BANDUNG – Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) bekerja sama dengan DPC PERADI Bandung dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar Studium Generale bertajuk “Tantangan Penegakan Hukum di Era Artificial Intelligence dan Transformasi Digital”. Kegiatan yang diselenggarakan di Grha Sanusi Hardjadinata, Kampus Unpad Dipatiukur, ini menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., sebagai pembicara utama. Acara dibuka dengan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Unpad, Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum., dan Rektor Unpad, Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, dr., Sp.M(K), M.Kes., Ph.D. Dalam pemaparannya, Yusril IhzaMahendra mengupas secara mendalam implikasi filosofis dan etis dari kecerdasan buatan (AI) terhadap penegakan hukum. Ia menyoroti bahwa transformasi digital, yang mencakup AI, big data, dan Internet of Things, membawa peluang sekaligus tantangan berat bagi aparat penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa, hingga Hakim. Yusril juga memantik diskusi krusial mengenai status AI, "Apakah AI hanya objek alat bantu, ataukah suatu subjek (entitas) yang kelak perlu diakui hak dan tanggung jawabnya?"
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan ini. Menurutnya, diskusi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah sangat vital untuk mempersiapkan aparat penegak hukum menghadapi disrupsi teknologi. "Kanwil Kemenkum Jabar berkomitmen untuk terus mendorong jajarannya agar adaptif terhadap kemajuan teknologi. Kolaborasi seperti ini mempertajam pemahaman kita bersama mengenai kerangka moral dan hukum yang perlu dibangun untuk memastikan teknologi digital memperkuat, bukan justru melemahkan, penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Jawa Barat," ujar Asep Sutandar. Sesi tanya jawab yang interaktif menutup kegiatan dan menandai pentingnya dialog berkelanjutan dalam menjawab tantangan zaman.
Acara dibuka dengan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Unpad, Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum., dan Rektor Unpad, Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, dr., Sp.M(K), M.Kes., Ph.D. Dalam pemaparannya, Yusril Ihza Mahendra mengupas secara mendalam implikasi filosofis dan etis dari kecerdasan buatan (AI) terhadap penegakan hukum. Ia menyoroti bahwa transformasi digital, yang mencakup AI, big data, dan Internet of Things, membawa peluang sekaligus tantangan berat bagi aparat penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa, hingga Hakim. Yusril juga memantik diskusi krusial mengenai status AI, "Apakah AI hanya objek alat bantu, ataukah suatu subjek (entitas) yang kelak perlu diakui hak dan tanggung jawabnya?"
Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan ini. Menurutnya, diskusi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah sangat vital untuk mempersiapkan aparat penegak hukum menghadapi disrupsi teknologi. "Kanwil Kemenkum Jabar berkomitmen untuk terus mendorong jajarannya agar adaptif terhadap kemajuan teknologi. Kolaborasi seperti ini mempertajam pemahaman kita bersama mengenai kerangka moral dan hukum yang perlu dibangun untuk memastikan teknologi digital memperkuat, bukan justru melemahkan, penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Jawa Barat," ujar Asep Sutandar. Sesi tanya jawab yang interaktif menutup kegiatan dan menandai pentingnya dialog berkelanjutan dalam menjawab tantangan zaman.
