
BANDUNG - Kanwil Kemenkum Jabar tunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip inklusivitas dengan menyediakan akses penuh bagi peserta Teman Rungu dalam Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) mengenai evaluasi tata kelola royalti lagu dan musik yang digelar secara hybrid di Bandung pada Rabu, 10 September 2025, ini memastikan semua kalangan, termasuk komunitas Tuna Rungu, dapat berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan yang berdampak luas bagi industri kreatif.


Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, menegaskan bahwa penguatan ekosistem ekonomi kreatif harus berjalan seiring dengan semangat kesetaraan. Menurutnya, menyediakan fasilitas seperti penerjemah bahasa isyarat merupakan langkah konkret untuk memastikan tidak ada suara yang terabaikan.
Dukungan ini sejalan dengan arahan Asep Sutandar untuk menjadikan setiap kegiatan Kemenkum Jabar lebih terbuka dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan semua pihak.
Meskipun fokus utama diskusi adalah mengurai berbagai persoalan dalam pengelolaan royalti—mulai dari temuan lapangan yang dipaparkan Kabid Yan KI, Ery Kurniawan, hingga perspektif musisi oleh Pepep ST12, aspek inklusivitas menjadi nilai tambah yang signifikan.



Selama sesi diskusi dan tanya jawab, kehadiran penerjemah bahasa isyarat memberikan kesempatan kepada audiens Teman Rungu untuk tidak hanya memahami paparan narasumber, tetapi juga untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Langkah ini diapresiasi oleh para peserta dan menjadi bukti nyata bahwa Kemenkum Jabar tidak hanya berfokus pada substansi kebijakan, tetapi juga pada prosesnya yang demokratis dan setara.

KadivP3H Kemenkum Jabar, Funna Maulia Massaile, turut menggarisbawahi bahwa rekomendasi yang lahir dari forum yang inklusif ini memiliki validitas yang kuat dan selaras dengan agenda penyempurnaan kebijakan di tingkat pusat, membuktikan bahwa partisipasi dari beragam komunitas, termasuk Teman Rungu, sangat berharga dalam membangun regulasi yang lebih baik.

(red/foto: Toh)
