JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Barat terus menunjukkan partisipasi aktif pada hari kedua Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Kinerja Semester II Tahun 2025 di Grand Mercure Kemayoran, Selasa (16/12).
Dalam forum ini, jajaran pimpinan tinggi Kanwil Kemenkum Jabar bergabung sebagai anggota di berbagai komisi strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan rencana aksi kementerian tahun 2026. 
Delegasi Jawa Barat tersebar secara merata guna memastikan setiap bidang tugas terwakili dalam diskusi nasional ini. Kepala Kantor Wilayah, Asep Sutandar, bergabung dalam Komisi 5 yang membahas bidang pembinaan hukum. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati Br Pandia, mengikuti pembahasan Komisi 2 terkait Administrasi Hukum Umum (AHU). Di komisi lainnya, Kepala Divisi P3H, Funna Maulia Massaile, berfokus pada Komisi 4 mengenai peraturan perundang-undangan, serta Kepala Bagian Tata Usaha, Archie Tigor, memberikan masukan pada Komisi 1 terkait dukungan manajemen.
Sebagai anggota komisi, Kanwil Kemenkum Jabar berperan aktif dalam mengevaluasi capaian kinerja serta memberikan masukan strategis berdasarkan dinamika di wilayah. Fokus utama pembahasan meliputi penyusunan indikator kinerja program, seperti Indeks Penegakan Hukum AHU dengan target 3,53, hingga rencana aksi dukungan manajemen yang mencakup peliputan kehumasan, pengelolaan BMN, dan evaluasi mandiri AKIP dengan target indeks 3,90. Masukan dari perspektif wilayah Jawa Barat diharapkan mampu memperkuat kualitas regulasi dan layanan hukum nasional yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.
Melalui pembahasan mendalam di masing-masing komisi, jajaran Kanwil Kemenkum Jabar berkomitmen mendukung penuh hasil rekomendasi strategis yang dirumuskan. Partisipasi ini menjadi dasar penting bagi Jawa Barat untuk melakukan percepatan pelaksanaan program di tahun 2026, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
