BANDUNG – Kanwil Kemenkum Jabar menerima kunjungan Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka Wawancara dan Verifikasi Lapangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin, 8 September 2025. Proses verifikasi ini menjadi puncak dari serangkaian upaya reformasi birokrasi yang telah dijalankan secara konsisten.
Kegiatan diawali dengan peninjauan langsung oleh TPN ke area loket pelayanan, di mana tim berinteraksi dan mewawancarai duta layanan, petugas loket, serta masyarakat selaku pemohon layanan untuk mengukur kualitas dan kepuasan publik. Didampingi langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, beserta Tim Kelompok Kerja (Pokja) WBBM, TPN juga meninjau fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Dalam sesi wawancara, Kakanwil Asep Sutandar memaparkan secara komprehensif berbagai capaian dan inovasi unggulan yang menjadi tulang punggung pembangunan ZI. Salah satu inovasi utama yang dipresentasikan adalah aplikasi "KABAYAN PASTI" (Kanwil Jabar Melayani - Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif), sebuah portal layanan berbasis web yang mengintegrasikan tujuh fitur layanan, termasuk LOVI (Loket Virtual Kekayaan Intelektual), E-PERDA JUARA, dan Laporan Notaris untuk memudahkan akses masyarakat.
Inovasi ini terbukti berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja, seperti tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 untuk fasilitasi rancangan produk hukum daerah yang mencapai 100% dan peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual sebesar 23%. Di bawah arahan Asep Sutandar, Kemenkum Jabar terus berkomitmen memperkuat integritas dan kualitas pelayanan publik. Komitmen ini selaras dengan target "#2025KEDAHWBBM" yang diusung oleh seluruh jajaran.
Dukungan penuh pimpinan menjadi kunci dalam mendorong berbagai prestasi, termasuk predikat Instansi Vertikal Informatif dan Indeks Reformasi Hukum (IRH) terbaik yang diraih pada tahun-tahun sebelumnya. Verifikasi lapangan ini diharapkan dapat memberikan penilaian objektif atas seluruh upaya yang telah dilakukan Kemenkum Jabar untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan bebas dari korupsi.
(red/foto: Toh)
