Jakarta - Kanwil Kemenkumham Jabar melalui Kepala Bidang Pelayanan Hukum Ave Maria Sihombing, Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Zaki Fauzi Ridwan, serta Pegawai di jajaran Sub Bidang Pelayanan AHU hari ini (Senin, 09/12/2024) mengikuti Rapat Kerja Teknis Layanan Administrasi Hukum Umum Tahun 2024 dengan mengusung tema “Akselerasi Layanan AHU Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta 8-11 Desember 2024.
Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Layanan Administrasi Hukum Umum Tahun 2024 ini sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah Masjuno dan sejalan dengan kebijakan Menteri Hukum R.I Supratman Andi Agtas yaitu upaya Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Rapat Kerja Teknis Layanan Administrasi Hukum Umum Tahun 2024 ini upaya memperkuat sinergi dan komitmen seluruh penyelenggara layanan AHU di pusat maupun daerah. Kegiatan ini juga suatu bentuk apresiasi Ditjen AHU kepada seluruh Kantor Wilayah dan UPT.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo menyampaikan harapan Program-program Ditjen AHU dapat semakin memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dan berkontribusi positif dalam peningkatan PNBP.
Tahun 2024 menjadi tahun prestasi bagi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Berbagai capaian berhasil diwujudkan dalam memberikan Pelayanan Terbaik bagi Masyarakat. Kurun Waktu 1(satu) tahun Ditjen AHU telah mencatatkan pencapaian strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat. Seluruh target sasaran program tahun 2024 telah tercapai, tidak hanya itu, Ditjen AHU menerima tingkat kepuasan baik dari masyarakat, hal ini menandakan setiap kebijakan yang diambil mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum yang lebih baik, cepat dan mudah diakses.
Ditjen AHU berhasil menyelesaikan Rencana Aksi yang telah ditetapkan untuk tahun 2024. Tersedianya Pemutakhiran data Fidusia, Sinkronisasi Data Notaris. Diselesaikannya permohonan Layanan Fidusia sebanyak 13.856.625, Permohonan Badan Usaha sebanyak 10.440, Permohonan Layanan Perdata Umum sebanyak 74.130, Permohonan Layanan Kenotariatan sebanyak 5.219, Permohonan Layanan Harta Peninggalan sebanyak 25.501. Permohonan Layanan Apostille sebanyak 167.35, Permohonan Layanan Pidana sebanyak 28.538, Permohonan Layanan Tata Negara 2.973, layanan Otoritas Pusat sebanyak 71, Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan (BHP) sebanyak 14.548.
Ditjen AHU mencapai target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai realisasi 1.086.896.162.000. Hal ini menunjukan bahwa Ditjen AHU melakukan pengelolaan Sumber Daya Negara dengan efektif dan efisien sepanjang 2024. Ditjen AHU membuka gerai Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), berperan aktif dalam kancah hukum internasional di kawasan ASEAN, menyerahkan secara resmi Presidensi ALCO ke Thailand, Menaturalisasi sejumlah Atlet. Ditjen AHU juga menyuarakan kepentingan Indonesia masuk dalam keanggotaan HCCH, melakukan pengambilan sumpah pada 51 penerjemah tersumpah, memfinalisasi perjanjian mutual legal asisten and criminal maker antara Indonesia dan Polandia, Bekerjasama dengan Belanda perdalam Daktiloskopi, Benefit Ownership tingkat Asia, merancang kebijakan bagi Diaspora, agar dapat berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Direktorat Teknologi Informasi meningkatkan keamanan informasi melalui ISO 27001-2022, Menjaga eksistensi partai politik dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis, Memimpin perundingan the truth aslow dan the nine someland, Mengupayakan perlindungan status WNI undocumented di berbagai negara, Menyelenggarakan CAT pertama untuk calon notaris, Meluncurkan layanan pencatatan social enterprise di Indonesia setelah menyusun dokumen teknologi informasi tahun anggaran 2025, Mendorong pemerataan notaris untuk peningkatan efisiensi layanan hukum, Mendukung finalisasi rancangan undang-undang badan usaha untuk mewujudkan ekosistem bisnis modern dan kompetitif di Indonesia.
Beberapa penghargaan yang diraih Ditjen AHU yaitu : Penghargaan Penagihan Pajak, Kepatuhan Penyelenggaraan Layanan Publik. Ini membuktikan komitmen dan dedikasi Ditjen AHU dalam memberikan Pelayanan Terbaik bagi masyarakat, selain itu menorehkan Pelayanan yang lebih cepat, mudah dan dekat dengan masyarakat. Setiap capaian akan terus dievaluasi dan langkah solutif terhadap hambatan yang dihadapi.
Di Tahun 2025, Ditjen AHU akan terus berbenah dalam memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat serta menjamin kualitas layanan AHU, mengoptimalkan fungsi BHP, meningkatkan PNBP, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ditjen AHU akan terus melangkah dengan dedikasi bersama mewujudkan pelayanan hukum yang adil, transparan dan mengedepankan kepentingan bersama.
Menteri Hukum R.I Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Ditjen AHU, “ Anda telah menunjukan dedikasi yang luar biasa, sehingga seluruh capaian tadi bisa diraih serta bisa berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa kedepannya”. ujar Menteri Hukum. Untuk Ditjen AHU semoga kedepan bisa bekerja sebagai satu kesatuan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.
"Merumuskan, Melaksanakan dan Mengevaluasi setiap kebijakan adalah rangkaian kegiatan yang tidak boleh dipisahkan. Saya ingin menitikberatkan disetiap Direktorat di Kementerian Hukum dan Kantor Wilayah untuk terus mengedepankan Pelayanan Prima kepada masyarakat. Menteri Hukum menitipkan kepada Direktur Perdata untuk menginventarisir jumlah Notaris yang sudah terdaftar dan berapa yang tidak aktif. Kepada Direktur Teknologi Informasi Menteri Hukum menitipkan untuk secara bersama meningkatkan layanan digital. Jadikan ini sebagai refleksi capaian dari tahun-tahun sebelumnya. Apa yang kita lakukan sekarang setimpal dengan layanan yang diberikan kepada masyarakat Dengan memadukan antara rasionalitas dan nurani kita, maka keputusan yang akan kita ambil adalah keputusan terbaik". tutup Menteri Hukum.
(red/foto : Adb).
