BANDUNG – Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat (Kemenkum Jabar) turut ambil bagian dalam program strategis nasional, Training of Facilitator (ToF) Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Angkatan IX, yang dimulai pada Selasa (21/10/2025). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum ini diikuti oleh seluruh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum se-Indonesia, termasuk dari Kemenkum Jabar.
Keikutsertaan ini merupakan tindak lanjut atas arahan langsung dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang menugaskan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Funna Maulia Massaile, untuk mengikuti pelatihan vital tersebut. Asep Sutandar menekankan pentingnya persiapan matang, mengingat tahun 2025 adalah periode transisi terakhir sebelum KUHP baru berlaku penuh pada 2 Januari 2026. Pelatihan ini bertujuan mencetak fasilitator kompeten yang mampu menyosialisasikan KUHP baru, yang disebut sebagai simbol kedaulatan hukum Indonesia berlandaskan Pancasila.
Pelatihan ToF ini menggunakan metode blended learning, menggabungkan sesi e-learning yang berlangsung pada 20-25 Oktober 2025 dengan pembelajaran tatap muka (klasikal) pada 27 Oktober hingga 5 November 2025. Selama tahap e-learning, peserta mendalami materi dasar KUHP secara mandiri. Sementara pada sesi klasikal, peserta akan berinteraksi langsung dengan para ahli hukum pidana dan tim perumus KUHP, serta mempelajari teknik fasilitasi, konsep hak asasi manusia, dan pembinaan ideologi Pancasila. Diharapkan, pelatihan ini akan menciptakan snowball effect, di mana satu fasilitator akan melahirkan ribuan agen perubahan untuk menyebarkan pemahaman KUHP baru ke seluruh penjuru negeri.
Sebagai output pelatihan, setiap peserta diwajibkan menyusun Rencana Aksi yang akan diimplementasikan di unit kerja masing-masing. Rencana aksi ini menjadi krusial untuk memastikan diseminasi KUHP baru berjalan seragam, efektif, dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus menyiapkan seluruh aparatur penegak hukum dan pemangku kepentingan untuk menyambut pemberlakuan penuh KUHP pada tahun 2026 mendatang.
