BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) mengikuti kegiatan Kick-Off Meeting Masa Unggah Data Dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dari aula Mudjono Gedung BPHN Kemenkum (Senin, 06/04/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Asep Sutandar dan Kepala Divisi P3H Ferry Gunawan C. di gedung BPHN, sementara itu Tim Sekretariat Wilayah IRH Kanwil Jabar mengikuti kegiatan dari ruang rapat Suhendro Hendarsin, Kanwil Jabar.
Menghadirkan narasumber dari berbagai instansi pembina pusat seperti KemenPANRB dan Kemendagri, kegiatan Kick-off Meeting ini diselenggarakan untuk menandai dimulainya masa pengunggahan data dukung Penilaian IRH Tahun 2026 bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Selain kegiatan ini menjadi sarana sosialisasi regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 dan Pedoman Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026, yang mana aturan tersebut berfungsi untuk menyamakan persepsi antara instansi pusat, daerah, serta tim asesor mengenai kriteria dan mekanisme penilaian agar berjalan transparan dan akuntabel.
Secara lebih luas, kegiatan kali ini bertujuan untuk menilai kualitas reformasi hukum dan tata kelola regulasi, sekaligus memperkuat kolaborasi strategis antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian PANRB, dan Kemendagri dalam mengawal agenda reformasi birokrasi nasional.
Dalam laporan oleh Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional (P4HN), ditekankan mengenai adanya perubahan lini masa (timeline) pelaksanaan penilaian, di mana masa pengunggahan data dukung oleh Tim Kerja disesuaikan menjadi tanggal 6 April hingga 24 April 2026, yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses monitoring serta verifikasi oleh Tim Sekretariat Wilayah (TSW) hingga 5 Mei mendatang.
Sementara itu narasumber dari KemenPANRB menyampaikan bahwa kedudukan IRH merupakan bagian integral dari penilaian Reformasi Birokrasi (RB) nasional. Dijelaskan bahwa kebijakan RB tahun 2025-2045 diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat, di mana penataan regulasi melalui IRH menjadi salah satu kunci dalam menciptakan birokrasi yang lincah dan berintegritas.
Dalam paparan oleh narasumber dari Kemendagri ditekankan peran aktif dan krusial pemerintah daerah dalam menyukseskan penilaian IRH. Fokus utama arahan ini berkaitan dengan penguatan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah agar senantiasa selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu juga pemerintah daerah didorong untuk melakukan harmonisasi secara konsisten serta memenuhi kewajiban pelaporan regulasi tepat waktu guna menghindari sanksi administratif dan menjamin kepastian hukum di daerah.
Kepala BPHN Min Usihen yang secara resmi membuka masa unggah data dukung IRH Tahun 2026 menegaskan bahwa penilaian ini merupakan mandat untuk mewujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas sesuai dengan visi Asta Cita. Kepala BPHN menginstruksikan seluruh instansi untuk mengedepankan integritas dalam penyampaian data dukung, memperkuat kolaborasi lintas unit kerja, serta memastikan seluruh proses berjalan akuntabel demi meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional.
(Red/foto: Divisi P3H)
