Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Badan Strategi Kebijakan Hukum (BSK) 2025 secara virtual pada Selasa (25/02/2025). Acara ini dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum Jabar Asep Sutandar dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dr. Funna Maulia Massaile, S.T., serta perwakilan dari berbagai Kanwil di Indonesia.
Rakornis bertema “Perkuat Reformasi Hukum Melalui Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum di Wilayah” ini bertujuan membangun sinergi dan pemahaman dalam mewujudkan kebijakan hukum yang berkualitas. Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, menekankan pentingnya tata kelola kebijakan yang terencana, sistematis, dan berbasis bukti dengan melibatkan partisipasi publik.
BSK memiliki lima program utama: Pendampingan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), Monitoring dan Evaluasi SPAK-SPKP, Pengelolaan Sistem Informasi dan Publikasi Kebijakan Hukum (SIPKUMHAM), Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan, serta Diseminasi Strategi Kebijakan.
Rakornis dilanjutkan dengan pemaparan Sosialisasi Pedoman Kegiatan BSK untuk Kantor Wilayah. Diharapkan, koordinasi yang baik antara Kanwil dan BSK dapat menghasilkan kebijakan hukum yang lebih berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
