.jpeg)
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat menerima kunjungan koordinasi dari Bagian Hukum Pemerintah Kota Bekasi pada Rabu, 25 Februari 2026, bertempat di Ruang Lounge Kanwil Jabar, Bandung. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang menekankan pentingnya sinergi intensif antara jajaran Kanwil dengan pemerintah daerah guna memastikan kualitas produk hukum daerah. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Gunawan Christy, didampingi Tim Kerja 3 Zonasi Kota Bekasi menyambut kehadiran Kepala Bagian Hukum Kota Bekasi, Bayu Aji Pramono, beserta jajaran. Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan mekanisme pelaksanaan harmonisasi tahun 2026, di mana Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen penuh untuk memenuhi standar administrasi dan substansi dalam setiap rancangan produk hukum sebelum memasuki tahapan finalisasi.
Dalam diskusinya, Kepala Divisi P3H menegaskan bahwa Kemenkum Jabar berkomitmen menjaga keselarasan produk hukum daerah dengan peraturan yang lebih tinggi. Menanggapi tantangan tingginya volume rancangan peraturan di tahun 2026, Ferry Gunawan Christy mendorong inovasi layanan berupa pendampingan sejak tahap awal rapat penyusunan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui pola "jemput bola" ini, Kemenkum Jabar menargetkan proses harmonisasi dapat dituntaskan hanya dalam waktu satu hari setelah permohonan diajukan, asalkan seluruh persyaratan telah terpenuhi. Langkah ini diambil untuk meminimalisir perbaikan berulang dan memberikan kepastian hukum secara cepat tanpa mengurangi ketajaman analisis substansi. Dukungan penuh dari Kakanwil Asep Sutandar terhadap inovasi ini diharapkan dapat menjadi role model bagi daerah lain di Jawa Barat dalam menciptakan tata kelola regulasi yang responsif dan akuntabel.
Tim Kerja 3 Zonasi Kota Bekasi juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan aplikasi e-Harmonisasi secara optimal untuk mempercepat proses verifikasi digital. Pihak Kanwil meminta agar draf rancangan dikirimkan lebih awal untuk pengkajian awal sebelum rapat koordinasi dilakukan, sehingga pembahasan di tingkat daerah menjadi lebih terarah dan fokus pada isu-isu krusial. Merespons hal tersebut, Bagian Hukum Kota Bekasi memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan yang ditawarkan Kemenkum Jabar. Inovasi ini dinilai sangat membantu daerah dalam menghadapi keterbatasan administratif dan tuntutan percepatan pembangunan melalui regulasi yang tepat guna. Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan untuk mengimplementasikan pola kerja baru ini guna memastikan seluruh produk hukum Kota Bekasi tahun 2026 lahir dari proses yang profesional, transparan, dan terintegrasi secara digital.
