Purwakarta/Karawang - Kemenkum Jabar terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan mendorong terwujudnya ekosistem kebijakan daerah yang berbasis bukti. Pada Rabu (25/2/2026), Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kantor Wilayah Kemenkum Jabar menggelar audiensi serta evaluasi pelayanan di dua wilayah strategis, yakni Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang.
Langkah proaktif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, yang memberikan dukungan penuh terhadap perbaikan layanan hukum di daerah. Kakanwil menugaskan KadivP3H Kemenkum Jabar, Ferry Gunawan C., untuk memimpin tim BSK turun langsung ke lapangan guna memantau implementasi kebijakan sekaligus menyerap aspirasi dari para mitra kerja di pemerintah daerah setempat.
Kunjungan pertama berlangsung di Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Purwakarta dan disambut oleh Ketua Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum (IRH) beserta jajaran perancang. Dalam forum ini, Tim BSK Kanwil menyosialisasikan pentingnya Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai wadah untuk mencapai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) daerah, serta melatih analis kebijakan merumuskan kajian yang aplikatif dan berbasis bukti.
Di sisi lain, monitoring persiapan penilaian IRH memunculkan masukan dari Pemda Purwakarta yang merasa kewalahan dengan padatnya timeline pengumpulan data dukung. Merespons tantangan tersebut, tim Kemenkum Jabar memberikan catatan agar produk hukum yang diinput disesuaikan dengan beban kerja nyata, sekaligus mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi jadwal pengunggahan agar tidak terkendala jadwal libur dan cuti bersama. Sesi ini ditutup dengan wawancara evaluasi terhadap layanan pendampingan IRH dan harmonisasi produk hukum daerah yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Jabar.
Usai dari Purwakarta, rombongan bertolak menuju Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang dan diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan (PUU) Kabupaten Karawang. Agenda kembali difokuskan pada pematangan rencana FKK dengan memproyeksikan potensi kerja sama melibatkan Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah. Selain itu, tim memonitor perkembangan pengumpulan data dukung IRH di Karawang yang saat ini masih terus berproses.
Rangkaian kegiatan diakhiri dengan evaluasi pelayanan harmonisasi dan pendampingan dari Kemenkum Jabar. Secara umum, pemerintah daerah mengapresiasi dan merasakan manfaat nyata dari pendampingan yang diberikan, meski Kemenkum Jabar akan terus menjadikan masukan-masukan tersebut sebagai bahan evaluasi perbaikan layanan agar semakin responsif, profesional, dan berdampak positif bagi masyarakat ke depannya.
(red/foto: BSK Jabar, editor: Toh)
