BANDUNG - Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melaksanakan rapat finalisasi penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Bandung tentang Tata Cara Pelaksanaan Teknik Pengaturan Zonasi Bonus pada Kamis, 23 April 2026. Bertempat di Ruang Rapat Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung, kegiatan ini merupakan tindak lanjut nyata atas arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, untuk memastikan setiap regulasi daerah memiliki fondasi hukum yang kuat, aplikatif, dan selaras dengan kepentingan nasional. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H, Ferry Gunawan Christy, dengan menghadirkan para pemangku kepentingan mulai dari Bagian Hukum Setda Kota Bandung hingga Tim Kerja 3 Zonasi Kota Bandung guna membedah aspek teknis maupun substansi aturan.
Penyusunan Raperwal ini dinilai sangat mendesak untuk mendukung keberlanjutan proyek strategis nasional serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang kota. Dalam arahannya melalui perwakilan yang hadir, Asep Sutandar menekankan pentingnya peran Kemenkum Jabar dalam mengawal harmonisasi regulasi agar mampu mengakomodasi kebutuhan pengembangan kawasan modern, seperti Transit Oriented Development (TOD), tanpa menabrak koridor hukum yang berlaku. Fokus pembahasan mencakup penyempurnaan mekanisme kompensasi atas pelampauan ketentuan zonasi, baik dalam bentuk dana maupun penyediaan fasilitas publik, serta penentuan dasar perhitungan kompensasi yang adil dan transparan.
Selain aspek substansi, tim Kemenkum Jabar memberikan perhatian khusus pada perbaikan redaksional dan sistematika norma dalam batang tubuh raperwal. Hal ini meliputi penyesuaian konsiderans, dasar hukum, hingga penataan alur permohonan dan pengawasan implementasi di lapangan. Meski secara keseluruhan draf telah memperoleh persetujuan substansial, Kemenkum Jabar memastikan bahwa dokumen final nantinya akan memiliki kejelasan norma yang tinggi sehingga dapat diimplementasikan secara efektif oleh Pemerintah Kota Bandung. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan iklim pembangunan yang teratur dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat Kota Bandung.
