Bandung – Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat (Kemenkum Jabar) menggelar kegiatan penyusunan kajian kebijakan rutin bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Analis Kebijakan angkatan 2025. Kegiatan yang merupakan bagian dari aktualisasi Pelatihan Dasar (Latsar) ini difokuskan pada penyusunan policy brief sederhana bertema penyederhanaan birokrasi. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Suhendro Hendarsin pada Senin (28/10/2025) ini bertujuan membentuk pola pikir kritis, sistematis, dan berbasis bukti bagi para analis kebijakan masa depan.
Kegiatan ini sejalan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, yang senantiasa mendorong penguatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Kanwil. Dalam pelaksanaannya, CPNS tidak hanya belajar teori, tetapi langsung praktik membuat kajian dengan bimbingan analis kebijakan senior. Melalui pendekatan transfer learning ini, CPNS dilatih memahami alur kerja penyusunan kajian secara nyata, mulai dari identifikasi masalah, perumusan alternatif kebijakan, hingga penyusunan rekomendasi yang solutif dan terukur.
Selama proses bimbingan, para analis kebijakan senior memberikan berbagai masukan substantif terhadap draf kajian yang disusun CPNS. Fokus utama adalah pada ketajaman analisis, kejelasan argumentasi, dan kekuatan evidensi data. Para senior menekankan pentingnya setiap rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan bukti empiris yang valid serta analisis mendalam terhadap akar masalah. CPNS diharapkan terus mengasah kemampuan analitis melalui latihan menulis dan membaca kajian secara rutin.
Kegiatan ini menjadi contoh nyata penerapan pengembangan kompetensi jabatan fungsional melalui on-the-job learning yang kolaboratif. Pengembangan kompetensi tidak lagi terpisah dari kegiatan organisasi, melainkan terintegrasi langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi divisi. Diharapkan, melalui penyusunan kajian rutin ini, para CPNS Analis Kebijakan Kemenkum Jabar tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai profesionalitas, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan hukum di wilayah Jawa Barat.
