BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat terus berupaya mendorong pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk meningkatkan nilai ekonomi produk mereka melalui perlindungan Kekayaan Intelektual (KI). Hal ini tercermin dalam gelaran talkshow bertajuk "Brand Lokal Semakin Paten Cuannya Setelah Daftarkan Merek" yang dilaksanakan di Kantor Tribun Jabar, Jalan Sekelimus Utara, Kota Bandung, pada Kamis, 11 Desember 2025. Kegiatan yang berlangsung interaktif ini menghadirkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jabar, Hemawati Br. Pandia, sebagai narasumber utama yang dipandu oleh moderator Daniel Damanik.
Dalam paparannya, Hemawati Br. Pandia menekankan pentingnya kesadaran hukum bagi para pelaku usaha untuk segera mendaftarkan merek dagang mereka. Ia menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkum Jabar memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan, konsultasi, serta pendampingan akses layanan KI dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hemawati juga menyoroti potensi besar Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Barat yang bersumber dari budaya dan kreativitas masyarakat setempat, yang jika dikelola dengan baik, dapat menjadi aset ekonomi yang bernilai tinggi. Edukasi ini menjadi krusial mengingat masih banyaknya kasus sengketa merek yang dialami UMKM akibat kelalaian dalam melakukan pendaftaran sejak awal usaha berjalan.
Sejalan dengan kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, di tempat terpisah menegaskan komitmennya untuk terus mempermudah ekosistem berusaha di Jawa Barat melalui kepastian hukum. Asep Sutandar menginstruksikan jajarannya agar pelayanan KI tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga solutif. Ia mendorong agar Kanwil Kemenkum Jabar aktif menjemput bola dalam memberikan pemahaman bahwa perlindungan merek bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan strategi bisnis untuk menghindari peniruan dan meningkatkan daya saing global. Dukungan penuh dari pimpinan tinggi ini menjadi landasan kuat bagi Divisi Pelayanan Hukum untuk terus menggalakkan sosialisasi masif kepada masyarakat.
Lebih lanjut, talkshow tersebut juga mengupas tuntas kemudahan proses pendaftaran yang kini sepenuhnya dilakukan secara elektronik melalui KI Portal DJKI. Hemawati memaparkan berbagai keuntungan konkret bagi pemilik merek terdaftar, mulai dari hak eksklusif, peluang lisensi, hingga skema waralaba (franchise). Selain menjelaskan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terjangkau bagi UMKM, ia juga menjelaskan bagaimana Kanwil Kemenkum Jabar siap memberikan pendampingan penyelesaian sengketa secara restoratif jika terjadi kendala. Kegiatan ini ditutup dengan ajakan optimis kepada seluruh "wargi" Jabar untuk segera melegalkan aset intelektual mereka demi keberlangsungan bisnis yang lebih aman dan menguntungkan.
