BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat menghadiri dan memfasilitasi kegiatan strategis bertajuk Sinkronisasi dan Koordinasi Tugas Fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada Selasa, 02 Desember 2025. Kegiatan yang digelar di Bandung ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan langkah antarinstansi di bawah payung Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) guna mendukung agenda pembangunan nasional Kabinet Merah Putih.
Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, dalam sambutannya menegaskan komitmen jajarannya untuk menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan reformasi hukum dan perlindungan HAM di tingkat provinsi. Asep menyadari bahwa di era transformasi saat ini, tugas pelayanan hukum—mulai dari Administrasi Hukum Umum hingga Kekayaan Intelektual—tidak bisa berjalan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan semangat perlindungan hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil, termasuk dalam pengawasan notaris maupun advokasi keperdataan, harus senantiasa mempertimbangkan hak-hak dasar individu demi mewujudkan keadilan.
Hadir secara langsung memberikan penguatan, Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas, Ibnu Chuldun, memaparkan arah kebijakan strategis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024. Dalam paparannya, Ibnu Chuldun menguraikan sejumlah rancangan rekomendasi kebijakan prioritas, di antaranya pengarusutamaan HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan hak atas reparasi bagi korban pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non-yudisial dan pembaruan regulasi. Selain itu, isu perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga menjadi sorotan utama, di mana Kemenko mendorong penguatan regulasi di daerah dan pencegahan keberangkatan PMI non-procedural.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pimpinan tinggi di wilayah Jawa Barat, termasuk Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kusnali, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jaya Saputra, dan Kepala Kanwil Kementerian HAM Hasbullah Fudail. Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang responsif dan inklusif, mulai dari pengintegrasian pendidikan HAM dalam kurikulum sekolah hingga pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Menutup kegiatannya, Asep Sutandar menyatakan kesiapannya menerima arahan konstruktif dari Kemenko guna memastikan kebijakan pusat dapat terimplementasi secara efektif di Jawa Barat demi masyarakat yang adil dan sejahtera.
(red/foto: Toh)
