Bandung - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat menunjukkan komitmen kuatnya dalam memperluas akses keadilan hingga ke masyarakat akar rumput, sejalan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar. Arahan tersebut berfokus pada pentingnya pemberdayaan masyarakat desa untuk menjadi bagian aktif dalam sistem bantuan hukum nasional, terutama melalui pengoptimalan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Pembukaan Pelatihan Paralegal Pos Bantuan Hukum dan Pemahaman KUHP Baru bagi Peserta Paralegal Kabupaten Tasikmalaya Gelombang XI pada Selasa, 18 November 2025. Kegiatan yang dilaksanakan secara hibrida dan berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya ini menarik perhatian signifikan dengan diikuti oleh 300 peserta dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, perangkat desa, dan masyarakat umum. Mewakili Kakanwil Asep Sutandar, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kemenkum Jabar, Funna Maulia Massaile, secara resmi membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut. Didampingi oleh Penyuluh Hukum Madya, Funna menegaskan peran paralegal sebagai garda terdepan yang vital dalam memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum non-litigasi. Menurut Funna, seorang paralegal harus mampu menjadi jembatan informasi dan edukasi hukum yang efektif bagi masyarakat di sekitarnya.
Oleh karena itu, pelatihan ini dirancang tidak hanya berfokus pada teknik bantuan hukum dasar, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang akan mulai berlaku efektif pada 3 Januari 2026. Kemenkum Jabar menilai urgensi pembekalan ini sangat tinggi. Funna Maulia Massaile menekankan bahwa melalui pemahaman ini, paralegal dapat meluruskan pemahaman masyarakat bahwa KUHP baru tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, melainkan secara signifikan mengedepankan pemulihan, rekonsiliasi, serta keadilan restoratif (Restorative Justice). Tujuannya adalah memastikan masyarakat mendapat informasi akurat, yang senada dengan penekanan Kakanwil Asep Sutandar untuk menjadikan masyarakat lebih sadar hukum.
Pelatihan ini menggunakan kurikulum standar yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sesuai dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Para peserta akan menjalani pembelajaran yang komprehensif, mencakup kegiatan di dalam kelas (on class) dengan 9 mata pelajaran, serta kegiatan aktualisasi di lapangan (off class) selama maksimal tiga bulan sebagai bentuk pengabdian nyata. Materi pelatihan disampaikan langsung oleh para praktisi dan ahli hukum dari Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi, memastikan pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif. Melalui sinergi antara Kemenkum Jabar, BPHN, dan PBH setempat, kegiatan ini diharapkan dapat mencetak paralegal yang bersertifikat dan kompeten, sekaligus membangun jejaring bantuan hukum yang solid demi terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang sadar hukum dan berkeadilan.
