DEPOK – Kementerian Hukum (Kemenkum) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2025 untuk menyelaraskan langkah dan strategi menuju sisa tahun anggaran. Acara yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Depok ini berlangsung selama tiga hari, mulai dari 29 hingga 31 Juli 2025. Rakor ini menjadi forum strategis bagi jajaran pimpinan di tingkat pusat dan wilayah untuk mengevaluasi capaian serta merumuskan langkah taktis ke depan, dengan penekanan utama pada peningkatan kualitas pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.
Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, yang dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi atas kinerja seluruh jajaran. Menteri Supratman secara khusus menyoroti capaian fenomenal penyelesaian 80.000 pendaftaran Koperasi Merah Putih, yang merupakan hasil kerja kolektif Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) bersama seluruh Kantor Wilayah. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman di wilayah. Ini capaian luar biasa dan menjadi contoh konkret kinerja kolaboratif kita,” ujar Menteri, seraya menegaskan bahwa fokus utama Kementerian ke depan adalah meningkatkan pelayanan yang berorientasi langsung kepada masyarakat.
Sebelum arahan Menteri, Sekretaris Jenderal Kemenkum, Komjen Pol. (Purn) Dr. Nico Afinta, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Dalam laporannya, Nico Afinta menggarisbawahi pentingnya Rakor sebagai momentum untuk menjadikan dokumen rencana strategis semester II sebagai pedoman kerja bersama. "Program prioritas Bapak Menteri yang menjadi target capaian kita bersama meliputi optimalisasi PNBP, transformasi digital, peningkatan pelayanan publik, serta penanganan pengaduan masyarakat (complaint handling)," jelas Sekjen Nico, memaparkan empat pilar utama yang akan menjadi fokus kerja Kemenkum.
Sebagai bentuk komitmen dan dukungan penuh terhadap arah kebijakan pusat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat turut hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kehadiran jajaran pimpinan Kanwil Jabar dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Asep Sutandar. Turut mendampingi beliau adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Funna Maulia Massaile; serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Archie Tigor Mangunsong, yang menunjukkan kesiapan untuk mengimplementasikan hasil Rakor di tingkat daerah.
Rapat koordinasi ini juga diisi dengan serangkaian arahan strategis dari pimpinan tinggi lainnya untuk mempertajam program kerja. Para peserta menerima arahan dari Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal AHU, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kepala BPSDM Hukum, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sinergi arahan dari berbagai unit eselon I ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar unit demi mencapai target kinerja nasional dan mewujudkan pelayanan hukum yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
