JAKARTA – Dalam upaya memperkuat peran wilayah sebagai motor penggerak ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat melaksanakan audiensi strategis dengan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kamis (15/01). Bertempat di Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, serta jajaran Bidang Pelayanan KI. Pertemuan ini difokuskan pada evaluasi capaian program tahun 2025 serta penajaman arah kebijakan untuk tahun 2026 guna memastikan program di daerah berjalan selaras dengan agenda strategis nasional.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, membuka audiensi dengan memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi Kemenkum Jabar dalam mengawal kebijakan KI. Ia menegaskan bahwa kantor wilayah memiliki peran krusial bukan sekadar sebagai unit administratif, melainkan sebagai penggerak ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Asep Sutandar menyatakan bahwa kehadiran jajarannya bertujuan untuk memperoleh arahan langsung guna memastikan kesinambungan kebijakan pusat dan wilayah, terutama dalam memperkuat kontribusi Jawa Barat terhadap perlindungan karya cipta dan merek lokal.
Dalam sesi diskusi, Hemawati BR Pandia memaparkan fokus Kemenkum Jabar pada pengembangan merek kolektif berbasis koperasi dan desa, serta pendorongan pendaftaran Hak Cipta di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah potensi pemanfaatan sertifikat KI sebagai instrumen pembiayaan atau agunan bank. Hal ini diperkuat oleh paparan Ketua Ikano Unpad, Ranti Fauza Mayana, yang menjelaskan skema double cover sebagai langkah realistis saat ini agar merek dapat diterima sebagai agunan tambahan di sektor perbankan. Dirjen KI pun merespons positif dengan menginformasikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan 100 pilot project pembiayaan berbasis KI (IP Financing) tahun ini.
Selain masalah pembiayaan, pertemuan ini juga menekankan pentingnya penguatan regulasi di tingkat daerah. Dirjen KI mendorong Kemenkum Jabar untuk aktif menjalin komunikasi dengan Pemerintah Daerah guna memperluas pembentukan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Kekayaan Intelektual dan pembentukan Sentra KI di perguruan tinggi. Arahan tambahan juga datang dari Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi, Yasmon, serta Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko, yang menyoroti pentingnya validasi data pendidikan serta perluasan cakupan royalti musik dan literasi di wilayah Jawa Barat.
Sebagai penutup, Asep Sutandar menegaskan komitmen Kemenkum Jabar untuk segera menindaklanjuti seluruh arahan strategis tersebut. Sinergi dengan Dinas Kebudayaan juga akan ditingkatkan guna melindungi kekayaan intelektual berbasis budaya dan lagu daerah. Melalui audiensi ini, Kemenkum Jabar optimistis bahwa pelaksanaan program tahun 2026 akan lebih terarah dan berdampak nyata dalam melindungi kreativitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Jawa Barat.
