JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat terus bergerak cepat dalam memastikan peningkatan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat. Sebagai langkah strategis menyongsong tahun anggaran baru, jajaran Kemenkum Jabar melakukan kunjungan koordinasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di Jakarta, pada Kamis, 22 Januari 2026. Kunjungan ini dilaksanakan guna melaporkan capaian kinerja tahun 2025 sekaligus menyelaraskan program rencana kerja untuk tahun 2026 agar lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Langkah proaktif ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar. Dalam berbagai kesempatan, Asep Sutandar senantiasa menekankan pentingnya sinergi antara wilayah dan pusat untuk memastikan setiap kebijakan dapat terimplementasi dengan baik di lapangan. Menjalankan instruksi tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR. Pandia, memimpin langsung delegasi Kemenkum Jabar didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Ave Maria Sihombing, serta jajaran terkait untuk bertemu dengan Sekretaris Ditjen AHU.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Sekretaris Ditjen AHU tersebut, Kemenkum Jabar memaparkan sejumlah isu krusial yang memerlukan atensi khusus. Hemawati menyampaikan perlunya optimalisasi pengelolaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang sejalan dengan penerapan Self Risk Assessment (SRA). Selain itu, Kemenkum Jabar juga mendorong adanya penguatan dukungan sumber daya manusia (SDM) dalam layanan Apostille di tingkat wilayah. Hal ini dinilai vital guna meningkatkan kecepatan dan ketepatan layanan yang kian diminati masyarakat. Isu lain yang turut disorot adalah urgensi dukungan anggaran bagi Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk menjamin kelancaran tugas pengawasan dan pembinaan notaris.
Diskusi semakin mendalam ketika delegasi Kemenkum Jabar membahas aspek regulasi. Pihak wilayah mengusulkan penyempurnaan aturan terkait mekanisme perpanjangan cuti Notaris dan pengelolaan protokol bagi Notaris yang diberhentikan. Tak hanya itu, peran Satuan Tugas Fidusia juga diminta untuk dipertegas dalam dokumen Rencana Kerja (Tarja) agar selaras dengan Perjanjian Kinerja. Yang tak kalah penting, Kemenkum Jabar mengingatkan perlunya penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan teknis sehubungan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang diprediksi akan membawa implikasi signifikan terhadap praktik kenotariatan di Indonesia.
Menanggapi berbagai masukan strategis tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyambut baik inisiatif Kemenkum Jabar. Pihak Ditjen AHU menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan kelembagaan Majelis Pengawas akan terus menjadi prioritas, termasuk penataan aspek administratif yang mendukung profesi kenotariatan. Melalui koordinasi yang intensif ini, diharapkan tercipta keselarasan kebijakan yang solid antara pusat dan daerah, sehingga pelayanan Administrasi Hukum Umum di Jawa Barat dapat berjalan semakin profesional, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum yang nyata bagi masyarakat.
(red/foto: Toh/Raihan)
