BANDUNG – Kanwil Kemenkum Jabar terus perkuat komitmennya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap profesi notaris di wilayah kerjanya. Menindaklanjuti arahan dan instruksi dari Kakanwil Kemenkum Jabar, Asep Sutandar, Kadivyankum Kemenkum Jabar, Hemawati BR Pandia, turun langsung memimpin rapat koordinasi dengan Ketua dan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) serta Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Bandung.
Rapat strategis yang turut dihadiri jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum ini dilangsungkan di Cafe Riung Panyileukan pada Senin (6/4/2026). Kehadiran Kakanwil melalui perpanjangan tangan Kadiv Pelayanan Hukum ini menjadi wujud dukungan nyata Kemenkum Jabar untuk memonitor langsung kepatuhan para notaris, khususnya dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan ketertiban pelaporan bulanan.
Dalam diskusi yang berlangsung, terungkap bahwa kondisi aktual di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Tim Kemenkum Jabar mendapati sejumlah kendala teknis yang membuat pelaksanaan PMPJ dan pelaporan bulanan masih jauh dari harapan. Permasalahan utama mencakup ketidaksesuaian pemahaman notaris dalam pengisian laporan, sistem yang belum dimanfaatkan secara optimal, hingga inkonsistensi dalam menjalankan kewajiban pelaporan itu sendiri.
Selain itu, kerumitan juga dirasakan notaris saat mengisi instrumen Sectoral Risk Assessment (SRA). Sebagian besar notaris dilaporkan kesulitan memahami parameter penilaian risiko dan keliru dalam memasukkan data, sehingga berimbas langsung pada rendahnya kualitas penilaian risiko yang dilaporkan.
Merespons berbagai temuan tersebut, Kemenkum Jabar segera mengambil langkah proaktif. Sebagai bentuk tindak lanjut, agenda pembinaan dan pengawasan notaris yang dijadwalkan pada 13 April 2026 mendatang akan diubah formatnya menjadi jauh lebih teknis dan aplikatif. Alih-alih sebatas penyampaian teori, Kemenkum Jabar siap memberikan pendampingan langsung dan menggelar simulasi tata cara pengisian agar persepsi mengenai penerapan PMPJ, SRA, dan laporan bulanan selaras seutuhnya.
Melalui koordinasi intensif ini, Kemenkum Jabar bersama MPDN dan organisasi profesi notaris bersepakat untuk terus memperkokoh sinergi. Langkah konkret ini diyakini mampu menjadi jawaban atas berbagai kendala teknis di lapangan, sekaligus memastikan pengawasan profesi notaris di Kabupaten Bandung berjalan semakin efektif, tertib, dan akuntabel.
(red/foto: AHU Jabar, editor: Toh)
