BANDUNG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) yang diwakili oleh Divisi P3H serta Analis Hukum dan Analis Kebijakan pada hari ini menerima kunjungan kerja oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangka melaksanakan audiensi terkait pemanfaatan Aplikasi Evadata. Bertempat di ruang rapat Ismail Saleh, Kanwil Jabar, kegiatan ini juga diisi dengan pengenalan Forum Diskusi “Nongki Santai” dan sosialisasi Aplikasi "Si Majalengka" (Jumat, 12/12/2025).
Dalam sambutan oleh Kepala Divisi P3H Funna Maulia Massaile yang hadir secara daring melalui Zoom Meeting, beliau menjelaskan bahwa Aplikasi Evadata merupakan sistem informasi milik Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang dirancang untuk memfasilitasi pemantauan dan pelaporan produk hukum daerah, menyediakan basis data regulasi yang akurat dan terstruktur, serta mendukung pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (ANEV) secara sistematis dan berbasis data.
Audiensi ini menjadi langkah bagi LPSK untuk memahami praktik implementasi Evadata dan mekanisme pengelolaan data di wilayah melalui Kanwil Kemenkum Jabar yang telah mengoperasikan Evadata dalam proses ANEV Peraturan Daerah. Pada kesempatan tersebut, Kadiv Funna juga memperkenalkan Forum “Nongki Santai” sebagai inovasi pembelajaran kolektif bagi analis hukum dan membuka peluang bagi LPSK untuk mengadopsi model serupa dalam peningkatan kompetensi analis hukum internal.
Dalam paparan mengenai Aplikasi Si Majalengka, yaitu Dashboard Knowledge Management System yang dikembangkan Kanwil Jabar sebagai solusi atas belum optimalnya ekosistem manajemen pengetahuan kebijakan hukum, Kadiv Funna menjelaskan bahwa aplikasi ini berfungsi sebagai repositori digital kajian kebijakan, ruang diskusi kebijakan, e-library hasil analisis, serta pusat berbagi informasi yang terhubung dengan BRIN, LAN, perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Funna berharap aplikasi ini bisa menjadi inspirasi bagi LPSK dalam membangun pengelolaan pengetahuan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Lebih lanjut lagi dalam penjelasan oleh Analis Kebijakan Pertama Muhammad Fadhlan, Aplikasi Si Majalengka sebagai Sistem Informasi Masterdata Evaluasi Kebijakan Hukum juga memfasilitasi forum diskusi kebijakan, kompilasi kajian yang dapat diakses publik, pengarsipan video regulasi, layanan Q&A, serta agenda diskusi kebijakan. Melalui fitur-fitur tersebut, Si Majalengka diharapkan dapat memperkuat konektivitas pengetahuan dan relevansi kebijakan antar pemangku kepentingan.
Dalam pemaparan teknis mengenai Evadata yang disampaikan oleh Analis Hukum Muda Zaki Fauzi Ridwan, di sini dijelaskan bahwa Evadata dikembangkan BPHN sebagai aplikasi digital untuk mendukung proses ANEV regulasi hukum secara terintegrasi, mulai dari pengumpulan data, analisis, masukan publik (Partisipasiku), hingga penindaklanjutan rekomendasi melalui e-Monev. Evadata mengusung visi digitalisasi ANEV, peningkatan kualitas data, integrasi pusat-daerah, perbaikan kualitas regulasi, serta penguatan kinerja analis hukum berbasis sistem. Penjelasan juga mencakup struktur aplikasi, fitur generasi pengembangan, serta penggunaan metode enam dimensi sebagai instrumen analisis dan evaluasi.
Dalam pemaparan mengenai Forum “Nongki Santai” oleh Analis Hukum Pertama Gita Lestari, di sini dijelaskan bahwa forum ini sebagai implementasi Manajemen Talenta ASN yang diselenggarakan oleh LAN RI dan menjadi inovasi Kanwil Kemenkum Jabar dalam meningkatkan kompetensi analis hukum secara mandiri melalui diskusi regulasi, pendalaman unsur kegiatan JFAH, pertukaran pengalaman lintas divisi dan penguatan kapasitas analitis. Forum ini memiliki tiga struktur tim, yaitu Tim Materi & Narasumber, Tim Administrasi dan Tim Evaluasi.
(Red/foto: Divisi P3H)
