BANDUNG - Menindaklanjuti arahan dan instruksi Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, jajaran Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan audiensi strategis dengan LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten pada Rabu, 22 April 2026. Pertemuan yang berlangsung di Kantor LLDIKTI Wilayah IV ini membahas rencana besar penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan perguruan tinggi. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati Br. Pandia, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Ery Kurniawan, menekankan bahwa langkah ini merupakan perwujudan dukungan penuh Kemenkum Jabar di bawah kepemimpinan Asep Sutandar dalam mendorong perguruan tinggi swasta (PTS) agar lebih aktif berkontribusi pada hilirisasi riset dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi.
Dalam audiensi tersebut, Hemawati menyampaikan pesan penting dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual agar seluruh PTS di Jawa Barat tidak hanya berhenti pada capaian akademik, tetapi juga mampu mengimplementasikan inovasi mereka ke sektor industri. Program ini akan diperkuat melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara Kantor Wilayah dengan LLDIKTI Wilayah IV, serta PKS spesifik dengan masing-masing perguruan tinggi. Berdasarkan hasil koordinasi, pelaksanaan kegiatan besar ini dijadwalkan ulang pada Mei 2026 guna mengoptimalkan partisipasi peserta dan menyelaraskan agenda dengan kegiatan di ITB pada periode yang sama. Saat ini, tercatat sebanyak 171 PTS telah menyatakan kesediaannya untuk menjalin kerja sama secara resmi.
Selain fokus pada kerja sama, Kemenkum Jabar juga melaporkan capaian membanggakan dengan terbentuknya 84 sentra KI baru di perguruan tinggi pada tahun ini. Keberadaan sentra-sentra ini dinilai vital untuk memetakan potensi inovasi di Jawa Barat secara komprehensif melalui pemutakhiran data yang berkelanjutan. Kepala LLDIKTI Wilayah IV, Dr. Lukman, S.T., M.Hum., menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan bahwa sinergi antara akademisi dan pemerintah adalah kunci utama dalam meningkatkan daya saing lulusan serta relevansi hasil riset terhadap kebutuhan masyarakat.
Menutup pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pemetaan intensif terhadap sisa 160 PTS di Jawa Barat yang belum tergabung dalam program ini. Kemenkum Jabar berkomitmen untuk segera menetapkan jadwal sosialisasi guna memfasilitasi ratusan kampus tersebut agar dapat bergabung dalam ekosistem Kekayaan Intelektual. Dengan target data partisipasi yang harus rampung pada awal Mei, diharapkan langkah strategis ini dapat menjadi dasar evaluasi yang terukur dalam membangun perlindungan hukum dan penguatan ekonomi kreatif berbasis inovasi kampus di wilayah Jawa Barat.
