BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat terus mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan jajaran Kemenkum Jabar dalam kegiatan "Pembukaan Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Rekonsiliasi Data Hukuman Disiplin", yang digelar secara terpusat dan diikuti secara virtual, Senin (08/12).
Bertempat di Ruang Rapat Kepegawaian Kantor Wilayah, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Kabag Tum), Archie Tigor Mangunsong, S.E., didampingi oleh jajaran staf Tata Usaha dan Kepegawaian Kemenkum Jabar.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum ini bertujuan untuk menuntaskan rekomendasi dan temuan dari hasil pemeriksaan BPK RI. Selain itu, agenda krusial lainnya adalah Rekonsiliasi Data Hukuman Disiplin untuk memastikan validitas data kepegawaian di seluruh satuan kerja.
Menanggapi pelaksanaan kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, memberikan atensi khusus. Di tempat terpisah, Asep menegaskan bahwa percepatan tindak lanjut temuan BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cerminan integritas instansi di mata publik.
"Saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran terkait untuk serius dan responsif dalam menuntaskan setiap rekomendasi BPK. Jangan menunda-nunda penyelesaian data dukung. Ketepatan waktu kita dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan adalah kunci untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah kita raih," tegas Asep Sutandar.
Lebih lanjut, Kakanwil Asep Sutandar juga menyoroti pentingnya akurasi data hukuman disiplin. "Data disiplin yang akurat adalah fondasi dari pembinaan pegawai yang objektif. Kita ingin membangun SDM Kemenkum Jabar yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi," tambahnya.
Sementara itu, dalam pelaksanaan teknisnya, Kabag Tum Kemenkum Jabar, Archie Tigor Mangunsong, menyatakan kesiapan timnya untuk segera mengeksekusi arahan tersebut. Pihaknya memastikan sinergi antara wilayah dan pusat berjalan lancar demi penyajian data yang valid dan akuntabel.
Partisipasi aktif Kemenkum Jabar dalam kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi serta menjaga marwah kementerian sebagai institusi penegak hukum yang profesional.
