BANDUNG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat turut serta dalam Pembukaan Panel Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025. Kegiatan yang mengarah pada pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini diselenggarakan secara daring pada Senin, 19 Mei 2025. Kanwil Jabar berpartisipasi secara virtual dari Ruang Rapat Saharjo.
x
Kehadiran Kanwil Jabar dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Asep Sutandar, didampingi para pejabat terkait seperti Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati Br Pandia. Seluruh anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan ZI di lingkungan Kanwil Kemenkum Jawa Barat juga turut mengikuti acara tersebut. Partisipasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tahapan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) terhadap unit-unit kerja yang diusulkan meraih predikat bergengsi WBK dan WBBM.
Sekretaris TPI, yang juga menjabat sebagai Auditor Ahli Madya Inspektorat Wilayah V, Nanih Kusnani, dalam pemaparan laporannya menjelaskan alur evaluasi yang dilalui. Proses penilaian meliputi dua tahapan utama: evaluasi dokumen (desk evaluation) dan evaluasi lapangan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan panel yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 19 hingga 23 Mei 2025. Hasil komprehensif dari seluruh rangkaian evaluasi ini nantinya akan dituangkan dalam berita acara, laporan resmi, serta surat informasi hasil panel yang akan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum. Pada periode evaluasi tahun ini, tercatat 10 satuan kerja berhasil melaju ke tahap panel untuk predikat WBK, sementara 16 satuan kerja masuk dalam panel untuk predikat WBBM.
Sementara itu, Wakil Ketua TPI sekaligus Inspektur Wilayah V, Amrizal, dalam sambutannya menggarisbawahi beberapa poin penting yang menjadi fokus utama kegiatan panel ini. Tujuan-tujuan utama tersebut antara lain adalah pemberian masukan dan rekomendasi guna peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan ZI di satuan kerja, peningkatan akuntabilitas satuan kerja dalam implementasi ZI, dukungan terhadap keberlanjutan program ZI di lingkungan Kementerian Hukum, serta evaluasi mendalam terhadap kualitas pelayanan satuan kerja dalam bingkai pembangunan ZI.
Melalui kegiatan pembukaan dan rangkaian panel evaluasi ZI ini, diharapkan seluruh satuan kerja yang terlibat semakin memantapkan komitmen mereka dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi besar reformasi birokrasi yang secara konsisten didorong oleh Kementerian Hukum.
