BANDUNG-Menindaklanjuti arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Masjuno, memerintahkan Kepala Bidang HAM Hasbullah, untuk melaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi dan Penguatan HAM tahun 2024. Kanwil Kemenkumham Jabar bersama Satuan Kerja bahas pelayanan publik berbasis HAM. Pada hari ini, Jum’at (29/11/24) yang bertempat di Ruang Sahardjo.
Kegiatan dibuka oleh Yuniarti Kurniasari selaku moderator yang menjelaskan tujuan dilaksanakan kegiatan rapat ini yaitu untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Yuni juga menambahkan bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Penilaian P2HAM Tahun 2024, Satuan Kerja di Jajaran Kantor WIlayah Kementerian Hukum dan Jawa Barat yang mendapat Penghargaan Satuan Kerja Berpredikat Pelayanan Publik Berbasis HAM yaitu ada 35 Satuan Kerja dari Total 51 Satuan Kerja.
Selanjutnya Sambutan dari Kepala Bidang HAM, Hasbullah yang mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan silaturahmi dari para Operator P2HAM yang telah berkesempatan hadir karena tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang Kementerian Hukum dan HAM sudah terpecah menjadi 3 Kementerian tetapi diharapkan ke depannya agar tetap berkolaborasi khususnya dalam peningkatan pelayanan Publik. Hasbullah juga menambahkan bahwa pemenuhan data dukung p2ham memang selalu berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang tentu saja hal tersebut akan berimbas pada kebutuhan alokasi anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana yang selama ini justru tidak terakomodir oleh anggaran meskipun sudah direncanakan. Hal tersebut dikarenakan alokasi dari pusat tidak memungkinkan untuk pemenuhan sarana prasarana tersebut. Ditambah adanya skala prioritas lain yang harus di penuhi.
Dukungan dari pimpinan juga tidak kalah penting dalam pemenuhan pelayanan publik berbasis HAM karena hal Kementrian Hukum dan HAM telah berkomitmen dalam pemberian pelayanan publik yang cepat, tepat, berkualitas, non diskriminasi, bersih, akuntabel dan selalu berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Selanjutnya disampaikan paparan terkait evaluasi pemenuhan data dukung pada setiap indikator yang disampaikan oleh Enung Siti Nurjanah, Analis Permasalahan HAM Kanwil Kemenkumham Jabar. Dalam pelaksanaan pemenuhan data dukung P2HAM tahun 2024 ini mengacu kepada Permenkumham no 25 tahun 2023 yaitu terdiri dari 3 Kriteria antara lain :
- Ketersediaan Aksesibilitas
- Ketersediaan Sarana dan Prasarana, dan
- Ketersediaan SDM.
Untuk Tahun 2025, kita masih menunggu Juklak dan Juknis terbaru dan kalaupun nanti ada perubahan Peraturan Menteri terkait Pelayanan Publik ini seiring dengan perubahan Kementerian, pastinya hal tersebut akan tetap sejalan dengan Undang Undang Pelayanan Publik dan Permenpan RB tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Yuni menambahkan, bahwa kendala yang sering terjadi pada setiap UPT yaitu adanya perubahan operator P2HAM yang kurang berkoordinasi sehingga diharapkan ke depannya setiap perubahan operator agar dikomunikasikan dan bersurat ke Kantor Wilayah untuk penunjukkan Surat Keputusan terbaru.
Penutup, Hasbullah menyampaikan bahwa mudah-mudahan semua UPT yang mendapat predikat P2HAM di Jawa Barat dapat di undang pada perayaan hari HAM se Dunia pada tanggal 10 Desember 2024 besok.
