BANDUNG – Kanwil Kemenkum Jabar secara proaktif mengikuti kegiatan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Nasional dan Mandiri Kementerian Hukum Tahun 2025 secara daring pada Rabu, 15 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam rangka percepatan dan penyesuaian persiapan penilaian yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan mendukung penuh arahan dari pusat guna mencapai standar pelayanan publik yang prima. Dalam rapat virtual yang diikuti oleh Plh. KadivP3H Kemenkum Jabar, Lina Kurniasari, Kabid Yan AHU, Ave Maria, Kabid Yan KI, Ery Kurniawan, Ketua Tim pada Bagian TU dan Umum, serta Pelaksana di Bidang Pelayanan Publik, Biro Perencanaan memberikan sejumlah arahan penting.
Kanwil Kemenkum Jabar terpilih menjadi salah satu dari 14 lokus perwakilan nasional berdasarkan hasil reviu pemenuhan 30 indikator data dukung yang akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Salah satu poin yang menjadi perhatian utama adalah indikator konsultasi dan pengaduan, di mana ditekankan bahwa ketiadaan pengaduan tidak serta-merta menunjukkan pelayanan yang sempurna, sebab kualitas sesi konsultasi juga menjadi tolok ukur kepuasan masyarakat.
Menindaklanjuti arahan Asep Sutandar untuk mencermati setiap detail evaluasi, jajaran Kemenkum Jabar menerima beberapa catatan spesifik untuk segera ditindaklanjuti. Catatan tersebut meliputi pentingnya pelibatan unsur masyarakat dan akademisi dalam penetapan standar layanan, kelengkapan evaluasi standar pelayanan tahun 2024, publikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di berbagai platform, hingga penyediaan layanan di luar jam kerja.
Selain itu, Kemenkum Jabar juga diminta untuk memperhatikan pemberian penghargaan bagi pegawai atau masyarakat yang berprestasi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas kebersihan, serta melengkapi dokumentasi foto seluruh fasilitas penunjang layanan publik secara detail untuk memastikan semua standar terpenuhi sebelum penilaian akhir oleh KemenpanRB.
(red/foto: Toh)
