.JPG)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat menggelar rapat harmonisasi terhadap 8 (delapan) Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas tahun 2026 yang bersumber dari APBD. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sahardjo pada Kamis, 12 Maret 2026 ini, dihadiri secara virtual oleh jajaran penting dari berbagai daerah, termasuk perwakilan Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, serta para Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bagian Hukum dari Kabupaten Karawang, Ciamis, Indramayu, Garut, Bogor, Kota Banjar, Tasikmalaya, dan Kota Bogor . Pelaksanaan harmonisasi ini merupakan langkah krusial sebagai implementasi dari Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan guna memastikan setiap regulasi daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan selaras dengan aturan di atasnya.
Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Ferry G. C. menekankan bahwa penyusunan Raperkada ini merupakan amanat langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Beliau menyampaikan bahwa secara prinsip, hasil analisis konsepsi terhadap delapan rancangan aturan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan nasional, namun tetap memerlukan pembahasan mendalam untuk menyepakati detail teknis dan substansi pada masing-masing daerah. Melalui Tim Kerja Harmonisasi Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, proses pembedahan draf dilakukan secara teliti agar surat selesai harmonisasi dapat segera diterbitkan, sehingga proses pembentukan peraturan dapat berlanjut ke tahap pengundangan. Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Kemenkum Jabar dalam memberikan pendampingan hukum yang optimal demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, khususnya dalam penyaluran hak-hak keuangan aparatur negara di wilayah Jawa Barat.
