JAKARTA – Dalam upaya signifikan pemerintah pusat untuk memperluas dan mendekatkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, Kementerian Hukum (Kemenkum) secara resmi meluncurkan program Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum DesKel) dan portal informasi hukum. Acara prestisius ini juga sekaligus membuka Pelatihan Paralegal dan Peacemaker Training Tahun 2025, yang dilangsungkan di Graha Pengayoman Kemenkum, Jakarta, pada hari Kamis, 5 Juni 2025. Menunjukkan dukungan penuh dan komitmen untuk implementasi di daerah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, beserta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Funna Maulia Massaile, hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut.

Peluncuran Posbankum DesKel, yang ditandai dengan pemutaran video profil, menjadi tonggak penting dan langkah strategis untuk mewujudkan akses keadilan yang merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Inisiatif ini menegaskan kepedulian negara dalam mencukupi akses keadilan bagi seluruh warganya, tidak terbatas pada mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Pelatihan Paralegal dan Peacemaker Training yang menyertainya dirancang sebagai instrumen vital guna menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Diharapkan, para paralegal terlatih ini mampu mencegah eskalasi konflik, memfasilitasi mediasi yang adil, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum nasional dalam penyelesaian sengketa di tengah masyarakat.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Mien Usihen, dalam laporannya di hadapan para tamu undangan, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum yang lebih dekat dan lebih mudah melalui Posbankum DesKel. "Kedua, untuk mendukung transformasi digital dan integrasi layanan hukum di Kementerian Hukum dengan menyediakan portal layanan dan informasi bantuan hukum yang terintegrasi," jelas Mien Usihen. Ketiga, membangun kapasitas peserta pelatihan untuk menjadi paralegal dan juru damai desa yang efektif pada Posbankum DesKel.


Mien Usihen menambahkan bahwa hingga 5 Juni 2025, telah beroperasi 5.008 Posbankum DesKel di seluruh Indonesia, sebagai hasil dari pelatihan paralegal angkatan pertama, kedua, serta peacemaker training yang sedang berlangsung. Pelatihan juru damai desa diikuti oleh 1.380 kepala desa/lurah selama tiga hari, dilanjutkan aktualisasi selama satu bulan. Sementara itu, 5.777 peserta mengikuti pelatihan paralegal selama tiga hari dengan aktualisasi tiga bulan, didukung oleh organisasi bantuan hukum terakreditasi. "Kegiatan ini merupakan momen penting dan strategis untuk menghadirkan layanan hukum yang inklusif, merata, dan berkeadilan," tutup Mien Usihen, seraya berterima kasih atas arahan Menteri Hukum.

Sementara itu, sambutan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang diwakili oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, menekankan peran historis desa dan kelurahan sebagai komunitas asli yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa dan kelurahan disebut sebagai fondasi awal masyarakat Nusantara, tempat berkumpul, berinteraksi, dan memiliki tatanan hidup yang mandiri. Dengan adanya program seperti Posbankum DesKel, diharapkan peran strategis desa dan kelurahan dalam tatanan masyarakat, termasuk dalam akses terhadap hukum, akan semakin kuat seiring transformasi zaman.

Bandung – Dalam rangka pemahaman perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual kepada Mahasiswa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) menjadi narasumber dalam kuliah umum Pemahaman Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Mekanisme Perlindungan Hukum Atas Karya yang bertempat di Universitas Pasundan (Kamis, 05/06/2025).

Hadir dalam kegiatan ini Dekan III Fakultas Ilmu Seni dan Sastra (FISS) Universitas Pasundan Budi Setiawan Garda Pandawa, Kepala Prodi Desain Komunikasi Visual (DKV) Purmaningrum Maeni dan Dosen Prodi DKV Universitas Pasundan Waska Warta, beserta jajaran civitas akademika Universitas Pasundan serta para peserta mahasiswa Universitas Pasundan.

Dalam sambutan oleh Dekan Budi Setiawan yang akrab disapa sebagai Budi Dalton, disampaikan pentingnya pemahaman dan perlindungan terhadap HAKI. “Dengan melindungi karya melalui sistem hukum yang berlaku, kita tidak hanya menjaga hak moral dan ekonomi pencipta, tetapi juga mendorong iklim akademik dan inovasi yang sehat dan produktif” ujar Budi.

Dekan Budi juga mengajak seluruh mahasiswa dan civitas akademika untuk mulai menyadari pentingnya mendaftarkan dan melindungi karya cipta. “Jadikan perlindungan KI sebagai bagian dari budaya akademik yang menghargai orisinalitas, etika, dan tanggung jawab” tambahnya.

Dilanjutkan dari sesi pemaparan oleh Analis KI Ahli Muda Dona Prawisuda, di sini disampaikan mengenai pengertian & ruang lingkup KI, serta urgensi perlindungan KI di perguruan tinggi. Lebih lanjut lagi juga dijelaskan mengenai prosedur pendaftaran dan regulasi terkait yang meliputi langkah-langkah pendaftaran merek dan hak cipta serta regulasi terbaru yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual.

Dalam sesi bimbingan teknis atau simulasi tata cara dan proses pencatatan Hak Cipta melalui aplikasi secara detail, Analis KI Kanwil Jabar menerangkan bahwa pencatatan hak cipta bukanlah proses yang rumit. Analis KI Kanwil juga menjelaskan bahwa dengan kesadaran mahasiswa dan civitas akademika dapat membangun budaya inovatif yang dilindungi dan dihargai secara hukum.

Dalam kesempatanny Analis KI Dona juga menyampaikan bahwa Kekayaan Intelektual (KI) merupakan aset penting dalam dunia akademik. “Hasil riset, karya ilmiah, dan inovasi mahasiswa maupun dosen memiliki nilai ekonomi dan hukum yang perlu dilindungi secara formal” jelas Dona.

(Red/foto: Bidang KI)

BANDUNG - Pelaksanaan rapat harmonisasi terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan 2 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) Kabupaten Bandung yang  dilaksanakan oleh Bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jabar sesuai dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Asep Sutandar dan sejalan dengan kebijakan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yaitu upaya Kemenkum memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perancang Perundang-undangan Kelompok Kerja 4 (Hafiel N., Ferdinand P., Irma N. dan Suherni ). Pada hari ini, Kamis siang (05/06/25) yang bertempat di Ruang Ismail Saleh.

Tampak hadir perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung.

Konsultasi ini merupakan lanjutan terhadap hasil rapat harmonisasi Raperda dan Raperkada yang dilaksanakan pada 15 Mei 2025 kembali digelar untuk membahas perbaikan tiga Raperda dan dua Raperkada yang belum sepenuhnya selaras. Proses harmonisasi ini bersifat terbatas waktu dan ditargetkan rampung dalam lima hari kerja. Namun, target tersebut belum tercapai sehingga dibutuhkan konsultasi lanjutan agar hasil akhir dokumen peraturan dapat memenuhi aspek substansi dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyampaian oleh Bagian Hukum Kabupaten Bandung, disebutkan bahwa proses ini merupakan lanjutan dari harmonisasi sebelumnya yang mencakup tiga Raperda dan dua Raperkada. Raperda tentang Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan; Raperda tentang RPJMD 2025-2029; Raperda tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca; Raperbup tentang RDTR Wilayah Perencanaan Cimenyan Tahun 2025-2045 dan Raperbup tentang RDTR Wilayah Perencanaan Cilengkrang Tahun 2025-2045. Pihak Kabupaten menyatakan belum menerima hasil harmonisasi terakhir, sehingga pembahasan lebih lanjut difokuskan pada bagian-bagian yang belum tuntas. Salah satu Raperda yang dibahas adalah tentang RPJMD 2025–2029, yang memerlukan penyempurnaan dalam konsideran, dasar hukum, dan ketentuan umum, termasuk prinsip pembangunan, visi-misi, dan program prioritas yang harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan kebutuhan daerah.

Sementara itu, Raperbup tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca dikritisi karena terlalu menitikberatkan pada peran perangkat daerah tanpa mengatur secara jelas keterlibatan masyarakat. Konsideran sosiologis dan yuridis dianggap belum cukup kuat, dan rumusan norma perlu disesuaikan agar tidak bersifat umum atau multitafsir. Penekanan juga diberikan pada kejelasan program seperti jelajah literasi, safari literasi, dan wisata literasi, serta pengaturan insentif bagi duta baca, bunda literasi, dan aktivis literasi yang harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan norma hukum.

Untuk dua Raperbup RDTR wilayah perencanaan Cimenyan dan Cilengkrang tahun 2025–2045, pembahasan mencakup penyempurnaan struktur rumusan, konsistensi istilah dan tanda baca, serta penyesuaian zona dan ketentuan khusus sesuai kondisi wilayah perencanaan. Penjelasan umum juga diminta lebih menjelaskan titik fokus perencanaan secara jelas dan rinci. Konsultasi ditutup secara resmi oleh Bapak Hafiel Nurjaman pada pukul 12.30 WIB, dengan harapan seluruh dokumen segera diperbaiki agar siap ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BANDUNG — Memasuki hari kedua, Rabu, 04 Juni 2025, Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Kadarkum Angkatan II, kegiatan berfokus penuh pada proses pelatihan substantif yang dilaksanakan secara paralel di tiga room kelas daring. Sebanyak 131 peserta dari berbagai Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di wilayah Jawa Barat secara aktif mengikuti sesi pelatihan sesuai dengan pengelompokan yang telah ditetapkan sejak hari pertama.

Berbeda dengan hari sebelumnya yang diawali dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah, pada hari kedua kegiatan langsung dimulai dengan pelaksanaan pelatihan. Para peserta memasuki room masing-masing yang dipandu oleh moderator dari Kanwil kemenkum Jawa barat. Narasumber dari tiga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah ditunjuk, yaitu:
- Pusat Lembaga Bantuan Hukum
- Tasikmalaya Biro Bantuan Hukum Lingkar Studi Informasi dan Demokrasi Bandung
- Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Iblam Depok

Setiap kelas membahas materi yang berbeda secara intensif, materi yang diberikan pada hari kedua sebanyak 9 materi:
- Keparalegalan
- Pengantar Hukum dan Demokrasi
- Struktur Masyarakat
- Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan
- Hak Asasi Manusia
- Prosedur Hukum Dalam Sistem Peradilan
- Bantuan Hukum dan Advokasi
- Teknik Komunikasi Bagi Paralegal
- Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengadulan dan Kronologis

Disamping materi tersebut juga diberikan pembekalan dan pemahaman hukum dasar yang sering dihadapi masyarakat. Diskusi interaktif dan studi kasus menjadi metode utama pembelajaran, guna memastikan peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga siap menghadapi praktik di lapangan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat beserta Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) turut melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan pelatihan. Monitoring ini bertujuan memastikan proses pembelajaran berjalan lancar dan peserta mendapatkan manfaat optimal dari sesi yang berlangsung.

Meskipun berlangsung secara daring, suasana kelas tetap dinamis dan partisipatif. Peserta terlihat antusias menyimak materi serta aktif bertanya dan berdiskusi dengan para narasumber. Hal ini mencerminkan semangat dan komitmen yang tinggi dalam memperkuat kapasitas hukum masyarakat melalui peran paralegal.

Kegiatan pelatihan akan berlanjut hingga seluruh materi tersampaikan secara menyeluruh, sebelum peserta melanjutkan ke tahap aktualisasi di lapangan. Diharapkan, dari pelatihan hari kedua ini, peserta semakin memahami peran strategis paralegal dan siap untuk mengimplementasikannya dalam memperkuat akses keadilan.

(red/foto: Luhkum Jabar, editor: Toh)

JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) menunjukkan prestasi gemilang dengan meraih berbagai penghargaan pada acara Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025. Kegiatan prestisius ini diselenggarakan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum RI, Jakarta, pada Rabu, 4 Juni 2025. Delegasi Kanwil Kemenkum Jabar dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Asep Sutandar, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Ery Kurniawan, serta Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Dona Prawisuda. Kehadiran mereka merupakan respons atas surat perintah undangan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara puncak tersebut.

Puncak peringatan ini menjadi ajang pemberian apresiasi kepada kantor wilayah yang telah menunjukkan komitmen tinggi, kinerja optimal, dan inovasi berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan program kekayaan intelektual di Indonesia. Dalam laporannya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ir. Razilu, memaparkan data statistik perkembangan kekayaan intelektual selama satu dekade terakhir. Dua poin utama yang menjadi sorotan dalam ekspos kinerja satu dekade dan apresiasi kekayaan intelektual adalah tujuan dari kegiatan tersebut serta statistik permohonan kekayaan intelektual domestik maupun internasional. Lebih lanjut, Razilu mengumumkan rencana peluncuran buku bertema "SATU DEKADE KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM ANGKA" pada Agustus 2025, yang akan memuat lebih dari 100 statistik penting di bidang kekayaan intelektual.

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Beliau menekankan bahwa untuk menciptakan ekosistem kekayaan intelektual yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan kinerja, inovasi, serta kreativitas yang tinggi dari seluruh pemangku kepentingan. Implementasi visi strategis untuk memajukan karya kreatif dan inovatif anak bangsa di era digital menjadi fokus utama Kementerian Hukum dalam upaya ini, sejalan dengan perkembangan zaman yang dinamis.

Dalam sesi pemberian apresiasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum RI, Kanwil Kemenkum Jawa Barat berhasil memboyong lima penghargaan bergengsi. Penghargaan tersebut meliputi Video Terbaik pada Apresiasi Aransemen Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara Tahun 2025, dan predikat Terbaik II pada Apresiasi Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam melaksanakan Program Kekayaan Intelektual Tahun 2025. Selain itu, Kanwil Kemenkum Jabar juga menerima Piagam Penetapan Saung Angklung Udjo dan Piagam Penetapan Batik Komar sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual, serta Pencatatan Hak Terkait dalam Aransemen Mars Kekayaan Intelektual.

Keberhasilan Kanwil Kemenkum Jabar ini menjadi bukti nyata komitmen dalam memajukan dan melindungi kekayaan intelektual di wilayahnya. Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Jabar dalam seluruh rangkaian acara, dari awal hingga penutupan, menegaskan dukungan penuh terhadap tema Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025, yaitu "Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri". Prestasi ini diharapkan dapat semakin memotivasi upaya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual untuk kemajuan bangsa.