Bandung, 17 Oktober 2024 – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat di bawah pimpinan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Masjuno, hadir dalam kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Bandung yang digelar di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan Pemerintah Kota Bandung. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh, Lina Kurniasari, Kepala Bidang Hukum, Suhartini, Kepala Subbidang FPPHD, serta tim perancang peraturan perundang-undangan.
Menindaklanjuti arahan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Masjuno, serta instruksi dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andrieansjah, tim fasilitasi penyusunan Prolegda mengadakan rapat bersama Pemerintah Kota Bandung. Pertemuan ini berfokus pada tahap seleksi rancangan peraturan daerah (raperda) yang telah diajukan oleh perangkat daerah. Kemenkumham Jabar, sebagai instansi yang membidangi urusan hukum, berperan dalam memfasilitasi seleksi terkait aspek kewenangan dan muatan materi peraturan.
Dalam rapat ini, tim fasilitasi Prolegda melakukan analisis terhadap tiga raperda yang diajukan. Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat, Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, serta Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Bandung Tahun 2025-2045. Analisis ini menjadi langkah penting dalam penyusunan regulasi yang relevan bagi kemajuan Kota Bandung.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Kemenkumham Jabar dan Pemerintah Kota Bandung dalam penyusunan legislasi yang komprehensif, sehingga tercipta regulasi yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat.
