laporan bulanan, hingga problematika etika dan disiplin seperti konflik kepentingan maupun ketidaknetralan dalam pembuatan akta.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga membedah akar permasalahan dalam pelaksanaan jabatan Notaris, baik dari sisi internal seperti ketidakseragaman standar kepatuhan administrasi dan tata kelola protokol, maupun sisi eksternal seperti adanya persaingan tidak sehat dan literasi hukum masyarakat yang masih berjenjang. Menghadapi kondisi tersebut, unsur pemerintah dalam MPDN diminta untuk bertindak sebagai otoritas pembina pertama yang memastikan Notaris berpraktik sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik.

Melalui penguatan integritas dan pemahaman regulasi, Kemenkum Jabar berharap pengawasan rutin dan insidentil terhadap protokol Notaris dapat berjalan optimal sebagai sistem peringatan dini (early warning system). Langkah ini diambil semata-mata demi menjaga kualitas layanan hukum dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi Notaris di Jawa Barat.

(red/foto: Toh)

DEPOK - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) melakukan langkah proaktif dalam mempersiapkan agenda besar berskala nasional bertajuk "What’s Up Kemenkum Campus Calls Out" yang akan diselenggarakan di Universitas Indonesia. Pada Selasa, 27 Januari 2026, jajaran pimpinan Kanwil Kemenkum Jabar melakukan survey persiapan dan rapat koordinasi teknis bertempat di Ruang Rapat Direktorat Kemahasiswaan dan Beasiswa, Pusgiwa, Kampus UI Depok.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan konsep, kesiapan sarana prasarana, hingga aspek keamanan guna memastikan acara yang menargetkan 1.000 peserta tersebut dapat berjalan dengan optimal dan memberikan dampak nyata bagi civitas akademika serta masyarakat luas. Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Ery Kurniawan, serta Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Archie Tigor Mangunsong.

Dalam kesempatan tersebut, Asep Sutandar memberikan dukungan penuh terhadap sinergi antarunit kerja dan menekankan pentingnya kolaborasi yang solid agar pesan mengenai perlindungan kekayaan intelektual tersampaikan dengan baik. Rapat ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Guru Besar HKI UI Prof. Agus Sardjoni, Kepala Biro Hukerma Sekretariat Jenderal Kemenkum RI Ronald Lumbuun, serta Sekretaris Ditjen Kekayaan Intelektual Tessa Harumdila.

Dalam pemaparannya, pihak ketiga selaku penyelenggara acara (EO) menjelaskan bahwa kegiatan yang dijadwalkan pada Senin, 9 Februari 2026 di Balairung UI ini akan dikemas dalam format talkshow yang dinamis. Selain diskusi interaktif, acara juga akan dimeriahkan dengan booth pameran layanan Kekayaan Intelektual, penyediaan doorprize, hingga keterlibatan mahasiswa dari berbagai universitas seperti Universitas UI, Universitas Pancasila, dan Universitas Gunadarma.

Kemenkum Jabar sendiri berbagi peran strategis dengan Kanwil Kemenkum Daerah Khusus Jakarta, mulai dari mobilisasi tamu undangan dari industri kreatif hingga penyediaan dukungan tim medis di lapangan. Rapat persiapan ini berhasil mematangkan pembagian tugas antar unit kerja dan menyepakati detail teknis pelaksanaan di lapangan.

Sebagai tindak lanjut, koordinasi akan terus dilakukan secara intensif melalui pertemuan virtual guna memastikan seluruh elemen, mulai dari konten acara hingga teknis logistik, benar-benar siap sebelum hari pelaksanaan. Melalui inisiatif ini, Kemenkum Jabar berkomitmen untuk terus mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya generasi muda di lingkungan perguruan tinggi, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekosistem kreatif yang berlandaskan perlindungan hukum.

(red/foto: Toh/KI Jabar)

BANDUNG - Selasa, 27 Januari 2026, suasana dinamis mewarnai pelaksanaan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Ibu Kota Nusantara yang digelar secara hybrid (luring dan daring). Kegiatan strategis ini melibatkan jajaran OIKN, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP), serta perwakilan Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat sebagai tuan rumah.

Dalam agenda penting ini, Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, melalui perwakilannya KadivP3H Kemenkum Jabar, Ferry Gunawan C, menyampaikan apresiasi tinggi atas kepercayaan yang diberikan kepada Jawa Barat sebagai lokasi pembahasan regulasi krusial ini. Asep Sutandar menegaskan komitmen Kemenkum Jabar untuk terus mendukung sinergi positif antara Ditjen PP dan OIKN, terutama dalam memastikan produk hukum yang dihasilkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Fokus utama rapat ini adalah mematangkan kerangka hukum bagi pasar rakyat yang digadang-gadang akan menjadi jantung ekonomi kerakyatan di ibu kota baru. Urgensi pembahasan ini tidak lepas dari target pemerintah untuk menyediakan fasilitas pasar yang tertib, manusiawi, dan berkelanjutan, khususnya dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang bulan Ramadan.

Dalam rancangan peraturan tersebut, OIKN diproyeksikan memiliki peran ganda yang strategis, yakni sebagai regulator yang merumuskan kebijakan di seluruh wilayah deliniasi IKN, sekaligus sebagai pengelola langsung bagi pasar rakyat yang berdiri di atas aset OIKN atau Barang Milik Negara (BMN). Cakupan regulasi ini sangat komprehensif, mengatur pengelolaan pasar mulai dari yang dikelola Otorita IKN, pasar rakyat desa, hingga pasar yang dikelola oleh pihak swasta.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP), Dhana Putra, yang turut hadir memberikan arahan, menekankan bahwa regulasi ini harus disusun dengan cermat. Melalui sambutan yang diselingi pantun, beliau mengingatkan agar aturan ini selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terintegrasi dengan kebijakan tata ruang dan perizinan, serta yang paling penting adalah bersifat implementatif dengan memperhatikan dinamika sosial ekonomi lokal.

Hal ini sejalan dengan substansi rancangan yang juga mengatur detail teknis seperti zonasi pedagang, mekanisme seleksi pedagang baru dan lama, hingga sanksi administratif bagi pelanggaran di area pasar. Rapat pun ditutup dengan komitmen bersama seluruh pihak untuk segera merampungkan rancangan peraturan ini demi kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara.

(red/foto: Toh)