BANDUNG – Kanwil Kemenkum JAbar kembali tunjukkan peran strategisnya dalam pembinaan hukum nasional dengan memberikan pendampingan intensif kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Bertempat di Hotel Grand Dafam Bandung, Kamis, 13 November 2025, Kemenkum Jabar hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Fungsi Layanan Hukum dan Kerja Sama.
Kehadiran tim Kemenkum Jabar dalam kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga untuk memastikan kepastian hukum dan tata kelola regulasi yang berkualitas di seluruh instansi pemerintahan. Asep Sutandar mendorong jajarannya untuk proaktif memberikan asistensi, khususnya terkait pengukuran Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang menjadi indikator vital reformasi birokrasi.
Dalam forum tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kemenkum Jabar, Funna Maulia Massaile, yang hadir mewakili Kakanwil, memaparkan secara rinci mengenai ketentuan, variabel, dan metode pengukuran IRH untuk tahun 2026. Di hadapan para pejabat tinggi Kemenko Pangan, termasuk Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Erwana Firdaous serta Inspektur Reni Sutaryo, Funna menjelaskan bahwa IRH bukan sekadar angka, melainkan instrumen krusial untuk mengukur perbaikan sistem hukum.
Semakin efektif reformasi hukum suatu instansi, semakin tinggi pula transparansi, perlindungan hak ekonomi, dan daya tarik investasi yang dihasilkan. Ia menekankan empat variabel utama IRH, mulai dari harmonisasi regulasi, kompetensi legal drafter, kualitas re-regulasi, hingga pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Diskusi berjalan dinamis ketika pihak Kemenko Pangan menyampaikan kendala yang dihadapi sebagai kementerian yang baru dibentuk. Mereka mengkhawatirkan minimnya jumlah peraturan yang dihasilkan yang dapat memengaruhi objek penilaian, serta keterbatasan kuota diklat perancang peraturan yang disediakan oleh Kementerian Hukum.
Menjawab kegelisahan tersebut, Tim Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum Jabar, Asih Wahyuningsih, memberikan solusi taktis. Ia menegaskan bahwa dalam penilaian IRH, kualitas data dukung jauh lebih penting daripada kuantitas peraturan. Satu peraturan yang memiliki data dukung lengkap dapat menghasilkan nilai tinggi.
Terkait kompetensi SDM, Kemenkum Jabar menyarankan agar pengembangan kompetensi tidak hanya bergantung pada diklat formal, melainkan bisa dipenuhi melalui inisiatif workshop atau training internal yang substansial.
Kegiatan ini diakhiri dengan kesepahaman bahwa persiapan data dukung harus dimulai sejak dini. Melalui asistensi ini, Kemenkum Jabar berhasil memberikan panduan yang jelas (guidance) bagi Kemenko Pangan untuk menata regulasi mereka meskipun masih dalam tahap awal pembentukan struktur kementerian.
Sosialisasi lebih lanjut mengenai indikator teknis dijadwalkan akan dilakukan oleh Kementerian Hukum pada awal tahun mendatang, namun fondasi pemahaman yang dibangun dalam FGD ini diharapkan mampu memacu Kemenko Pangan dalam menciptakan produk hukum yang berkualitas demi mendukung ketahanan pangan nasional.
(red/foto: P3H Jabar, editor: Toh)
