Bandung - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat kembali menggelar Sidang Pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) pada Selasa, 06 Januari 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) ini bertempat di Ruang Rapat Romli Artasasmita, Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Sidang ini merupakan agenda rutin yang krusial dalam menjembatani kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan profesi notaris.
Pelaksanaan sidang ini sejalan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang senantiasa menekankan pentingnya sinergitas antara Kemenkum dan Aparat Penegak Hukum (APH). Asep Sutandar menegaskan bahwa Kemenkum Jabar berkomitmen penuh untuk menjaga marwah dan kehormatan notaris dalam menjalankan jabatannya, sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan lancar tanpa hambatan prosedural. Melalui mekanisme sidang MKNW ini, setiap permohonan pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat ditelaah dengan cermat dan objektif sebelum izin diberikan.
Dalam sidang kali ini, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat memeriksa 19 orang notaris yang menjadi termohon. Pemeriksaan ini didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim terkait kebutuhan pengambilan fotokopi minuta akta atau kehadiran notaris dalam proses penyidikan dan peradilan. Hal ini mengacu pada Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2021, di mana aparat penegak hukum wajib memperoleh persetujuan dari MKNW sebelum melakukan pemeriksaan terhadap notaris.
Jalannya sidang dipimpin dan dihadiri oleh enam orang anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, yaitu Hemawati Br Pandia, Irmik, Dr. Bambang Daru Nugroho, Dr. Erny Kencanawati, Kompol Sulaiman Salim, dan Vini Suhastini. Kehadiran para anggota majelis yang berlatar belakang akademisi, praktisi, dan unsur kepolisian ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil—baik berupa persetujuan maupun penolakan—telah mempertimbangkan aspek perlindungan kerahasiaan akta serta kepastian hukum bagi masyarakat.
