BANDUNG – Jajaran Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat (Kemenkum Jabar) melaksanakan apel pagi, Senin (22/9/2025), yang berfokus pada fenomena demonstrasi yang marak terjadi belakangan ini. Bertindak sebagai Pembina Apel, Hasbullah F., menyampaikan amanat penting terkait dinamika penyampaian aspirasi di muka umum. Dalam arahannya, Hasbullah menyoroti adanya fenomena di mana banyak pejabat cenderung enggan atau bahkan menghindari aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada mereka. Meski demikian, ia memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan demonstrasi yang kini berlangsung secara tertib dan humanis, jauh dari tindakan anarkistis. "Kami mengapresiasi dan berharap bahwa demonstrasi yang terjadi saat ini dapat senantiasa menghadirkan iklim demokrasi yang humanis, tanpa adanya anarkis," tegas Hasbullah di hadapan seluruh peserta apel. Pesan yang disampaikan dalam apel pagi ini selaras dengan arahan dan kebijakan yang digariskan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar. Kakanwil AsepSutandar secara konsisten menginstruksikan seluruh jajarannya untuk tidak anti-kritik dan selalu profesional dalam menghadapi aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui unjuk rasa. Menurutnya, selama dilakukan sesuai aturan, demonstrasi adalah bagian sah dari demokrasi yang wajib disikapi dengan bijak dan humanis oleh aparatur negara.
Dalam arahannya, Hasbullah menyoroti adanya fenomena di mana banyak pejabat cenderung enggan atau bahkan menghindari aksi unjuk rasa yang ditujukan kepada mereka. Meski demikian, ia memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan demonstrasi yang kini berlangsung secara tertib dan humanis, jauh dari tindakan anarkistis.
"Kami mengapresiasi dan berharap bahwa demonstrasi yang terjadi saat ini dapat senantiasa menghadirkan iklim demokrasi yang humanis, tanpa adanya anarkis," tegas Hasbullah di hadapan seluruh peserta apel.
Pesan yang disampaikan dalam apel pagi ini selaras dengan arahan dan kebijakan yang digariskan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar. Kakanwil Asep Sutandar secara konsisten menginstruksikan seluruh jajarannya untuk tidak anti-kritik dan selalu profesional dalam menghadapi aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui unjuk rasa. Menurutnya, selama dilakukan sesuai aturan, demonstrasi adalah bagian sah dari demokrasi yang wajib disikapi dengan bijak dan humanis oleh aparatur negara.
