JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Barat menunjukkan komitmen penuh dalam agenda Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja & Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Tahun 2025 yang digelar di Grand Mercure Kemayoran pada 15–18 Desember 2025
Memasuki hari ketiga kegiatan yang jatuh pada Rabu, 17 Desember 2025, fokus utama delegasi adalah melakukan finalisasi dan penyusunan bahan panel hasil pembahasan komisi yang telah dirumuskan sebelumnya.
Delegasi Jawa Barat yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Asep Sutandar, didampingi oleh para Pimpinan Tinggi Pratama yakni Hemmawati Br Pandia, Funna Maulia Massaile, serta Archie Tigor, hadir mengikuti dan menyimak secara intensif seluruh rangkaian kegiatan. Kehadiran jajaran pimpinan ini pada Rabu (17/12) bertujuan memastikan bahwa setiap poin strategis yang dibahas di tingkat pusat dapat diselaraskan dengan kebutuhan pelayanan hukum di wilayah Jawa Barat.
Kegiatan hari ketiga ini diawali dengan sesi penguatan mental yang menghadirkan Ridwan Remin, juara Stand Up Comedy Indonesia (SUCI) 7, sebagai motivator tamu. Melalui penyampaian yang segar dan penuh candaan, ia berhasil membangkitkan optimisme serta menjaga kesehatan mental para peserta di tengah tanggung jawab kinerja yang menantang. Ridwan menekankan bahwa meskipun setiap manusia memiliki keterbatasan, harapan dan semangat tidak boleh pudar dalam menjalankan amanah publik. Sesi ini menjadi jeda reflektif yang efektif sebelum para peserta memasuki diskusi teknis mengenai rencana aksi kementerian di masa mendatang. Inti dari agenda pada Rabu (17/12) adalah presentasi dan finalisasi bahan panel dari enam komisi strategis yang mencakup berbagai bidang tugas kementerian.
Kanwil Kemenkum Jabar menyimak secara mendalam rumusan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, termasuk target Indeks Penegakan Hukum AHU sebesar 3,53 pada Komisi 2 dan target indeks dukungan manajemen sebesar 3,90 pada Komisi 1. Pembahasan ini mencakup langkah-langkah konkret mulai dari digitalisasi satu data AHU, pengelolaan BMN, hingga evaluasi mandiri AKIP di tingkat wilayah.
Keselarasan target antara pusat dan daerah menjadi poin krusial agar implementasi program di tahun 2026 dapat berjalan lebih akuntabel dan tepat sasaran.
Sebagai penguatan final, Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady, Ph.D., memberikan arahan strategis mengenai tantangan kebijakan efisiensi anggaran dan pergeseran arah PNBP. Beliau menegaskan bahwa target luar biasa dari pimpinan, seperti peningkatan derajat Kekayaan Intelektual Indonesia di mata dunia, harus diterjemahkan secara asimetris dengan mempertimbangkan kearifan lokal masing-masing wilayah. Andry juga mendorong penguatan kolaborasi horizontal dengan Forkopimda serta mengingatkan para pimpinan untuk menjadi role model yang inspiratif bagi jajarannya.
Dengan semangat kolaborasi dan kepemimpinan yang solid, Kanwil Kemenkum Jabar optimis dapat membawa perahu organisasi menuju capaian kinerja yang lebih baik dan berkah pada tahun 2026.
