BANDUNG – Kanwil Kemenkum Jabar terus berkomitmen meningkatkan efektivitas pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah. Hal ini diwujudkan melalui rapat internal seluruh Perancang Peraturan Perundang-undangan yang digelar pada Senin (23/02/2026) bertempat di Ruang Rapat Ismail Saleh, Bandung. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh KadivP3H Kemenkum Jabar, Ferry Gunawan C, serta dihadiri oleh jajaran fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan CPNS Perancang di lingkungan Kanwil Kemenkum Jabar.
Kegiatan ini sejalan dengan arahan Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, yang menaruh perhatian besar pada keselarasan, kesesuaian, dan kepastian hukum dalam setiap pembentukan produk hukum di wilayah Jawa Barat. Asep Sutandar senantiasa mendorong jajarannya untuk memaksimalkan peran strategis institusi dalam mengawal rancangan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Langkah ini krusial tidak hanya agar regulasi daerah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, tetapi juga untuk mendukung pemenuhan target kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) terkait peningkatan jumlah harmonisasi.
Dalam arahannya, Ferry Gunawan C menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-Harmonisasi serta penguatan komunikasi antara perancang hukum dengan pemerintah daerah selaku pemrakarsa. Berdasarkan data monitoring terbaru yang diungkapkan dalam rapat, tercatat ada 64 permohonan rancangan yang telah masuk ke dalam sistem. Dari jumlah tersebut, progres menunjukkan kinerja yang positif dengan rincian 19 rancangan telah selesai diharmonisasi, 17 rancangan masih dalam proses telaah, 24 rancangan dikembalikan untuk tahap perbaikan, dan 4 rancangan baru memasuki tahap permohonan.
Lebih lanjut, rapat internal tersebut juga menyoroti urgensi pelaksanaan pra-harmonisasi yang melibatkan para perancang sejak tahapan paling awal penyusunan rancangan di daerah. Mekanisme pelibatan dini ini dinilai penting agar saat memasuki rapat harmonisasi resmi, pembahasan bisa lebih fokus dan mengerucut pada substansi materi muatan yang krusial. Koordinator tim kerja juga diinstruksikan untuk memantau ketat setiap alur permohonan melalui sistem e-Harmonisasi guna memastikan seluruh tahapan dapat berjalan tertib, mematuhi tenggat waktu, dan terdokumentasi dengan rapi. Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan teknis mengenai sistem kerja aplikasi e-Harmonisasi untuk menyamakan persepsi dan keseragaman standar kerja.
Konsolidasi internal ini menjadi langkah konkret Kanwil Kemenkum Jabar dalam memperkuat koordinasi jajarannya. Melalui penerapan teknologi informasi yang terintegrasi dan komunikasi proaktif bersama pemerintah daerah, diharapkan seluruh proses pembentukan regulasi di Jawa Barat dapat berjalan jauh lebih terarah, efisien, dan melahirkan produk hukum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
(red/foto: Toh)
