BANDUNG – Kanwil Kemenkum Jabar dalam rangka menjaga kualitas produk hukum daerah, Jumat, 5 Desember 2025, menggelar Rapat Harmonisasi terhadap enam Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Bogor yang dihadiri oleh perwakilan berbagai perangkat daerah Pemerintah Kota Bogor, mulai dari Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kominfo, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), BKPSDM, RSUD, hingga Perumda Tirta Pakuan.
Langkah ini merupakan implementasi nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 untuk memastikan setiap regulasi daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, melalui Tim Kelompok Kerja Harmonisasi 2, menekankan pentingnya ketelitian dalam penyusunan regulasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih aturan di kemudian hari.
Asep Sutandar terus mendorong jajarannya untuk memberikan pendampingan hukum yang maksimal bagi pemerintah daerah, memastikan bahwa setiap pasal yang dirancang dapat diaplikasikan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam rapat tersebut, pembahasan mencakup spektrum isu yang luas, mulai dari tata kelola pemerintahan berbasis elektronik hingga kesejahteraan pegawai.
Salah satu bahasan utama dalam harmonisasi ini adalah Raperwal mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumda Tirta Pakuan. Tim Harmonisasi Kemenkum Jabar memberikan catatan terkait penyesuaian struktur akibat adanya penugasan baru pengelolaan air limbah domestik, serta perlunya sinkronisasi antara batang tubuh peraturan dengan bagan struktur agar tidak membingungkan. Selain itu, pembahasan juga menyentuh Raperwal tentang "Bedah Rumah".
Kemenkum Jabar menyarankan penyederhanaan judul dan penyamaan persepsi bahwa regulasi ini mengatur pedoman swakelola, mengingat urusan perumahan rakyat merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah sesuai UU Pemerintahan Daerah. Di sektor teknologi dan birokrasi, Kemenkum Jabar juga membedah Raperwal tentang Pengelolaan Pusat Kendali Terintegrasi (Command Center) dan Pusat Komputasi.
Meskipun urgensinya tinggi sebagai landasan transformasi digital dan SPBE, tim perancang menyarankan restrukturisasi materi muatan agar lebih sistematis, mulai dari kelembagaan hingga pendanaan. Sementara itu, terkait Raperwal perubahan TPP bagi ASN, diskusi difokuskan pada sinkronisasi bobot penilaian kinerja dan penyesuaian bagi pegawai tugas belajar agar selaras dengan regulasi kepegawaian nasional.
Rapat ini diakhiri dengan pembahasan mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Bogor dan sistem informasi manajemen aset daerah. Melalui harmonisasi ini, Kemenkum Jabar berharap Pemerintah Kota Bogor segera melakukan perbaikan teknis maupun substansi sesuai masukan yang diberikan. Dengan demikian, keenam Raperwal tersebut dapat segera disahkan dan menjadi payung hukum yang kuat dalam meningkatkan pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bogor.
(red/foto: Toh)
