BANDUNG - Dalam rangka memperkuat fondasi sumber daya manusia yang unggul dan profesional, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kemenkum Jabar) mengikuti sesi penyampaian umpan balik (feedback) hasil penilaian kompetensi yang diselenggarakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. Kegiatan krusial yang digelar secara daring pada Selasa (02/09/2025) ini merupakan tindak lanjut strategis untuk memastikan hasil asesmen tidak hanya menjadi data administratif, melainkan menjadi alat pengembangan karier yang efektif dan terukur.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Eva Gantini, yang dalam arahannya menggarisbawahi transformasi paradigma dalam memandang asesmen. Menurutnya, penilaian kompetensi dan sesi umpan balik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Proses ini dirancang untuk membantu setiap pegawai secara personal memahami peta kompetensi dirinya, mengidentifikasi kekuatan yang perlu dioptimalkan, serta area yang memerlukan peningkatan. Sesi ini sengaja melibatkan atasan langsung untuk menciptakan dialog konstruktif dan memastikan adanya dukungan nyata dalam rencana pengembangan individu di unit kerja masing-masing.
"Penilaian kompetensi bertujuan untuk memotret kemampuan yang dimiliki pegawai, sementara feedback menjadi sarana untuk merefleksikan hasil tersebut sekaligus membuka ruang perbaikan. Ini bukan sekadar penyampaian hasil, tetapi merupakan diskusi dua arah yang dirancang untuk memberi wawasan dan arahan yang konstruktif," tegas Eva. Beliau juga menekankan bahwa kerahasiaan hasil asesmen dijamin dan hanya dapat diakses oleh individu terkait serta pejabat berwenang, sebagai wujud komitmen terhadap integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan data kepegawaian.
Menekankan arti penting program ini bagi masa depan organisasi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, memberikan dukungan penuh serta menugaskan jajarannya agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan semangat dan keseriusan. Komitmen pimpinan ini diwujudkan melalui kehadiran Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Funna Maulina Massaile, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, serta para kepala bidang dan kepala bagian terkait. Kehadiran kolektif para pimpinan tinggi ini menegaskan bahwa pengembangan SDM merupakan agenda strategis yang dijalankan secara solid di seluruh lini Kanwil Kemenkum Jabar.
Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap pegawai tidak hanya menerima hasil penilaian sebagai angka, tetapi juga mendapatkan peta jalan karier yang lebih jelas. Hasil asesmen akan menjadi pijakan konkret bagi pimpinan dalam merumuskan program pelatihan yang tepat sasaran, rotasi jabatan yang sesuai, serta implementasi manajemen talenta yang lebih objektif. Pada akhirnya, upaya ini bertujuan untuk membentuk ASN Kemenkum Jabar yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, profesionalisme, dan kemampuan adaptasi tinggi untuk menjawab tantangan birokrasi yang semakin dinamis.
