JAWA BARAT - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kemenkum Jabar) menunjukkan komitmen masif dalam memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat di tingkat akar rumput melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) secara serentak di lima wilayah pada Kamis, 12 Maret 2026. Kegiatan maraton ini merupakan implementasi langsung dari arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, yang menegaskan bahwa kehadiran negara melalui layanan hukum harus dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat desa. Di bawah koordinasi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C, tim Penyuluh Hukum diterjunkan ke lima kabupaten untuk memastikan kualitas layanan, akurasi pelaporan, dan penguatan kapasitas paralegal agar akses terhadap keadilan semakin terbuka lebar di wilayah Jawa Barat.
Di Kabupaten Karawang, tim melaksanakan monev di Gedung Anumwirasuta dengan fokus utama pada digitalisasi layanan dan tertib administrasi. Para paralegal dan aparatur desa diberikan pendampingan teknis dalam pengisian data pada tautan Penggerak Posbankum BPHN, melakukan penandaan lokasi Posbankum pada Google Maps, serta penginputan laporan kegiatan mediasi dan penyuluhan hukum pada platform nasional. Langkah ini diambil untuk memastikan keberadaan Posbankum di Karawang mudah ditemukan oleh masyarakat secara digital dan seluruh aktivitasnya terdokumentasi secara transparan dan akuntabel.
Sementara itu di Kabupaten Majalengka, kegiatan dilaksanakan secara intensif di Kecamatan Panyingkiran dengan melibatkan 31 paralegal desa. Fokus utama tim adalah memberikan simulasi pelaporan layanan secara langsung untuk mengejar target input data yang masih berada di bawah angka seratus laporan. Melalui materi penjelasan sekaligus praktik pengisian laporan real-time, Kemenkum Jabar memastikan para paralegal di Majalengka memiliki kemahiran teknis dalam mendokumentasikan setiap layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat sehingga performa layanan dapat terpantau dengan akurat.
Bergeser ke Kabupaten Sumedang, Kemenkum Jabar memberikan apresiasi tinggi atas capaian pembentukan Posbankum di Kecamatan Pamulihan yang telah mencapai 100 persen. Penyuluh Hukum Ahli Madya, Lina Kurniasari, bersama tim memberikan pembekalan mendalam mengenai tata cara penyusunan laporan sistematis serta pendampingan awal bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Evaluasi ini juga mencakup rencana perbaikan Surat Keputusan (SK) Posbankum menyusul adanya perubahan personil paralegal, guna menjamin keberlanjutan layanan hukum bagi warga di pelosok Sumedang tetap berjalan tanpa hambatan.
Di Kabupaten Cianjur, monitoring dilaksanakan di Kecamatan Cilaku dengan menyasar 20 paralegal desa untuk mengukur dampak pelaksanaan bantuan hukum pasca-pelatihan. Mengingat jumlah laporan di Cianjur masih berada di bawah 100 layanan, tim memberikan materi teknis dan simulasi pengisian laporan secara langsung. Melalui pendampingan ini, Kemenkum Jabar berharap para paralegal di Cianjur memiliki kemampuan teknis yang mumpuni dalam mendokumentasikan setiap bantuan hukum, sehingga program bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat terdata dengan lengkap dan akurat dalam sistem nasional.
Terakhir di Kabupaten Tasikmalaya, tim Penyuluh Hukum melaksanakan evaluasi serupa dengan menekankan pada aspek kualitas layanan informasi dan konsultasi hukum bagi warga desa. Tim melakukan pemeriksaan terhadap laporan-laporan kegiatan yang telah dilaksanakan serta memberikan solusi atas kendala teknis yang dihadapi paralegal dalam mengoperasikan platform pelaporan nasional. Melalui pengawasan berkala ini, Kemenkum Jabar memastikan bahwa layanan bantuan hukum di Tasikmalaya tetap terjaga kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, demi mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang cerdas hukum secara merata.
