BANDUNG – Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat menerima kunjungan Tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dalam rangka kegiatan pengumpulan data lapangan untuk mengukur Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kementerian Hukum tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 2 September 2025, ini merupakan wujud dukungan penuh Kanwil Jabar, sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah, Asep Sutandar, untuk menyukseskan evaluasi kebijakan strategis nasional.
Pada hari kedua pengumpulan data, tim BSK Hukum melakukan wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Ave Maria Sihombing. Fokus utama wawancara adalah implementasi kebijakan pewarganegaraan, khususnya terkait penerapan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2024 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan secara elektronik. Ave Maria memaparkan secara rinci alur pelayanan di wilayah, mulai dari proses permohonan, verifikasi kelengkapan dokumen, hingga pola koordinasi dengan instansi terkait.
Dalam sesi tersebut, dibahas pula berbagai capaian, hambatan teknis dan regulasi, serta masukan konstruktif untuk perbaikan layanan di masa depan. Selain bidang pelayanan AHU, pengumpulan data ini juga menyasar bidang kebijakan lain, yang ditandai dengan kehadiran Kepala Bidang Kekayaan Intelektual (KI), Ery Kurniawan dalam rangkaian kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi BSK Hukum mencakup spektrum layanan yang luas di Kanwil Kemenkum Jabar. Kontribusi aktif dan data faktual yang disampaikan Kanwil Kemenkum Jawa Barat diharapkan dapat memberikan gambaran nyata dari implementasi kebijakan di daerah, yang akan menjadi bahan penting bagi BSK Hukum dalam merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.
