JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kakanwil Kemenkum Jabar) Asep Sutandar bersama Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Ferry Gunawan C. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kemenkum RI Nico Afinta guna memastikan kesiapan dan optimalisasi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Jawa Barat (Selasa, 10/03/2026).
Bertempat di ruang rapat gedung Sekretariat Jenderal Kemenkum, koordinasi ini dilakukan dalam rangka mendukung persiapan peresmian layanan Posbankum secara serentak di seluruh Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan ini Sekjen Nico Afinta menekankan pentingnya percepatan optimalisasi penyelenggaraan Posbankum, khususnya dalam aspek pengawasan, pengendalian, serta kelengkapan data dukung layanan.
Lebih lanjut lagi Sekjen menyampaikan agar Kanwil segera melengkapi data-data Posbankum di wilayah mereka, antara lain seperti nama paralegal yang bertugas di masing-masing Posbankum beserta nomor kontak yang dapat dihubungi oleh masyarakat, serta mencantumkan nama Kepala Desa atau Lurah setempat sebagai informasi layanan. Seluruh kelengkapan data tersebut ditargetkan dapat diselesaikan sebelum tanggal 13 Maret ini.
Guna memastikan data layanan Posbankum terhimpun secara terintegrasi di tingkat nasional, Sekjen Nico juga meminta agar seluruh Kanwil melakukan pelaporan layanan Posbankum melalui aplikasi pelaporan yang disediakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pelaporan ini menjadi bagian penting dalam proses pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.
Di samping itu, Sekjen juga menegaskan pentingnya agar lokasi Posbankum di seluruh wilayah telah terdata pada layanan peta digital. Langkah ini bertujuan agar keberadaan Posbankum dapat dipetakan secara akurat serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi lokasi layanan bantuan hukum secara terbuka dan terjangkau.
Melalui koordinasi oleh Kanwil Kemenkum Jabar dengan Sekretariat Jenderal ini dapat segera dilakukan langkah percepatan dalam penguatan data, pelaporan layanan, serta pemetaan lokasi Posbankum sehingga penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat dapat berjalan optimal dan siap mendukung agenda peresmian nasional Posbankum.
(Red/foto: Divisi P3H)
