BANDUNG - Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) ambil langkah proaktif dalam mengawali tahun anggaran 2026 dengan menggelar rapat koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Badan Strategi Kebijakan (BSK) pada Selasa, 13 Januari 2026. Bertempat di ruang kerja Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), pertemuan ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi P3H, Ferry Gunawan Christy, beserta jajaran Analis Kebijakan Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat.
Agenda utama dalam koordinasi ini adalah menyusun peta jalan kegiatan strategis selama satu tahun ke depan, yang mencakup Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), Forum Kajian Kebijakan (FKK), Dialog Strategis Kebijakan (DSK), hingga monitoring Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang saat ini masih dikoordinasikan oleh BSK melalui penyesuaian tim kerja.
Dalam arahannya, Kepala Divisi P3H, Ferry Gunawan Christy, menekankan pentingnya efektivitas kerja melalui pembentukan tim yang berbasis kompetensi SDM serta penyusunan timeline kegiatan yang presisi. Khusus untuk kegiatan AIEK, tim diarahkan untuk membidik topik Peraturan Menteri Hukum yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, seperti kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual (KI).
Ferry juga mendorong adanya kolaborasi dengan pihak eksternal sebagai solusi cerdas dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di tengah keterbatasan anggaran, serta memastikan setiap Forum Kajian Kebijakan yang diangkat selaras dengan program prioritas Presiden dan atensi Menteri. Kegiatan koordinasi ini merupakan tindak lanjut nyata dari komitmen Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang selalu menekankan pentingnya akuntabilitas dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan fungsi pembinaan hukum di wilayah.
Dukungan penuh dari Kakanwil Asep Sutandar terhadap penguatan fungsi BSK ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi seluruh jajaran untuk tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban, namun mampu menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target. Pimpinan pun menginstruksikan agar koordinasi dan pelaporan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan guna memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai koridor dan memberikan dampak positif bagi pembangunan hukum di Jawa Barat.
(red/foto: BSK Jabar, editor: Toh)
