Jakarta - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, melaksanakan rangkaian audiensi strategis dengan pimpinan pusat Kementerian Hukum RI guna melaporkan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026. Dalam pertemuan terpisah dengan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, Kakanwil Asep Sutandar yang didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan C., serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, menyampaikan keberhasilan realisasi anggaran wilayah yang mencapai 18,91% per 9 Maret 2026. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengapresiasi torehan prestasi Kemenkum Jabar yang berhasil mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta meraih nilai sempurna (100) pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk bidang AHU dan KI.
Pada kesempatan berbeda, Kakanwil Asep Sutandar melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, guna membahas tata kelola manajemen kinerja dan pemenuhan direktif Presiden. Dalam audiensi tersebut, dilaporkan bahwa meskipun terdapat pemotongan dan blokir anggaran terkait direktif sebesar Rp.3,9 Milyar, Kemenkum Jabar tetap mampu bekerja efektif dengan pagu tersedia sebesar Rp.24,9 Milyar. Sekjen Nico Afinta menekankan pentingnya menjaga tren positif realisasi anggaran yang pada Februari 2026 telah melampaui target sebesar 11,79%, guna memastikan seluruh program pelayanan hukum di Jawa Barat berjalan optimal dan akuntabel.
Sementara itu, untuk memperkuat fungsi regulasi di daerah, Kakanwil Asep Sutandar melaksanakan konsultasi khusus dengan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dr. Dhahana Putra. Fokus pembahasan tertuju pada inovasi SAHATE (Sistem Akselerasi Harmonisasi Terpadu) yang telah sukses menyelesaikan harmonisasi produk hukum daerah dalam satu hari kerja melalui mekanisme One Day Service. 
Dirjen PP Dr. Dhahana Putra mendukung penuh langkah Kemenkum Jabar dalam mengimplementasikan program "Cerita di Balik Regulasi" sebagai sarana edukasi hukum yang transparan bagi masyarakat. Rangkaian audiensi ini mempertegas komitmen Kemenkum Jabar di bawah kepemimpinan Asep Sutandar untuk terus bersinergi dengan seluruh lini pimpinan pusat demi mewujudkan pelayanan hukum yang prima dan inklusif
