BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat kembali menggelar Sidang Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) sebagai langkah konkret dalam menanggapi tingginya laporan masyarakat terkait kinerja notaris. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 21 Januari 2026, ini dilaksanakan di Ruang Rapat Romli Atmasasmita, Kantor Wilayah Kemenkum Jabar. Pelaksanaan sidang ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang menekankan pentingnya respons cepat dan penegakan disiplin demi menjaga marwah profesi notaris serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa.
Di bawah komando Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, kegiatan ini melibatkan Anggota MPWN Jawa Barat serta Sekretariat MPWN Jawa Barat. Dalam keterangannya, pihak Kemenkum Jabar menyoroti bahwa banyaknya laporan yang masuk mencerminkan kesadaran hukum masyarakat yang semakin tinggi. Oleh karena itu, Asep Sutandar melalui jajarannya menegaskan bahwa mekanisme pengawasan yang kredibel, independen, dan akuntabel menjadi prioritas mutlak. Sidang ini menjadi wujud nyata pemenuhan akses terhadap keadilan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum notaris, sekaligus memastikan profesionalitas jabatan tersebut tetap terjaga.
Agenda sidang yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga 13.00 WIB ini berjalan padat dengan memeriksa sejumlah agenda penting. Tercatat, majelis melakukan 7 rapat gelar perkara dan 2 sesi pemeriksaan terhadap pihak pelapor maupun terlapor. Proses ini dikawal ketat oleh Majelis Pengawas yang terdiri dari 9 anggota gabungan dari unsur pemerintah, organisasi notaris, dan akademisi. Komposisi majelis yang beragam ini sengaja dibentuk untuk menjamin keseimbangan perspektif, integritas, serta netralitas dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
Kemenkum Jabar memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis berupaya mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan usulan rekomendasi yang sebelumnya telah diajukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Sebagai agenda rutin, sidang ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pelapor dan terlapor, serta menjadi bukti komitmen Kemenkum Jabar dalam menghadirkan layanan hukum yang berkeadilan dan transparan bagi masyarakat Jawa Barat.
(red/foto: Toh/Raihan)
